Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah bertugas kurang lebih satu tahun empat bulan, Sudianto SH kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, akhirnya diroling ke Kajati Kendari untuk melaksanakan tugas baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) yang membawahi sekitar 10 Kejaksaan Negeri. Hal itu disampaikan oleh Sudianto saat acara pisah kenal dengan kepala kejaksaan yang baru di pendopo Lumajang, Minggu malam. Menurut Sudianto, selama ini ia telah melakukan tugas penegakan hukum dengan maskimal. Meskipun hasilnya belum maksimal karena memang terkendala oleh waktu dan harus menjalankan tugas yang baru di Kendari. Ada satu PR yang belum diselesaikan oleh Sudinato, yakni melakukan MoU dengan Inspektorat Pemkab terkait dengan upaya pencegahan penyelewengan uang negara di jajaran birokrasi. Ia berharap kepada Kajari yang baru bisa melanjutkan citan-citanya untuk menciptakan Lumajang bersih dari KKN. "Saya dulu di Tolitoli, saya bisa sukses membuat MoU dengan Inspektorat sehingga bisa banyak menyelamatkan uang negara seperti uang pajak, uang proyek dan lainnya, karena data awal berasal dari Inspektorat, di Lumajang saya belum bisa mewujudkan itu," paparnya. Sementar itu, Gede Nurmahardika SH, ketua Kejaksaan Negri Lumajang yang baru menyatakan, bahwa dirinya lebih suka melakukan pencegahan dari pada harus melakukan penindakan. Saat menjadi Kajari di salah satu kabupaten di Bali, ia selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan upaya pencegahan tindak pidana koruspi. Namun yang menjadi kendala kata Gede, selama ini banyak pemerintah daerah yang tidak terbuka dan cenderung tidak mengakui kesalahannya, meskipun itu masih bisa diperbaiki. Akhirnya banyak pejabat daerah yang mendekam di penjara gara-gara terkena kasus korupsi. "Prinsip saya lebih suka pencegahan dari pada penindakan, tapi kendalanya banyak pejabat yang tidak mengakui dan akhirnya kasusnya kita selesaikan melalui pengadilan," terang Gede di hadapan SKPD se Lumajang.(Yd/red)

Surabaya(lumajangsatu.com)- Para santri ternyata menaruh perhatian besar terhadap dinamika politik yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini. Misalnya terkait sikap politik para politisi di Senayan yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Mayoritas kaum santri di Jawa Timur mengaku sangat kecewa. Demikian kesimpulan dari hasil survei terbaru yang dilakukan “Santri Politika”. Survei dilakukan sejak 30 September – 7 Oktober 2014, dengan jumlah responden sebanyak 240 santri dari 24 pesantren di Jawa Timur. “Mayoritas para santri meyakini bahwa pilkada langsung oleh rakyat adalah model demokrasi yang terbaik,” kata Direktur Santri Politika, Abdul Hady JM, saat menyampaikan hasil surveinya, di Surabaya. Hady menjelaskan, sebanyak 85,4 persen responden menyatakan pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hanya sebanyak 10,7 persen yang menghendaki dipilih DPRD. Sisanya mengaku tidak tahu. Kaum santri, kata Hady, mengaku kecewa terhadap sikap politik para politisi di Senayan terutama dari Partai Koalisi Merah Putih. “Ini sangat beralasan karena merekalah yang telah merampas hak demokrasi dari tangan rakyat,” tegasnya. Sayangnya, saat ditanya apakah mengetahui hasil rekomendasi PBNU agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, mayoritas santri menjawab tidak tahu. Sebanyak 65,3 persen mengaku tidak tahu. Selebihnya mengaku tahu. Kendati demikian, para santri menyadari bahwa Pilkada secara langsung yang telah berjalan selama 10 tahun ini memang telah membawa banyak mudharat. Dintaranya konflik sosial di masyarakat. Namun, hal ini tidak cukup dijadikan alasan Pilkada harus dikembalikan ke tangan dewan. Sebab, dalam proses pendewasaan demokrasi tentu masih terdapat mudharat dan itu perlu diantisipasi bersama. Demokrasi tidak memiliki makna tunggal. Pilkada langsung atau oleh DPRD sama-sama demokratis, dan keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. “Kelemahan ini tugas kita untuk diperbaiki bersama,” ujarnya. Untuk menguatkan pendapatnya bahwa Pilkada langsung adalah demokrasi yang terbaik, Hady lalu menyitir salah satu bait kaidah nahwu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. “Wa fi ikhtiyarin La yajiul munfashil, idza taatta an yajial muttashil”. Artinya, selama masih ada dhamir muttashil (kata ganti bersambung/langsung), maka tidak boleh memakai dhamir munfashil (kata ganti yang terpisah/tidak langsung). Dengan demikian, para santri menaruh harapan besar pada partai politik yang selama ini bersikukuh pada mekanisme Pilkada secara langsung untuk tetap memperjuangkannya dengan tidak tergoda ikut merampas hak politik rakyat. “Yang menarik di sini, meskipun pada pemilu legislatif lalu para santri mengaku tidak semuanya memilih PKB, justru para santri mengaku hanya PKB dan NasDem yang bisa dititipi asparasinya dalam memperjuangkan agar Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Hady didamping tim peneliti diantaranya RPA Faqih Zamany, Imam Hambali dan Syaiful Amin. Temuan lain dalam survei tersebut, pada Pilpres lalu, sebanyak 31,8 persen responden mengaku memilih pasangan Prabowo-Hatta. Sebanyak 46 memilih Jokowi-JK. Sisanya mengaku tidak menggunakan hak politiknya. Namun, bila digelar Pilres pada hari ini dan Prabowo maju lagi, mayoritas para santri mengaku tidak akan memilihnya kembali. Hal ini buntut dari sikap politik partai pengusung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Hanya 1,9 persen mengaku tetap akan memilihnya. “Kekecewaan para santri paling tinggi justru dialamatkan kepada Bapak Presiden SBY dan Partai Demokrat karena dinilai tidak konsisten. Beliau biang dari pengesahan RUU Pilkada,” pungkasnya.(Red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Urusan pelaksanaan pilkades Pemkab Lumajang termasuk pemerintah yang sangat patuh dengan surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri) yang meniadakan pilkades digelar pada tahun 2014. Arif Sukamdi Kabag Pemdes menyatakan, karena yang meniadakan pilkades adalah Mendagri maka Pemkab masih menunggu surat dari Mendagri tentang pelaksanaan pilkades. "Apakah akan digelar akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015, hal itu tergantung dari surat Mendagri," ujar Arif kepada lumajangsatu.com, Jum'at (10/10/2014). Jika Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk segera menggelar pilakdes, maka Pemkab Lumajang tidak akan berlama-lama dan segera menggelar pilakdes. "Kalu sudah diperintahkan maka kita tidak akan berlama-lama dan kita siapkan untuk pilkades," paparnya. Disinggung tentang jumlah desa yang belum memiliki kepala desa hasil pemilihan, Arif menyebutkan hingga akahir 2015 ada 29 desa yang saat ini sedang dijabat oleh PJ kades. Dimana 29 tersebut menyebar diseluruh Kecamtan. "Hingga 2015 ada 29 desa yang dijabat PJ Kades karean belum memiliki kepala desa hasil pemilihan," jelasnya. Pernyataan Arif Sukamdi tentang pelaksanaan pilkades masih menunggu Perintah dari Kemendagri sangat bertolak belakang dengan Kabupaten Jember. Dimana, pada akhir tahun 2014 Kabupaten Jember akan menggelar pilakdes dibeberpa desa. Seperti diketahui, di Kecamatan Sumberbaru, akan ada ada 4 desa yang akan menggelar pilkades pada bulan Oktober 2014, diantaranya desa Gelang, Kaliglagah dan dua desa yang lainnya. Menyikapi ketidaksamaan itu, Arif berkilah bahwa Pemkab Lumajang akan taat kepada Pemerintah pusat. Jika Pemerintah pusat memerintahkan tidak ada pilkades, maka Pemkab Lumajang tidak akan menggelar Pilakdes. "saya tidak bisa komentar ya, itu kebijakan daerah lain, jadi kalau kita tidak taat dengan pemerintah pusat, kan tidak elok," kilahnya.   Sementara itu, masyarakat amat menyayangkan alasan dari pemkab tidak bisa menggelar pilkades akhir tahaun 2014. Pasalnya, jika Jember bisa gelar Pilkades akhir tahun 2014, kenapa Lumajang tidak bisa. "Mendagrinya kan satu, masak Jember bisa gelar pilkades Lumajang tidak bisa, mosok surat yang ada di Lumajang dari Mendagri Australia," ujar Eko.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Karena terkendala dengan kesehatnnya, Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar dalam setiap kali kegiatan yang berada di hadapan publik selalu diwakilkan kepada As'at Malik. Hal itu bisa terlihat pada hasil dokumentasi yang dilakukan Humas pemkab, tidak satupun terlihat foto Bupati dalam beberapa kegiatan. Dari pantauan lumajangsatu.com, Kamis (09/10/2014) sejumlah kegiatan yang dipampang sejak tanggal 01 Oktober 2014 di lobi Pemkab, sama seklai tidak memperlihatkan adanya Bupati. Kegiatan itu antara lain, Serah Terima Piala WTN 15 September 2014, Peresmian Gedung Pertanian Pasca Panen 16 September 2014, Pelantikan Piala KONI Kecamatan 18 September 2014, Pemberangkatan Jama'ah Haji Lumajang 19 September 2014. Selain kegiatan itu, saat acara Lumajang Bergerak- Bersih Bersih Kali 26 September 2014, Wawasan Kebangsaan 22 September 2014, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2014. Malam Bersama, Seirama, Dan Seiring 01 September 2014, Pembukaan Festival Buku 01 September 2014, Gerakan Non Tunai BRI Cabang Lumajang 08 September 2014, Pelantikan 5 PNS Sebagai PJ Kades 15 September 2014, foto bupati juga tidak nampak. Dalam setiap kesempatan acara publik, wakil bupatai selalu menyampaikan salam permintaan ma'af bupati Masdar karena tidak bisa hadir secara langsung sebab masih dalam perawatan kesehatan. "Saya menyampaikan salam ma'af dari pak bupatai karena tidak bisa hadir sendiri," ujar wabup saat acara pembukaan piala KONI 2014 di halaman Stadion Semeru Lumajang beberpa waktu lalu. Sejumlah masyarakat juga mempertanyakan kondisi kesehatan bupati Lumajang yang hingga kini belum jelas kabarnya. Dari pengakuan sejumlah pejabat pemkab, seperti Sekda Lumajang kesehetan Bupati mulai membaik, bahkan sudah bisa melakukan kegiatan kerja sebagai bupati seperti tanda tangan. "Saya membaca di Media, bupati dirawat di Surabaya, berarti kalau mau tanda tangan harus ke Surabaya, hal itu kan pemborosan," ungkap Wawan warga jalan Swandak Gang Ngadinem.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo disambut ribuan petani tebu saat hadir di di Padepokan H. M Arum Sabil ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Tanggul Jember, Selasa (07/10/). Bahkan, para petani tebu tidak hanya berasal dari Lumajang dan Jember saja, namun berasal dari seluruh daerah di Jawa, seperti dari Blora, Jawa Tengah. Jokowi hadir sekitar pukul 16.10 wib dengan mengendarai mobil Inova L 1767 HO, dengan dikawal Paspampres dan ditemani Rini Soemarno ketua Tim Transisi indonesia Hebat. Setelah turun dari mobil berwarna hitam, Jokowi langsung disasmbut oleh jajaran pengurus APTRi dan para petani tebu. Seperti biasa, karena banyak petani yang ingin bersalaman untuk menuju podium yang hanya berjarap sekitar 50 meter membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kedatangan Jokowi diiringi lagu yang mengisahkan penderitaan petani tebu karena impor gelap gula dari luar. Rupi'ah Petani Tebu di semboro menyampikan keluhan kepada Jokowi tentang deliveri order (DO) yang tidak kunjung cair. Dismaping DO tidak cair, saat ini para petani tebu tidak lagi mendapatkan kredit dari Bank tidak seprti tahun-tahun sebelumnya. Ahmad Sanu, petani tebu dari Asem Bagus Situbondo, meminta kepada Presiden terpilih Jokowi segera menyetop gula ravinasi yang berasal dari luar Negeri. Dimana, akibat gula ravinasi yang masuk tidak terkendali menyebabkan harga gula petani menjadi anjlok seperti saat ini. Dari petani PG Jatiroto kabupaten Lumajang meminta agar ada perbaruan mesin PG, karena dengan mesin yang ada hari ini sering terjadi kerusakan. Akibatnya, penumpukan tebu terjadi hingga tiba musim penghujan, dan akhirnya berdampak pada pembengkakan biaya angkut dan biaya produksi lainnya. Sementar itu, perwakilan dari 50 petani tebu Blora Jawa Tengah menyatakan bahwa pemerintah saat ini tidak berpihak kepada para petani. Terbukti, kebijakan yang diambil selalu merugikan petani lokal. Petani berharap kepada Jokowi seteleh dilantik segera menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada petani lokal. Lain halnya dengan Lela dari Senduro, Lumajang, petani satu ini meminta kepada Jokowi agar pupuk bagi semua petani dipermudah dan tidak dipersulit. Saat ini, disamping harga yang mahal, keberadaan pupuk juga sulit didapat. "Saya sudah mencatat semua keluhan bapak dan ibu para petani, saya akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan para petani secepatnya setelah saya dilantik," ujar Jokowi dihadapan ribuan petani yang langsung dismabut riyuh tepuk tangan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo rencananya hari Selasa (07/10), akan berkunjung ke Tanggul Jember, untuk menemui ribuan petani tebu yang tergabung dalam APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) dengan agenda Jagongan bersama petani tebu. Hal ini disampaikan Agus Wicaksono, Ketua DPC PDIP Lumajang kepada sejumlah wartawan, Senin (06/10/2014). Kedatangan Jokowi tersebut juga ada kaitannya dengan persoalan petani tebu yang saat ini tengah terhimpit dengan persoalan Deliveri Order (DO) yang belum cair dan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula yang tidak sesuai dengan Kemendag. “Disana nanti ada acara menyampaikan aspirasi, tapi dalam bentuk yang tidak formal, artinya semacam jagongan dengan para petani tebu,” ujar Ketua DPRD Lumajang itu. Sementara itu, Satuki Sekjen APTRI yang datang ke kantor DPRD Lumajang untuk mengikuti hearing mengakui jika pihaknya sudah berkunjung ke kantor pemerintahan transisi di Jakarta menyampaikan keluh kesah petani tebu yang ada dibawah naungan APTRI. “Beberapa waktu yang lalu kami ke Jakarta dan besok rencananya ada kunjungan pak Jokowi ke Jember,” ungkapnya. Diperkirakan petani tebu yang akan mengikuti dialog atau jagongan dengan Jokowi besok mencapai 5 ribu orang petani, karena bukan hanya petani Lumajang dan Jember saja yang hadir. “Ribuan petani yang masuk dalam area PTPN XI dari sejumlah daerah akan hadir dalam acara tersebut,” pungkas.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah SK dari Gubernur Jatim turun, DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang Masa Jabatan 2014-2019, di Pendopo Selasa (30/09/2014) Pengambilan Sumpah Jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang. Agus Wicaksono dari PDI Perjuangan kembali menjadi ketua DPRD Lumajang, H. Slamet dari PKB, Samsoel Huda dari Demokrat dan Sugiantoko dari Gerindra menjadi wakil ketua DPRD. Seluruh jajaran Muspida, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, As'at Malik Wakil Bupati Lumajang meminta DPRD bisa menjadi mitra dalam membangun masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. DPRD juga diminta menjadi kontrol bagi Eksekutif dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Lumajang. "Kami meminta agar antara Eksekutif dan Legislatif bisa menjadi mitra, untuk membangun masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat," ujar wabup. Diakhir sambutannya, wakil bupati menyampaikan permintaan ma'af dari bupati Lumajang karena tidak bisa menghadiri secara langsung acara pelantikan karena sedang berobat. Wabup kemudian meminta keikhlasan hadirin yang ada dipendopo untuk mendo'kan bupati agar segera cepat sembuh. "Saya minta keihklasan yang hadir ini, untuk memberikan do'a kepa pa bupati agar lekas sembuh, "Al-fatihah," ucap wabup diikuti pembacaan surat Al-fatihah oleh undangan yang hadir. Sementara itu, Agus Wicaksono S.Sos Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati. Semua rencana yang telah tersusun tidak akan tercapai tanpa seijin yang kuasa. "Namun, kita tidak boleh berpangku tangan dan terus berupaya untuk mewujudkan rencana tersebut," papar Agus.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dua tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Desa Klanting Kecamatan Sukodono dan Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung disegel Satpol PP, Senin (22/09/2014). Pasalnya penyegelan atas kedua bangunan tower tersebut lantaran tak mengantongi Ijin dari Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Lumajang. Penyegelan dua tower itu, diawali dari Desa Klanting yang pembangunannya masih masuk pondasi. setelah itu berlanjut ke Desa Banyuputih Lor yang kondisi bangunannya sudah berdiri namun belum dioperasionalkan. Kasatpol PP Lumajang, Totok Suharto mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan terhadap pembangunan tower itu karena telah melanggar Pemda No. 15 dan Pemda No.16 yakni tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi daerah. "Tidak ijin pada KPT, ya jelas melanggar mas, maka harus kami hentikan proyek pembangunan ini untuk sementara waktu," paparnya Totok pada sejumlah wartawan. Semantara, pihak pekerja mengaku tidak tahu. Proyek pembangunan Tower Bersama Group itu belum mempunyai ijin mendirikan. "Kami ini hanya pekerja mas, jadi gak tahu soal perijinan itu," Ungkap Zainuri. Penyegelan ini akan terus dilakukan sampai kedua tower tersebut melakukan ijin terlebih dahulu terhadap Pemerintah Derah Lumajang. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah muncul rekom nama-nama yang akan menduduki kursi di jajaran pimpinan dewan dari partai pemenang pemilu satu hingga empat,  akhirnya DPRD Lumajang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan difinitif DPRD, dan pembentukan pansus tata tertib dan pansus kode etik, Rabu (17/09/2014). "Setelah kita kirimkan surat kepada empat partai yang akan mengisi ketua dan tiga wakil ketua, akhirnya nama-nama telah ditetapkan," ujar Agus Wicaksono S.sos ketua DPRD Lumajang sementara. Dari empat partai yang telah mengeluarkan rekom, yakni PDI Perjuangan Merekom Agus Wicaksono, PKB H. Slamet, Demokrat Samsul Huda dan Gerindra Sugiantoko. Setelah rapat Paripurna, sesuai PP 16 tahun 2010 maka hasilnya akan dikirim ke Gubernur untuk mendapatakan SK. "Saya kira SK-nya tidak akan lama, karena Gubernur sudah faham dan ketika sudah lengkap maka didorong untuk segera diajukan," paparnya. Seteleh SK dari Gubernur keluar kemudian akan dilakukan pengambilan supah jabatan pimpinan DPRD. Setelah pimpinan difinitf dilantik maka akan segera dibentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi dan lainnya. Dalam rapat peripurna itu, juga dibentuk pansus tata tertib yang dietuai oleh Agus Wicaksono dan pansus dua yakni pansus kode etik yang dipimpin oleh Asmu'i Aziz dari PKB.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari 10 partai politi (Parpol) yang lolos pada pileg 2014, terbentuk 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang. Yakni, 6 fraksi murni dan 2 frasi gabungan, yakni Fraksi PDI Perjuangan 10 orang, Fraksi PKB 9 orang, Frasi Golkar 5 orang, Fraksi Demokrat 6 orang, Fraksi NasDem 5 orang dan Fraksi Gerindra 5 orang. Sedangkan dua fraksi gabungan yakni Fraksi Keadilan dan Pembangunan (FKP) 5 orang yang berasal dari gabungan PKS dan PPP. Sedangkan satu fraksi gabungan lainnya adalah Fraksi AnNur 5 orang, merupakan gabungan dari PAN dan Hanura. "Ada 8 fraksi di DPRD Lumajang dengan 6 murni dan dua fraksi gabungan," ujar Yossie Sudarso Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (17/09/2014). Berikut Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Lumajang keanggotaan 2014-2019. Fraksi PDI Perjuangan Katua: Guruh Ismariyanto SH Wakil Ketua: H. Wahyono Sekretaris: H. Bukasan S.Pd Anggota: 1. H. Agus Wicaksono S.Sos 2. Supratman SH 3. Solikin SH 4. Karnadi 5. Moch. Subhan Abdillah 6. Musta'inul Umam SH, S.Pd 7. Zainal Abidin SH Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ketua: H. Asmu'i Aziz SH, MH Sekretaris: Ahmad Faruq Chotibi Anggota: 1. Abdul Ghofur 2. Umi Kulsum 3. H. Slamet 4. Tohar Hasan 5. Sugianto 6. Eko Adis Prayoga 7. Surati Fraksi Golongan Karya Ketua: Sudjatmiko SH, MH Wakil Ketua: Drs. H. Suigsan, MM Sekretaris: Ir M. Supriyono Anggota: 1. Bambang Riyanto 2. Darso Fraksi Keadilan dan Pembangunan (FKP) Ketua: Drs. H. M. Khusnul Khuluk Wakil Ketua: H. Akhmat ST Sekretaris: Suwarno Bendahara: Eka Tri Oktavia S.Pd Anggota: 1. Muhammad Hasan ST Fraksi Demokrat Ketua: Idris Marzuqi S.Pd Wakil Ketua: Susetyo Sekretaris: Sujiarti Anggota: 1. Arif Rahman SH 2. Junaidi 3. Drs. Samsoel Huda, M.Si Fraksi NasDem Ketua: H. Agus Suherman, SH Sekretaris: Usman Afandi, S.Pd Bendahara: Catur Pujo Satoto, SE Anggota: 1. Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si 2. Harunur Rosid Fraksi Gerindra Ketua: Eko Wahyudi, SH Wakil Ketua: Nur Fadilla, S.Ag Sekretaris: Amin Anggota: 1. Nur Hayati 2. Sugiyantoko Fraksi AnNur Ketua: Lia Agarista, S.Psi Wakil Ketua: Dedy Firmansyah Sekretaris: Eny Sunarni Anggota: 1. Nanang Qosim S.Sos 2. Syaifuddin Kedelapan fraksi tersebut telah menempati ruangan yang telah ada di lantai dua gedung DPRD Lumajang.(Yd/red)