Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Banyaknya posisi perangkat desa yang kosong berpotensi mempengaruhi pembangunan di desa langsung ditindak lanjuti oleh Komisi A DPRD Lumajang. Para wakil rakyat itu langsung turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke desa Boreng Kecamatan Lumajang, Selasa (13/01/2015). Saat melakukan sidak, Komisi A menemukan anggaran dana desa (ADD) tahun 2014 70 persen untuk fisik tidak terserap. Hal itu dikarenakan kaur keuangan di desa tersebut sudah lama tidak terisi. "Kita temukan bahwa desa Boreng tidak bisa menyerap ADD 70 persen untuk fisik karena kaur keuangannya tidak ada," ujar Hj. Nur Hidayati Ketua Komisi A DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com. Dampaknya, mengganggu kepada pembangunan dan pelayanan desa, karena pembangunan yang berasal dari ADD untuk fisik tidak bisa dilakukan. Komisi A melihat sebagian bangunan kantor desa sudah hampir ambruk dan jalan disamping balai desa sudah rusak, seharunya bisa segera diperbaiki. "Itu sangat mengangu pembangunan di desa mas, kita lihat ada bangunan balai desa yang hampir ambruk, jalan disamping balai desa rusak belum bisa di perbaiki, ya karena kaur keuangannya tidak ada," paparnya. Komisi A meminta kepada Pemkab Lumajang untuk segera mengatasi banyaknya kekosongan perangkat desa. Sebab, jika tidak segera diatasi maka akan menggangu pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa. "Kita minta Pemkab turun tangan atasi kekososngan perangkat desa, di Desa Boreng sekarang masih ada dua kasun yang kosong yakni kasun Kerajan 1 dan Kasun kerajan 2," jelasnya. Sementara itu, Ubaidillah Sekretrasi Desa (sekdes) Desa Boreng menyatakan bahwa 70 persen ADD tahun 2014 tidak bisa diserap karena kekosongan kaur keuangan. Sehingga dari pihak kecamatan tidak bisa mencairkan ADD sebab tidak ada penanggung jawabnya. "Iya tidak bisa terserap mas, karena kaur keuangannya tidak ada, sehingga dari kecamatan tidak bisa mencairkan ADD 70 persen untuk fisik," jelas Ubaidillah kepada lumajangsatu.com. Kepala Desa yang baru saat ini sudah melakukan penjaringan untuk kaur keuangan. Namun, karena jedah waktunya mepet, sehingga tidak bisa untuk melakukan pembangunan. "Kaur keuangan sudah lama kosong, kemaren Kades baru sudah melakukan penjaringan," paparnya. Lamanya penjaringan kaur keuangan kata Ubaidillah karena terkendala SK dari kaur kaungan yang lama sudah mati. "Tahun 2015 pembangunan fisik sudah bisa dilakukan mas, dan anggaran tahun 2014 akan dirapel tahun 2015," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi B DPRD Lumajang melakukan ispeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang baru di jalan Sultan Hasanuddin. Hal itu menyusul belum selesainya pembangunan kantor oleh pihak rekanan hingga batas akhir kontrak yang telah disepakati. "Kita lakukan sidak untuk melihat kondisi terakhir hasil pembangunan kantor BPBD Lumajang dari anggaran tahun 2014," ujar Solikin Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Selasa (13/01/2015). Komisi B DPRD sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh BPBD dengan tindakan pemutusan kontrak terhadap rekanan. Langkah tegas itu penting dilakukan agar bisa memberikan efek jera bagi rekanan yang lainnya, karena jika terlambat maka dampaknya juga besar. "Kita dukung langkah BPBD memutus kontrak rekanan yang melakukan pembangunan kantor BPBD," paparnya. Kedepannya, Komisi B akan melakukan pengawasan ketat pada proses lelang dan juga perencanaan. Sebab, lelang dan perencanaan ini juga dianggap sebagai penyebab molornya pembangunan di Lumajang. "Meski APBD di dok tepat waktu, masih ada saja proses pembangunan yang tidak selesai, ini juga menjadi masalah," tegasnya. Sementara itu, Ribowo Kepala BPBD Lumajang menyatakan bahwa putus kontrak pada CV Tiang Agung atas Nama H.M Sutarto, alamat jalan Penglima Sudirman 189 B Lumajang  telah dilakukan tanggal 29 Desember 2014. Putus kontrak dilakukan karena rekanan tidak bisa menyelesaikan proses pembanguan kantor BPBD hingga batas akhir yang telah disepakati. "Batas akhir pengerjaan tanggal 18 Desember, namun rekanan meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 28 Desember. Kita berikan dan kita langsung putus kontrak karena hingga batas akhir CV Tiang Agung tidak bisa menyelesaikan," paparnya. Ribowo mengaku siap jika pihak rekanan ingin menuntut BPBD karena melakukan langkah putus kontrak. Sebab, putus kontrak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kita siap jika CV Tiang Agung mau menuntut kami," tandasnya. Sebelumnya, beredar isu bahwa CV Tiang Agung sebagai pelaksana proyek kantor BPBD akan menempuh jalur hukum. Hal itu dilakukan, karena BPBD dianggap melakukan putus kontrak sepihak kepada CV Tiang Agung.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Banyak keluhan pupuk saat musim tanam tiba-tiba menghilang dari pasaran dan harganya menjadi mahal, langsung direspon oleh Komisi B DPRD Lumajang. Para wakil rakyat itu langsung memanggil mitra kerja, para kelompok tani, pemilik kios, distributor dan produsen pupuk yakni PT Kaltim dan Petro Gresik. "Informasi yang kami terima banyak pupuk yang dijual diatas harga eceran tertinggi (HET) pupuk," ujar H. Akhmat ST, wakil ketua Komisi B DPRD Lumajang, Senin (12/01/2014). DPRD berharap kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) berperan aktif melakukan pengawasan dan menindak distributor dan para pemilik kios yang nakal. KP3 harus melakukan pengawasan ketat agar para distributor dan pemilik kios menjual harga pupuk sesuai dengan HET. "Kita minta KP3 untuk melakukan pengawasan ketat kepada distributor dan pemiliki kios agar menjual pupuk sesuai dengan HET seperti diamanatkan pada peraturan menteri Pertanian dan Perdagangan," terang politi PPP itu. Pemanggilan KOmisi B juga berkaitan dengan indikasi sejumlah kios menjual pupuk sibsisi untuk petani di Lumajang ke wilayah luar seperti Malang. Sebenarnya kata Akhmat, jika penjualan pupuk untuk kebutuhan petani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompk (RDKK), maka pupuk sulit akan dijual keluar daerah. "Seharusnya distributor memberikan jumlah pupuk yang akan dibeli oleh kios sesuai dengan kebutuhan dari para kelompok tani," terangnya. Dari hasil haering tersebut ada dua kios di wilayah Kecamatan Padang yang dilakukan pemutusan surat perjanjial jual beli (SPJB). Komisi B berharap distributor tegas jika memang ada kios yang melakukan pelanggran. Di Lumajang satu distributor membawahi 3 Kecamatan, sedangkan setiap desa minimal ada satu kios untuk mengetahui RDKK para petani. Dengan demikian akan diketahui kebutuhan pupuk baik Urea, ZA, SP36, NPK dan Organik.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang memberikan piagam perhargaan kepada AKBP Singgamata. PMII menganganggap Singgamata sebagai Kapolres yang berani dan tegas dalam memberantas tambang pasir ilegal di Lumajang. "Kami bangga memiliki kapolres yang tegas dan serius dalam memberantas tambang pasir ilegal yang merugikan Lumajang," ujar Muhammad Hariyadi Ketua PMII Lumajang, Sabtu (10/01/2015). Meskipun diakui oleh PMII, preses kepada kepada para tersangka tambang pasir ilegal belum final karean masih dalam penyidikan. Oleh sebab itu, PMII meminta kepada Kapolres AKBP Aries Syahbudin yang menggantikan AKBP Singgamata melanjutkan pemberantasan mafia pasir di Lumajang. "Saya berharap kepada Kapolres yang baru serius berantas mafia pasir, perangi maling sapi dan begal yang meresahkan warga Lumajang," jelasnya. Sementara itu, AKBP Aries Syahbudin S.IK usai mendapatkan paparan dari Kapolres lama menyatakan akan melakukan evaluasi internal dan eksternal terlebih dahulu. Ia melihat Lumajang yang memiliki gunung Semeru pasti memiliki tingkat kerawanan yang berbeda dengan daerah yang lainnya. "Kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu, Lumajang yang memiliki gunung Semeru pasti tingkat kerawanannya pasti berbeda dengan daerah lain," ujar Aries kepada sejumlah wartawan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Totok Suharto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Lumajang memberikan apresiasi kepada AKBP Singgamata S.IK karena telah menjalin kerjasama dengan baik. Singgamata sangat aktif membantu Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan dan pengakan Perda. "Kami ucapkan terima kasih kepada pak Singgamata atas segala kerja samanya dan bersama Satpol PP telah ikut melakukan penertiban dan penegakan Perda Lumajang," ujar Totok kepada lumajangsatu.com, Sabtu (10/01/2015). Meksi sudah tidak bertugas di Lumajang lagi, Totok berharap bahwa hubungan baik yang telah terjalin selama ini akan tetap terjaga. "Semoga hubungan yang ada selama ini tetap terjalin baik, meskipun pak Singgamata tidak lagi bertugas di Lumajang," pintanya. Totok juga berharap kepada Kapolres Lumajang yang baru, AKBP Aries Syahbudin S.IK bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Lumajang. Sehingga sinergitas Polisi dengan Pemerintah daerah akan terjalin dengan baik. "Kami ucapkan selamat datang kepada pak AKBP Aries Syahbudin di Lumajang, semoga kerjasama yang selama ini sudah terjalin baik bisa lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Demi meningkatkan kualitas berdemokrasi serta memberikan pemahaman terkait makna Politik ditingkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumajang Institut 09 Gelar Seminar pendidikan politik di Hotel Lumajang Jl. Basuki Rahmat Lumajang, sabtu (10/01/2015). Puluhan peserta yang terdiri dari berbagai elemen organisasi kepemudaan pun terlihat sangat antusias mengikuti acara tersebut. "Dengan ikut  seminar ini kita bisa paham lebih dalam soal makna politik dari beberapa narasumber yang kompeten mas," papar Muhammad Hariyadi ketua PMII Lumajang saat dikonfirmasi lumajangsatu.com. Hal senda juga diungkapkan oleh Mu'is ketua LSM Lumajang institut 09, menurutnya selain memberikan makna pemahaman baru tentangvmakna politik kegiatan ini juga bertujuan untuk merekonstruksi ulang  persepsi masyarakat yang memandang politik itu buruk. "Memahami politik itu  kan tergantung persepsi  mas, mudah-mudahan dengan digelarnya acara ini dapat merekonstruksi ulang persepsi masyarakat akan makna politik yang sesungguhnya," jelasnya. Ia pun juga mengutip makna politik dari Presiden Joko Widodo, yang mengatakan sudah saatnya bangsa indonesia melakukan revolusi mental terutama dalam bidang politik. "Bahasanya pak Jokowi itu revolusi mental mas," tambahnya. Diharapkan pasca kegiatan ini masyarakat lebih bisa membuka diri tentang  makna politik sehingga ketika masa pemilihan umum mereka tidak salah pilih. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Melimpahnya hasil bumi berupa kelapa muda di Kecamatan Ranuyoso menjadi salah satu kekayaan alam Kabupaten Lumajang yang perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah setempat, hal tersebut disampaikan oleh salah satu petani saat menjual hasil buminya di Pasar Buah Ranuyoso, Sabtu (10/01/2015). "Jika satu fuso ada mungkin mas perhari," Papar Muhammad salah satu petani asal Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso saat dikonfirmasi lumajangsatu.com. Harga kelapa muda yang mereka jual pun relatif murah, biasanya petani menjual kelapa mudanya seharga Rp.3500 hingga Rp 4.000 per biji kepada para pengepul dipasar. "Paling mahal itu 4.000 mas," jelasnya. Sementara Disperindag Kabupaten Lumajang, Joko mengatakan pihaknya tidak  tinggal diam dalam memaksimalkan hasil bumi itu, hingga saat ini mereka terus menggalakkan pembinaan dan penataan ruang pasar diwilayah tersebut. "Untuk sementara kami terus melakukan pembinaan serta penataan ruang pasar mas," ungkapnya. Lebih lanjut ia merencanakan akan membuat pusat pemasaran di kecamatan Ranuyoso untuk memaksimalkan hasil bumi para petani itu. "Rencananya kedepan kita akan membuat pusat pemasaran mas agar hasil bumi itu dapat maksimal," tambahnya. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Adanya tayangan di televisi Ranu Pane di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro terancam rusak keindahannya. Mengingatkan kunjungan, Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar bersama sejumlah kepala dinas ke Desa tertinggi dipulau Jawa Titu. Dalam kunjungan ke Ranu Pane bertajuk sambang deso harjalu ke 758, Bupati pernah menyampaikan bahwa Desa Ranu Pane dengan segala potensi dan keindahan mengibaratkan sorga dunia. "Desa Ranu Pane Bak Sorga Dunia," pernyata bupati Lumajang setahun yang lalu. Bahkan, kegiatan bupati yang terekam di Desa Ranu Pane dengan melakukan penghijauan, pembangunan mushola dan memberikan santuan masyarakat miskin di Ranu Pane. Bupati juga berharap Ranu Pane menjadi tujuan wisata andalan Lumajang yang bisa menjual ke dunia Internasional. "Ranu Pane kalau dikelola dengan baik, nama Ranu Pane dan Lumajang bisa mendunia serta diakui masyarakat internasional," ucap Bupati kala usai mengunjung Desa Ranu Pane di Hari Jadi Lumajang ke 578.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Wakil Bupati Lumajang Drs. As'at M.Ag mempersilahkan jika PNS dilingkungan Pemkab Lumajang ingin poligami. Namun, harus ijin dulu kepada dirinya karena memang prosedurnya PNS yang akan berpoligami harus meminta ijin kepada atasannya. "Gak apa-apa Poligami, ijin saya dulu, tapi harus melepaskan jabatannya dulu sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10," ujar Wabup usai melantik 150 pejabat baru di Pendopo Lumajang, Kamis (08/01/2015). Dengan demikian, meski mengijinkan PNS boleh poligami namun harus memilih tetap sebagai PNS atau berpoligami. Jika memilih menjadi PNS maka tidak boleh poligami, kalau poligami maka harus melepas jabatannya sebagai PNS. "Intinya PNS tidak boleh poligami, kalau ingin poligami maka harus lepas PNS-nya dulu," candanya kepada sejumlah wartawan. Dalam arahannya, As'at berpesan kepada para pejabat pemkab Lumajang agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Lumajang. Jangan sampai pejabat publik malah memberikan contoh yang tidak baik, salah satunya melakukan selingkuh atau hal-hal negatif lainnya. "Pejabat harus memberikan contoh yang baik, jangan sampai malah membrrikan contoh yang tidak baik," terangnya. Wabup menegaskan, jika ada PNS dilingkungan pemkab yang mrmiliki prilaku tidak baik, maka akan dilakukan pembinaan. Namun setrlah dibina tetap saja tidak berubah maka dirinya siap untuk membrrikan sanksi. "Inspektorat harus siap membrrikan sanksi kepada PNS yang mokong," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sebanyak 150 pejabat pemkab Lumajang dilakukan mutasi, untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong atau karena terkena rolling jabatan. Sejumlah camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta Kepala UPT Penddikan ikut dalam gelombang mutasi pada awal tahuan 2015. Drs. Urip menjabat sebgau Kepla UPT Pendidikan Kecamatan Lumajang, Drs. Triadi Irianto Kepala UPT Pendidikan Kecamtan Rabduagung, Sentot Budi Santuso SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Padang, Didik Nurcahyono S.Pd Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasrujambe, Erliyanto SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan. Hariyon S.Pd Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tempursari, Ninik Robiyanti M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sumbersuko, Ngatimin SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukodono, Drs. Dodik Agus Siswantoro Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedungjajang, Dra. Suwarti Yani Fatimah M.Pd. MM Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jatiroto. Eti Iryani S.Pd., MM Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rowokangkung, Drs. Imam Buchori Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kunir, Drs. Sukamto M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pasirian, Mokhamad Kholik M.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pronojiwo, Misyar S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ranuyoso. Dra. Yuniati Eko Prihatini, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Senduro, Ninik Indrianti SH, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klakah, Rustam Aji S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gucialit, Abdul Rosyik S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tempeh, Anna Rachmawati S.Pd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tekung. Dalam sabutannya, Wakil Bupati Lumajang As'at Malik meminta kepada para Kepala UPT Pendidikan untuk sellau turun memantau para guru. Wabup tidak ingin, para kepala UPT hanya berada dikantor saja tanpa tahu perkembangan pendidikan diwilyahnya. "Kepala UPT Pendidikan harus turun, jangan hanya roko'an main gime di kantornya saja. Para Kepapa UPT harus tahu perkemabngan pendidikan diwilyahnya," ungkap As'at.(Yd/red)