bawaslu-lumajang

Lumajang - Debat kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang digelar di Gedung RCC Jlt Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Lumajang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif” dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilihan serentak 2024. Acara tersebut berlangsung di Hall Hotel Prima Kecamatan Sukodono. 

Lumajang (lumajangsatu.com) - Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Pemilu 2019 sudah selesai. Dari hasil rekapitulasi DB-1, sudah terlihat komposisi perolehan kursi masing-masing partai dengan sistem Sainte Lague.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang akan mulai lakukan investigasi temuan politik uang (money politik) di Desa/Pronojiwo pekan depan. Dalam temuan itu, barang bukti yang diamankan sebesar Rp 90 ribu.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Proses pemungutan suara di Lumajang berjalan dengan adem ayem. Tidak ada sesuatu hal serius yang dapat menganggu jalannya Pemilu, Rabu (17/04) kemarin.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Dari pemetaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang, ada kerawanan pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Diantaranya rawan adanya aksi pelaku intimidasi pada pihak penyelenggara di TPS.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Money Politic (politik uang) seperti kentut dalam Pemilu Legislatif (pileg) 2019 di Lumajang. Praktik membeli suara dengan uang ada, namun sangat sulit dibuktikan, seperti kentut ada baunya namun sulit diketahui siapa yang membuag gas.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang melakukan penyelidikan dugaan honorer yang ikut dalam kampanye Pilpres. Namun, setelah dilakukan kajian hukum, dalam Undang Undang Pemilu ternyata tidak mengatur tentang honorer.H. Amin Shobari SH, Ketua Komisioner Bawaslu Lumajang menyatakan bahwa yang dilarang terlibat aktif kampanye adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di Lumajang hanya ada PNS saja dan belum ada P3K, sedangkan honorer tidak masuk dalam dua katagori tersebut."Di Lumajang hanya ada PNS, sedangkan P3K tidak ada, hanya honorer saja," jelas Amin kepada sejumlah wartawan, Kamis (14/03/2019).Saat Bawaslu datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang ternyata tidak memiliki data honorer. Honorer di Lumajang diangkat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada kepala OPD masing-masing."Kita berharap di dinas ada SOP, honorer harus profesional dan tidak terlibat aktif dalam politik atau kampanye," paparnya.Ditanya apakah honorer boleh ikut kampanye Pilpres dan Pileg baik di media sosial atau dunia nyata, Amin menjawab tidak ada aturan yang melarangnya. "Tidak ada ketentuan larangan honorer boleh atau tidak ikut kampanye," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang mulai merekrut Pengawas TPS (PTPS). Pendaftaran dibuka mulai tanggal 11-22 Februari 2019 atau selama 9 hari, mulai pendaftaran hingga tes tulis dan wawancara.Sulastri Wulandari, Komisioner Bawaslu Lumajang menyatakan animo pendaftar PTPS masih cukup minim. Bahkan, masih ada 3 Kecamatan yakni Randuagung, Tempeh dan Candipuro pendaftarnya masih dibawah 10 persen."Hingga tanggal 16 Feberuari masih dikisaran 29,90 persen. Belum memenuhi target," ujar Sulastri, Senin (18/02/2019).Banyak kendala yang dihadapi dalam perekrutan PTPS, salah satunya adalah pendidikan minimal dan usia minimal. PTPS minimal pendidikan setingkat SMA dengan usia minimal 25 tahun."Banyak yang berminat seperti mahasiswa, namun secara usia belum memenuhi syarat," terangnya.Jika target 1 TPS satu pengawas belum terpenuhi, maka Bawaslu akan melakukan kosultasi. "Kita berharap pada tanggal 22 akan terpenuhi, jika tidak kita akan lakukan konsultasi," pungkasnya.(Yd/red)