lumajang hari ini

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polemik berakhirnya SK Pj Kades Kalidilem kecamatan Randuagung Eko Yuli Kurniadi langsung direspon Komisi A DPRD Lumajang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kondusifitas wilayah mengingat suasana politik desa pasti panas. "Kita minta pemerintah dalam hal ini bagian pemerintahan desa (Pemdes) segera mengambil langkah konkrit agar tidak sampai terjadi kerawanan," ujar Nur Hidayati ketua komisi A DPRD Lumajang, Selasa (11/11/2014). Jika masyarakat desa Kalidilem meminta pergantian Pj kades karena SK Pj kades sudah selesai 24 September 2014, maka pemerintah harus segera menggantinya. Sesuai aturan yang baru, Pj kades harus berasal dari unsur pegawai negeri sipil (PNS). "Kalau warga sudah menginginkan Pj kades Kalidilem segera diganti karena masa jabatannya sudah berakhir, maka harus segera diganti," paparnya. Sedangkan untuk menjaga kondusifitas politik di desa maka pihak Muspika harus bisa menfasilitasi kepentingan-kepentingan di desa. Jangan sampai, gara-gara ada tafsir-tafsir yang berbeda, sampai terjadi kisruh di desa. "Kalau masalah kondusifitas, pemerintah harus antisipasi, jangan sampai rame," pungkasnya. Komisi A DPRD pada era sebelumnya, juga mengaku pernah melakukan kunjungan di desa Kalidilem. Namun para wakil rakyat itu mengaku diusir oleh BPD, karena DPRD melakukan sosialisasi tugas Pj kades adalah menyelenggarakan pilkades.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Suasana politik desa Kalidilem Kecamatan Randuagung kembali memanas. Pasalnya, sejumlah masyarakat meminta kepada pemerintah agar Pj Kades Kalidilem segera diganti. Karena SK Pj kades Kalidilem telah habis sejak tangal 24 September 2014, maka kita minta pemerintah segera mengganti Pj kades sesuai dengan Undang-undang yang beralu, ujar Saiful salah seorang warga Kalidilem kepada sejumlah wartawan, Selasa (11/11/2014). Sejumlah masyarakat juga telah mengadu kepada pihak kecamatan dan akhirnya dibawa ke bagian pemerintahan desa (pemdes) pemkab Lumajang. Namun, kabag Pemdes malah memberikan pernyataan bahwa SK Pj kades berlangsung hingga terbentuknya kepala desa definitif dan diperpanjang otomatis. Di SK kan disebutkan masa tugas Pj kades adalah satu tahun dan atau sampai terbentuknya kepala desa definitif, papar Saiful. Namun, masyarakat mempertanyakan pernyataan kabag pemdes tersebut, karena bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 pasal 123 ayat 9 dan 10. Dimana disebutkan bahwa masa tugas Pj kades paling lama adalah satu tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya. Dalam ayat 10 juga disebutkan, jika dalam jangka satu tahun Pj kades tidak bisa menyelenggarakan pilkades, maka bupati menetapkan pengangkatan Pj kades sampai terpilihnya kepala desa definitif, paparnya. Warga juga mengaku kecewa dengan kinerja Pj kades yang hari ini dipegang oleh Eko Yuli Kurniadi. Pasalnya, sejumlah pelayanan seperti pengurusan surat menyurat terganggu, karena Pj kades tidak mau tanda tangan jika tidak masuk pendukungnya. Kita juga adukan terkait pelayanan Pj kades kepada pak Camat, kemudian diteruskan kepan Inspektorat dan pak wakil bupati, pungkasnya. Warga juga mengancam jika pengaduan tersebut tidak di gubris oleh pemerintah, maka warga akan menyegel kantor desa. Kalau kesabaran kami habis, maka kita akan segel kantor desa, karena Pj kades sudah tidak bisa lagi menjalankan roda pemerintahan desa, tegasnya. Sementara itu, Eko Yuli Kurniadi Pj kades Kalidilem belum bisa dikonfirmasi. Saat didatangi di balai desa Kalidilem, keterangan salah seorang perangkat desa bahwa Pj kades sedang ada kegiatan di luar kantor.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Menyambut awal musim tanam tahun 2014, Belasan elemen masyarakat Pecinta Alam melakukan penanaman pohon di lereng Gunung Lemongan Desa Papringan Kecamatan Klakah Lumajang, Senin (10/11/2014). Menurut Aak Abdullah, ketua Komunitas Pecinta Alam Laskar Hijau mengatakan pada awal musim hujan merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan penanaman  atau reboisasi. "Pada musim hujan ini, kondisi tanah sudah siap untuk penanaman," Ungkapnya. Selain itu, menurutnya membela negeri ini tidak harus menjadi seorang pejabat publik yang mempunyai status sosial yang tinggi di mata masyarakat, namun dengan merawat alam merupakan salah satu pilihan untuk berbakti pada negeri ini. "Membela negeri ini tidak harus menjadi anggota Dewan, menjadi Bupati, namun dengan cara menanam pohon seperti ini juga merupakan sifat yang perlu dikembangkan," Tambahnya sambil menunjukkan relawan yang menanam pohon. Tidak hanya itu, putri sulung Alm.KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Allisa Wahid juga ikut serta dalam aksi penanaman pohon itu. Menurutnya hal semacam ini perlu dikembangkan ke berbagai pelosok nnegeri. "Inisiatif-inisiatif seperti lumajang ini, sebenarnya perlu dijadikan sebagai inisiatif nasional, agar anak cucu kita kelak dapat menikmati hasil jerih payah kita ini," Paparnya Putri Sulung Mantan Presiden Ke-4 itu pada sejumlah awak media saat dikonfirmasi. Sedikitnya lima ribu pohon jenis apukat ditanam di berbagai sudut lereng gunung lemongan, Allisa berharap, pemerintah setempat memberikan perhatian khusus pada kegiatan-kegiatan serupa. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peringatan hari pahlawan 10 Nopember 2014 mengambil tema Pahlawaku Idolaku. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati bersejarah itu, seperti upacara, tabur bunga di taman makam pahlawan dan kegiatan lainnya. Setelah merdeka, banyak cara dan kegiatan untuk memaknai dan memperingati hari pahlawan. "Kalau dulu pejuang kita berperang mengangkat senjata mengusir penjajah, namun saat ini sudah tidak seperti itu lagi," ujar H. Selamet S.Sos, wakil ketua DPRD Lumajang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB), Senin (10/11/2014). Menurutnya, diera mengisi kemerdekaan saat ini maka perlu tetap menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan menjadi wajib dilakukan oleh seluruh generasi bangsa. "Kita wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara serta harus rukun dengan sesama, hal itu untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang memberikan kemerdekaan kepada kita semua," paparnya. Sebagai wakil rakyat, maka bekerja semaksimal mungkin adalah wujud menghayati makna pahlawan. Berupaya untuk menjadi wakil rakyat yang baik dengan menyuarakan kepentingan rakyat adalah makna berjuang diera kemerdekaan. "Sebagai wakil rakyat, bekerja dengan baik, berjuang untuk kepentingan masyarakat adalah menjadi pejuang diera kemerdekaan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajansagtu.com)- Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Lumajang menolak rencana kenaikan harga BBM akhirnya ativis Himpunan Mahasiwa islam (HMI) Komisariat Lumajang ditemui oleh wakil ketua DPRD didepan gedung dewan. Sugiantoko wakil ketua DPRD dari Partai Geindra langsung menemui para pendemo serta melakukan dialog, Senin (10/11/2014). Menurut Sugiantoko, ketua DPRD Agus Wicaksono tidak bisa menemui para pendemo karena ada kegiatan di luar kantor. Disamping itu, saat yang bersamaan di DPRD Lumajang juga sedang ada kegiatan pembahasan antara eksekutif dan legislativ tentang RAPBD tahun 2015. "Pak ketua tidak bisa menemui karena ada kegiatan di luar kantor. Anggota DPRD hanya satu orang saja yang bisa menemui, karena saat ini sedang ada pembahasan RAPBD 2015," jelasnya kepada mahasiswa. DPRD kata Sugiantoko, siap menampung apa yang menjadi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Surat yang diberikan oleh mahasiswa akan disampaikan kepada ketua DPRD Lumajang dan juga akan dikirim ke DPR RI. "Kita akan tampung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa," papar koalisi merah putih itu. Sementara itu, Danar Indra Kusuma, Ketua HMI Komisariat Lumajang menyatakan bahwa HMI ingin menyampaikan surat kepad DPRD Lumajang. Tak hanya itu. surat penolakan rencana kenaikan BBM juga diminta untuk segera dikirim via fax kepada DPR RI. "Kita minta DPRD Lumajang mengirimkan surat kami kepada DPR RI, bahwa HMI Lumajang tegas menolak rencana kenaikan harga BBM," terang Danar.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember berdemo di depan gedung DPRD Lumajang. Mahasiswa menolak rencana pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM, Senin (10/11/2014). Setelah melakukan orasi, mahasiswa hendak membakar ban bekas dan mengeluarkan 3 botol bensin yang ditaruh di dalam botol air mineral. Melihat itu, polisi langsung merebut botol tersebut dan kericuhan tidak dapat di hindarkan. Mahasiswa melakukan aksi tarik menarik dengan polisi yang berusaha mencegah agar mahasiswa tidak melakukan aksi bakar ban. Kericuhan berlanjut, karena mahasiswa juga mulai melakukan penghadangan kendarann yang melintas di jalaur padat tersbut. "Ayo minggir, jangan halangi kendaraan yang hendak melitas," ujar aparat kepolisian kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian kembali melakukan orasi dan urung membakar ban. Karena sudah mulai kondusif, mahasiswa kembali mencoba membakar ban bekas yang sudah dibawa oleh mahasiswa. Namun, usaha itu kembali gagal karena polisi kembali menghalanginya. "Woi-woi jangan anrkis pak, ini perempuan pak jangan anarkis," teriak mahasiswa. Kericuhan kembali kembali pecah, ketika mahasiswa menghadang mobil plat merah yang hendak keluar dari DPRD. Bahkan, kericuhan tidak terjadi dengan polisi saja, namun ada seorag PNS yang juga nyaris baku hantam dengan mahasiswa, namun dengan sigap segera diamankan oleh pihak keamanan. Dalam orasinya, pemrrintah diminta tidak menaikkan harag BBM. Sebab, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Mahasiswa meminta pemrrintah lebih memaksimalkan peraturan mentrri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Mahasiswa meminta pemirintah untuk melakukan nasionalisai perusahaan migas asing yang ada di Indonesia untuk memaksimalakn produki migas dalam negeri. Menaikkan pajak impor mobil mewah dengan harga ditas 180 juta dan bagi sepeda motor diatas 40 juta. Pemerintah juga diminta bekerjasama dengan pihak dealer mobil, untuk memasang stiker mobil non subsidi BBM. Pemerintah harus membuat kebijakan mobil murah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Dalam kasi itu, sejumlah mahasiswa juga sempat diamankan oleh polisi, namun langsung dilepaskan. Setelah ditemui oleh Sugintoko, wakil ketua DPRD Lumajang, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lumajang Cabang Jember turun jalan menolak rancana kenaikan harga BBM. Para mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPRD dan meminta para wakil rakyat untuk ikut menolak rancana kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, HMI menyatakan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemrintah. Menurut Mahasiswa, masih banyak langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM. "Harga BBm tidak perlu naik seiring turunnya harga minyak dunia. Dengan menaikkan harag BBM beranti pemirntah telah melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Migas," terik para Mahasiswa. Mahasiswa juga menilai, jika harga BBM dinaikkan maka akan menyengsarakan masyarakat kecil. Angka kemiskinan dipastikan semakin meningkat karena harga-harga kebutuhan semakin mahal, telebih lagi kenaikan BBM sangat tinggi. "Kenaikan harga BBM akan memicu inflasi harga yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran. Dengan menaikkan harga BBM, Presiden Jokowi melanggar jajnjinya untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan pendekatan ekonomi mikro," tambahnya. Kericuhan antara pengunjuk rasa dan aparat nyaris tak terhidaarkan. Bahkan, mahasiswa sempat melakukan aksi dorong mendorong dengan pihak kepolisian. Kericuhan bermula ketika mahasiswa akan membakar ban bekas dengan menggunakan tiga botol bensin. Polisi langsung merebut botol tersbut dan mencegah mahasiswa tidak melakukan aksi bakar-bakar ban bekas. "Jangan anarkis, jangan timbulkan kemacetan, ayo mingir dan berikan pengguna jalan untuk melintas," teriak aparat sambil mengahalau mahasiswa untuk minggir.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang menggelar tahlilan, pembacaan yasin dan tabur bungan di taman makam pahlawan (TMP) Lumajang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah menghadiahkan kemerdekaan kepada Negara Indonesia, Minggu (08/11/2014). "Kita mengirimkan do'a kepada para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini, sehingga kita bisa menikmatai nikmatnya alam kemerdekaan" ujar Khoirul Anwar, biro ekternal PC PMII Lumajang. Menurut PMII, para generasi muda tidak akan mungkin bisa menikmati nikmatnya hidup merdeka, tanpa jasa para pahlawan. Saat acara tersebut, mahasiswa juga menyampikan uneg-uneg di makam pahlawan, tentang banyaknya para koruptor di Negeri Indonesia dan tanah Lumajang. "Kita juga mengadu kepada para pahlawan, bahwa Indonesia banyak para koruptornya, yang menyengsarkan rakyat" jelasnya. Dari pandangan PMII, bangsa yang tidak menghormati pahlawannya dan bangsa yang tidak memiliki pahlawan akan menjadi bangsa yang terkucilkan. Oleh sebab itu, perlu kiranya bagi para generasi muda untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam mengisi pembangunan dan kemerdekaan. "Bangsa yang tidak memiliki pahlawan dan tidak menghargai pahlawannya akan menjadi bangsa yang terkucilkan," paparnya. PMII beharap kedepannya, segela perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan akan diteruskan oleh para generasi muda yang bebas dari korupsi. PMII juga berharap bagi para koruptor di Lumajang agar cepat sadar atau cepat mati saja jika tidak lekas sadar. "Kita beharap bahwa di Lumajang tidak akan diisi oleh para koruptor yang yang telah menciderai cita-cita luhur para pahlawan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang serius untuk menggarap objek wisata B 29 menajdi wisata andalan Kabupaten Lumajang. DPRD bahkan telah siap menggerojok dana besar dari segala sektor. Hal itu juga nampak saat acara hearing Dinas Kesehatan dan Komisi D DPRD, (07/11). Bukasan, wakil ketua Komisi D DPRD meminta agar dinas kesehatan melakukan prioritas pembangunan sarana dan prasara kesehatan di Puskesmas Senduro dan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) di Argosari. Hal itu penting dilakukan, agar sarana penunjang objek wisata B 29 kususnya bidang kesehatan memadai. "Meski di Argosari tidak bisa dibangun Pustu, namun saya minta Poskesdesnya bisa lebih baik lagi," papar Bukssan. DPRD tidak ingin, ketika wisata B 29 maju, namun fasilitas kesehatannya tidak mendukung. Sehingga ketika terjadi sesuatu dengan pengunjung, maka langsung bisa ditangani dengan baik dengan sarana yang baik. "Kita juga kemaren sudah melakukan kunjungan dan telah meminta kepada kepala puskesmas Senduro untuk menyusun RKA untuk diarahkan ke Argosari," jelasnya. Sebelumnya diberitakan, seluruh Komisi di DPRD Lumajang melakukan kunjungan kerja ke wisata B 29 yang berada di desa Argosari kecamatan Senduro. Hal itu untuk memastikan agar sarana pendukung wisata bisa sinergi, menjelang pembahasan RAPBD tahun 2015.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi D DPRD Lumajang bersama mitra kerja Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas se-Lumajang menggelar hearing di Gedung DPRD jalan Wonorejo, (07/11). Hearing dilakukan DPRD dan mitra kerja untuk memperoleh masukan jelang pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015. "Hearing itu dilakukan untuk mendapatkan masukan dari dinas kesehatan dan para kepala puskesmas dan keluhan serta kendala yang dihadapi, sebelum pembahasan RAPBD 2015," jelas Usman Afandi S.Pd Sekretaris Komisi D DPRD kepada lumajangsatu.com, Sabtu (08/11/2014). DPRD juga menanyakan kesiapan dari dinas kesehatan dalam pelayanan JKN, BPJS dan yang terbaru program Kartu Indonesia Sehat yang digagas oleh Presiden Jokowi. Disamping masalah pelayanan, juga ada usulan tentang perbaikan sarana dan prasaran seperti Puskesmas Sukodono. "Ada masukan terkait dengan kesiapan melakukan pelayanan BPJS dan program Kartu Indonesia Sehat. Disamping itu juga ada masukan tentang perbaikan sarana dan prasarana seperti Puskesmas Sukodonon" terangnya. Para kepala puskemas juga menyampaikan masih banyak sarana prasarana yang masih belum memadai, seperti gudang penyimpanan obat. Keluhan tersebut lansung disampikan dinas kesehatan kepada Komisi D DPRD untuk kemduian akan dilakukan pembahasan di RAPBD tahun 2015. Terkiat dengan program BPJS, maka perlu peran serta dari semua stakeholder (pemangku kebijakan) untuk bersama menyampaikan program perlindungan kesehatan itu. Kepala desa, bidan desa dan yang lainnya harus ikut mensosialisaikan mekanisme mengikuti BPJS. Dalam hering tersebut, Dinas Kesehatan juga melaporkan tentang beberapa penyakit seperti demam berdarah yang tahun ini mengalami penurunan. Dinkes juga menyampaikan bahwa di Lumajang juga ada penderita HIV/AIDS, danjuga antisipasi penyebaran virus Ebola. "Kemaren Dinkes juga menyampaikan perkembangan beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, demam berdarah serta yang terbaru virus Ebola," pungkasnya.(Yd/red)