Komisi C DPRD Lumajang

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang melakukan sidak ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Namun, wakil rakyat tidak bertemu dengan Plt Kepala Dinas Muhammad Ridha S.Sos,. M.Si dan hanya ditemui Katemun Kabid Koperasi.

Kedungjajang - Komisi C DPRD Lumajang aktif melakukan rapat bersama mitra kerja. Salah satunya rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang yang dihadiri langsung Arie Murcono, S.STP selaku kepaa dinas.

Sukodono - Komisi C DPRD Lumajang menggelar talkshow di Radio Gloria FM bersama Badan Pajak dan Retrubusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang. Komisi C DPRD ingin memingingatkan BPRD agar terus menggenjot Pandapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Kedungjajang - Komisi C DPRD Lumajang melakukan rapat koordinasi dengan mita kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Rapat membahas upaya peningkatan pajak agar pembangunan di Lumajang bisa berjalan cepat.

Sumbersuko - Komisi C DPRD Lumajang melakukan sidak operasional stockpile pasir terpadu di Sumbersuko (05/09). Wakil rakyat yang dipimpin oleh Hadi Nur Kiswanto ditemui langsung direktur utama dan direktur pengembangan Perumda Semeru.

Lumajang - Pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di jalan Veteran diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lumajang. Bukan dari MPP-nya, namun dengan kemudahan mengurusi ijin, diharapkan akan banyak investasi yang masuk ke Lumajang.

Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang aktif menggelar talk show di radio dengan tema "Dewan Mendengar". Saat talk show di radio Gloria FM, Ustman Afandi S.Pd, anggota Komisi C DPRD hadir sebagai pembicara, menjelaskan tiga fungsi DPRD.

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang mengapresiasi beroperasinya stockpile pasir terpadu. Pasalnya, portal pasir terpadu itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang pasir.

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang prihatin dengan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tambang pasir yang masih kecil. DPRD kemudian menyarankan selama stokpile terpadu belum beroperasi, bisa dijadikan cek poin surat keterangan asal barang (SKAB) pasir.

Lumajang - Komisi C DPRD Lumajang mendorong pemerintah segera mengeluarkan anggaran belanja tak terduga (BTT). Anggaran tersebut dikeluarkan untuk mengatasi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi.