lumajang hari ini

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak hanya kalangan Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM, Puluhan jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  Lumajang menggelar aksi serupa di pertigaan adipura Lumajang, Selasa (18/11/2014).Uniknya, dalam aksi itu, juga terlihat beberapa anak kecil sedang membentangkan poster penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Para masa mendesak agar pemerintah segera mencabut kembali kebijakannya yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dari Rp.6500 menjadi Rp.8500. Menurutnya kebiajakan ini hanya akan menambah kesengsaraan bagi rakyat kecil. "Kebijakan pemerintah itu hanya menyengsarakan masyarakat," Ungkap Toni Korlap Aksi pada sejumlah wartawan. Lebih lanjut, kebijakan itu merupakan kebijakan yang dholim, sebab Pemerintah tidak mempertimbangkan kebijakan itu dari skala yang lebih besar. "Itu kebijakan dholim," Tambahnya. Para masa mengancam akan terus melakukan aksi penolakan hingga Pemerintah bersikap lebih bijak dengan mencabut kembali kebijakan itu. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditindak lanjuti dengan pengamanan gabungan oleh aparat kepolisian dan jajaran samping. Polisi, TNI, Dishub dan Satpol PP melakukan patroli di seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang. "Ini adalah instruksi dari Pimpinan, bahwa diperintahkan untuk melakukan operasi skala besar untuk antisipasi dampak kenaikan BBM," ujat Kompol Enu Sasmonang Kabag Sumberdaya (Sumda)kepada sejumlah wartawan," Selasa (18/11/2014). Menurutnya, saat ini pasukan dalam kondisi siaga satu untuk antisipasi dampak kenaikan BBM. Patroli gabungan akan menyisir sejumlah SPBU, jalan pantura untuk mengantisipasi jika ada masa yang melakukan blokir jalan. "Sasaran patroli gabungan adalah SPBU, jalan pantura untuk antisipasi adanya gerakan dari kelompok yang tidak setuju dengan kenaikan BBM," terangnya. Enu Sasmonang di Lumajang tidak akan terjadi gerakan masa yang sampai melakukan penghadangan truck tangki BBM, atau memblokir jalan. "Kita berharap di Lumajang bisa kondusif tidak ada gerakan masa yang sampai memblokir jalan," jelasnya. Disinggung tentang instruksi dari Organda untuk melakukan aksi mogok masal, pihak kepolisian juga telah melakukan antisipasi. Jika rencana tersebut dilaksanakan oleh Organda, maka polisi menyiapkan mobil untuk mengangkut penumpang yang terlantar. "Kita akan kerahkan semua sumberdaya di Polri, TNI dan instansi samping untuk membantu kelancaran warga Lumajang," pungkasnya. Seperti diberitakan, pertanggal 18 Nopember 2014 jam 00.00 harga Premium dinaikkan menjadi Rp. 8.500 dari yang sebelumnya Rp. 6.500. Langkah menaikkan harga BBM itu dilakukan pemerintah dengan dalih pengurangan subsidi yang akan dialihkan kepada sektor produktif.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Lantaran tak diberi dana sharing, puluhan warga Desa Papringan Kecamatan Klakah Lumajang menolak keras rencana Perhutani untuk menanami kawasan hutan produksi lereng Gunung Lemongan dengan pohon jenis sengon, Jumat (14/11/2014). Menurut ilal, salah satu warga desa setempat mengatakan, warga menolak rencana perhutani itu lantaran pihak Perhutani setempat belum memberikan dana sharing dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) hasil penebangan hutan tahun 2012/2013 lalu. "Dana sharing itu belum diberikan, Perhutani malah mau menanami dengan sengon nah itulah yang ditolak keras oleh warga," paparnya saat di konfirmasi sejumlah wartawan jumat siang. Selain itu, warga menolak perhutani menanami hutan produksi itu dengan kayu jenis sengon karena tingkat kerawanan terjadinya longsor dan banjir sangat tinggi, sebab daya serap pohon sengon sangat lemah. "Kami minta perhutani menanami dengan pohon selain sengon seperti mahoni atau jati," tambahnya. Aksi penolakan itu Penolakan itu sempat memicu ketegangan diantara kedua belah pihak, akhirnya warga memutuskan untuk mencabut papan Perhutani yang di pasang di area hutan produksi setempat, serta mencabuti tanda lobang yang akan dutanami pohon sengon oleh Perhutani. Belum diberikannya dana sharing PHBM tersebut juga diiyakan oleh Asper Perhutani setempat, wardono, menurutnya dana itu memang belum cair dari pusat, sebab prosedur pencairannya yakni satu tahun setelah penebangan."Dana sharing itu memang belum cair, jadi tidak hanya disini yang belum dibayarkan," paparnya. Sementara aksi warga yang secara spontan mencabut papan peringatan perhutani di area hutan setempat juga sangat disayangkan oleh Asper Perhutani setempat, wardono. "Kalau  kita lakukan pendekatan tidak bisa, otomatis kita akan lakukan tindakan hukum," tambahnya.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang mulai melakukan survey pemasangan rambu untuk menunjang petunjuk arah menuju wisata spektakuler B 29 yang berada di desa Argosari Kecamatan Senduro. Rochani, Kadishub Lumajang menyatakan setelah dilakukan survey dari Lumajang hingga Argosari diperkirakan membutuhkan 290 rambu yang harus dipasang. "Kita sudah survey untuk menunjang wisata B 29, dari Lumajang hingga ketitik B 29 membutuhan sekitar 290 rambu," terang Rochani kepada lumajangsatu.com, Jum'at (14/11/2014). Dengan jumlah tersebut, jika dikalkulasi dengan menggunakan uang maka membutuhkan dana sekitar 1,3 miliar rupiah untuk pemasangan rambu saja. Pada tahun 2015, Dishub hanya menganggarkan sekitar 250 juta untuk pemasangan rambu menuju wisata B 29. "Kalau kita total membutuhkan anggaran 1,3 miliar rupiah, sedangkan 2015 kita anggarkan 250 juta terlebih dulu," jelasnya. Lebih lajut Rochani menjelaskan, pemasangan rambu menuju B 29 akan dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dipenuhi secara bersamaan. Oleh sebab itu, Dishub akan memasang rambu menuju b 29 di beberpa titik penting seperti Wonorejo, pertigaan Klojen dan sejumlah perempatan yang menuju Argosari. Dengan pemasangan rambu disetiap pertigaan atau perempatan diharapkan wisatawan yang akan berkunjung ke B 29 tidak akan kesasar."Intinya rambu tersebut akan menunjukkan arah kepada pengunjung, jangan sampai mereka kesasar," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan pasukan kusus yang dimiliki oleh polri. Tanggal 14 Nopember 2014 Brimob genap berusia 69 tahun. Di Lumajang peringatan HUT Brimob dilakukan dengan cara potong tumpeng oleh Kapolres Lumajang AKBP Singgamta SIK. Menurut Kapolres, Brimob merupakan satuan pasukan kusus yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan soliditas yang sangat besar. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada polisi di Lumajang dalam memberikan pelayanan agar meniru semangat bekerja yang tinggi dari Brimob. "Mari kita meniru etos kerja yang tinggi dari Brimob dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ungkap Kapolres, Kamis (13/11/2014). Pasukan Brimob dalam bertugas hanya diterjunkan dalam beberapa situasi genting, diamana polisi yang ada sudah tidak bisa mengendalikan situasi. Di Lumajang, Kapolres mendatangkan Brimob dalam beberpa even yang sangat riskan gesekan antar masyarakat, seperti Pilkades dan Pilbup. "Kita pernah datangkan Brimob saat acara Pilkades dan Pilbup, kalau Pilprsd dan Pilgub kita tidak mendatangkan pasukan Brimob," jelasnya. Kapolres menyebutkan, tidak akan mengambil resiko dan menganggap remeh suasana politk didaerah. Sehingga dalam beberapa acara daerah Polres Lumajang mendatangkan Brimob untuk melakukan penjagaan. "Itu menunjukkan bahwa Polisi siap melakukan pengamanan kapanpun dan dimanapun demi stabilitas dan kondusifitas daerah," pungkasnya.(Yd/red)

Jember(lumajangsatu.com)- Genap sudah 3 tahun usia Partai Nasional Demokrat (NasDem), tepatnya tanggal 11 November 2014. Untuk memepringatai 3 tahuan hari ulang tahun (HUT) DPD Partai NasDem Kabupaten Jember melakukan pemotongan tumpeng sebanyak 11 tumpeng. 11 tumpeng melambangkan hari lahirnya NasDem, yakni tanggal 11 November 2011. Ketua DPD Nasdem Jember, Moch Eksan melalui Sekretaris DPD Nasdem Jember, Purwanto WK, SH, menjelaskan, bahwa pemotongan 11 tumpeng memiliki arti penting bagi lahirnya partai Nasdem yakni saat itu lahir di tanggal 11 bulan 11 dan tahun 2011. "Tanggal 11 bagi kami memiliki arti penting, bahkan sangat-sangat penting bagi kami," ujar pak sekjen panggilan akrabnya, Rabu (12/11/2014). Menurutnya, harlah Partai NasDem di tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 bukan hanya kebetulan, melainkan suatu mukjizat besar bagi NasDem. Dimana, tidak ada satu partaipun di Indonesia yang lahirnya mulai tanggal bulan hingga tahun memiliki angka sama. "Ini suatu mukjizat besar bagi NasDem, karena itu kami yakin NasDem baik di Jember maupun di wilayah lain akan menjadi Partai besar," ujar Purwanto. Purwanto berpesar agar semua kader bekerja keras dan saling bahu membahu guna membesarkan partai NasDem di Jember. "Untuk semua kader NasDem saya minta tetap bekerja keras membesarkan NasDem, meskipun pemilu legislatif baru saja usai," pugkansya.(Ali/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pilkades tidak kunjung digelar di 26 desa dan kepala desanya dijabat Pj kadesa rata rata sudah satu tahun mulai memantik protes dari masyarakat. Salah satunya dari desa  Kalidilem  Kecamatan Randuagung yang mempertanyakan masa berlakunya SK Pj kepala desa. Sesuai aturan, tugas Pj kepala desa adalah mempersiapkan pelaksanaan pilkades untuk mendapatkan kepala desa definitive, maka pemkab Lumajang akan segera melakukan evaluasi terhadap Pj Kades. Evaluasi itu didasarkan pada lahirnya Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014. Salah satu poinnya dalam aturan itu menyebutkan jika kepala  desanya kosong maka yang ditunjuk sebagai Pj kades adalah PNS. Ahmad Taufik SH, Kabag Hukum Pemkab menyatakan saat ini pihaknya tengah bekerja cepat melakukan evaluasi untuk penggantian Pj kepala desa dari tokoh masyarakat ke PNS yang ditunjuk. Taufik berjanji secepatnya melakukan penggantian Pj kepala desa yang disesuiakn dengan aturan terbaru. "Jangan melihat tafsir normatifnya, yang terepenting adlah pelayan di desa tetap jalan dan kita minta kepada masyrkat Kalidilem dan desa lainnya agar bersabar karean kita akan segera evaluasi Pj kades," ujar Taufik, Rabu (12/11/2014). Soal PNS mana yang akan ditempatkan sebagai Pj kepala desa, hal sesuai usulan dari hasil musyawarah desa antara pemerinath desa dengan BPD. Bisa saja PNS dari kabupaten, Kecamatan atau Sekdes yang PNS. "Yang terpenting Pj kades dari PNS itu dikehendaki masyarakat dan bisa melaksanakan pelayanan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dituding tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Pj kades Kalidilem Eko Yuli Kurniadi akhirnya angkat bicara. Mennrutnya, apa yang dituduhkan sejumlah warganya itu sama sekali tidak benar karena Desa kalidilem pernah mendapatkan pelayanan terbaik kedua se kabupaten Lumajang. "Desa kalidilem pernah mendaptkan penghargaan pelayanan terbaiak nomor 2 se kabupaten, kan tidak mungkin penghargaan itu diberikan tanpa melaihat kinerjanya," ujar Eko kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/11/2014). Dengan penghargaa itu, kata Eko apa yang disamapaikan oleh warga tidak benar dan tidak mendasar. Yang jelas pihak Pemkab tidak akan mungkin memberikan penilaian pelayana terbaik jika memang tidak memiliki kinerja yang bagus. "Apa yang disampaikan Saiful dan teman-temannya itu hanya sentimen saja," pepernya. Eko juga belik bertanya, jika tuduhan itu benar maka yang menduh bisa dilaporkan kepada polisi karean pencemaran nama baik. Namuan, Eko tidak akan melakukan itu, karean itu tidak akan baik. "Tidak lah, karena itu tidak baik, orang akan menilai bapak melaporkan anaknya," jelasnya. Disinggung tentang habisnya SK Pj kades karena sudah mencapai satu tahun sejak dilantik, Eko menilai bahwa bahwa SK Pj kades tidak berakhir karene belum ada kepala desa definitive. Pada tahun 2014 ada surat edaran Kemendagri yang melarang adanya pilkades, sehingga selaku Pj kades pihaknya tidak bisa menggelar pilakdes. "Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tunggu instruksi dari pemkab, jika desa berjalansendiri menggelar pilkade maka akan disebut makar," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Polemik kisruh berakhirnya SK Pj kades di desa Kalidilem juga mendapatkan  perhatian dari Camat Randuagung Haryono. Selaku camat  dirinya mengundang BPD dan pihak warga yang merasa tidak puas dengan pelayanan  Pj kades kalidilem. "Kita kemren sudah undang BPD yang hadir hanya 4 orang dan kita juga undang pihak warga yang menagdukan Pj kades Kalidilem," ujar Hryono saat berada di gedung DPRD Lumajang, Rabu (12/11/2014). Camat Randuangung kemudian membuatkan laporan pengaduan dan dibawa ke Pemkab Lumajang. Bersama dengan warga, Camat randuagung juga menanyakan terkait dengan berakhirnya masa jabatan Pj kades sesuai dengan aturan hanya satu tahun. "Hal  itu juga ditindak lanjuti oleh warga dengan mendatagni bagian pemdes dan bagian hukum pemkab Lumajang," jelasnya. Disinggung tentang tafsir Sk Pj kepala desa, Haryono menyebutkan bahwa meski sudah habis, namun harus ada surat pemberhentian dari pemirntah yang ditanda tangani oleh Buptai Lumajang. Dari undang-undang terbaru, Pj kades nantinya akan berasal dari PNS. "Kita masih menunggu petunjuk apakah Pj kades Kalidilem akan digantikan oleh PNS kecamatan atau tidak, kita masih tunggu itu ya," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jelang pembahasan RAPBD tahun 2015, komisi D DPRD Lumajang menyoroti tentang rangkap jabtaan ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lumajang. Sugianto SH, ketua Komisi D menyebutkan bahwa ketua KONI sesuai aturan tidak boleh merangkap jabatan dengan partai politk atau organisasi profesi lainnya. "ketua KONI pak Budi Santuso kita ketahu bersama merangkap jabatan sebagai pengurus salah partai politik dan juga merangkap sebagai ketua PMI Kabupaten Lumajang," ujar Sugianto kepada lumajangsatu.com, Ranu (12/11/2014). Agar tidak menabrak aturan yang berlaku Komisi D DPRD meminta kepada ketua KONI untuk memilih salah satu, apakah akan menjadi ketua KONI atau mengundurkan diri ketika masih berat melepas jabatan lainnya. "Kita minta pak Budi memilih, apkah menajbat ketua KONI dengan konsekwesni melepaskan jabatn lainnya, atau mengundurkan diri dari KONI," jelasnya. Komisi D menghawatirkan, jika ketua KONI tetap merangkap menjadi pengurus partai atau organiasais profesi yang lainnya, maka pembahasan terkait dengan dana hibah untuk KONI akan terganggu. Sugianto mencontohkan, Saifullah Yusuf ketika terpilih menjadi wakil Gubernur langsung melepas jabatannya menjadi ketua KONI Jatim. "Pak Saifullah Yusf langsung munduir dari KONI, hal itu perlu ditiru oleh ketua KONI di daerah agar melepas jabatan yanglainnya," pungkasnya.(Yd/red)