Lumajang

Lumajang(lumajansgatu.com)- Aksi bentrok yang melibatkan Brimob Polda Kepri dan anggota Yonif  134 Tuah sakti mendapatkan keprihatinan kapolres Lumajang. AKBP Singgamata S.IK menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi di Lumajang."Polri, TNI dan Pemkab Lumajang sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kerukunan diantara pimpinan daerah dan bawahnanya," ujar kapolres saat memimpin apel operasi gabungan di halaman Polres, Kamis (20/11/2014).Kapolres memberikan contoh, kekompakan antara aparat keamanan di Lumajang dengan menggelar operasi bersama untuk mengantasisipasi dampak dari kenaikan harga BBM. Disamping perintah dari atas, operasi bersama juga membuktikan bahwa di Lumajang hubungan antara istansi tetap terjalin harmonis."Salah satu contohnya adalah operasi gabungan untuk antisipasi gejolak dengan kebijakan pemerintah kenaikan BBM," paparnya.Lebih lanjut Kapolres menjalaskan, kejadian bentrok di Kepri tidak akan berpengaruh di Lumajang. Jika ada perselisihan personal maka pihaknya akan segera menyelesaikan jangan sampai kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menghendaki antara aparat terjadi permusuhan."mari kita bagun indahnya kebersamaan, soliditas, sinergitas dan kemitraan demi masyarakat lumajang. kalau ada perselisihan personal, maka kita akan segera selesaikan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengendaki aparat bermusuhan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Nasip apes menimpa Adim, juragan jagung warga desa Ranupakis kecamatan Klakah. Pasalnya uang  110 juta yang baru diambil dari bank raib digondol maling yang berhasil membuka pintu mobilnya saat berada di salah satu selip jagung di desa Tekung, Kamis (20/11/2014). Kejadian tersebut langsung ditangani Sat Reskrim polres Lumajang, dengan meminta keterangan korban dan membawa mobil ke mapolres Lumajang. Maraknya kejadian yang menimpa nasabah bank serta aksi pecah kaca yang marak dalam beberapa bulan terakhir mendapatkan perhatian serius pihak kepolisan. AKP Sugiato SH, Kasubag Humas Polres Lumajang meminta kepada warga jika mengambil uang dalam sekala besar diharapkan meminta pengamanan kepada pihak kepolisian.  "Kita minta warga yang mengambil uang dalam skala besar agar meminta pengamanan kepada polisi," ujar Sugianto. Pengamanan akan diberikan kepada warga yang mengambil uang dalam jumlah banyak serta dipastikan uang tersebut sampai dirumah pemiliknya. Sugianto menegaskan, pengawalan tersebut gratis dan sama sekali tidak dikenakan tarif apapun. "Pengaman itu gratis hanya konsekwensinya mengantarkan kembali personel ke polres," terangnya. Saat ini kata Sugianto dengan teknologi yang semakin canggih kejahatan bisa saja menimpa siapapun dan kapanpun, tidak peduli dikawasan tertutup mauaun umum. Oleh sebab itu, polisi meminta kepada masyarakat tidak meninggalkan uang atau barang penting didalam mobil. "Kami himbau jangan tinggalkan uang di mobil, Sebab akan rawan menjadi korban kriminalitas yang memanfaatkan pemilik lengah," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ultimatum dari Satpol PP bagi pemilik warung yang ada di kawasan jalan lintas timur (JLT) dianggap sebagai keputusan sepihak. Pasalnya, paguyupan dari pedagang kecil wilayah JLT tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan batas akhir dari perintah pengosongan warung milik warga. Sareh Subroto, ketua paguyupan pedagang kecil wilayah JLT menyatakan bahwa anggota paguyuban saat ini berjumlah 79, dimana 39 adalah warung yang menggunakan tanah daerah milik jalan (DMJ). Sedangkan 40 warung lainya menggunakan lahan milik sendiri, baik sewa atau memang lahannya sendiri. "Jumlah paguyupan kita saat ini berjumlah 79, 40 menggunakan lahan sendiri dan 39 yang menggunakan daerah milik jalan (Damija)," ujar Sareh kepada lumajangsatu.com, Kamis (20/11/2014). Dari total warung tersebut yang memakai karaoke dan disewakan hingga pagi ada 11 warung. Tujuh warung menggunakan lahan sendiri dan empat memakai damija. Karena tidak ada penekanan aturan maka warung yang menggunakan karaoke akhinrya buka sampai pagi. "Setelah kami peringatkan maka saat ini warung yang memiliki karaoke tersebut sudah tutup jam 11 malam," Terangnya. Lebih lanjut Sareh menyatakan, pihaknya menyadari bahwa mendirikan bangunan di daerah milik jalan melanggar aturan. Namun, para pedagang enggan meninggalkan lokasi berjualan karean dianggap bahwa aktifitas pedagang tidak mengganggu kelancaran lalaulintas. "Aktifitas kami tidak mengganggu kelancaran lalaulintas, bahkan dengana danya warung bisa menekan angka kriminlitas," terangnya. Pemilik warung juga enggan pindah karena tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi atau relokasi jika warungnya di gusur. Sebab, para pemilik dalam membangun warugnya ada yang meminjam uang ke bank. "Sejauh ini juga belum jelas solusinya jika warung kami di gusur, apakah ada ganti rugi atau ada relokasi," tambahnya. Dari pantauan lumajangsatu.com, disejumlah titik di kawasan JLT telah dipasang papan peringatan olah Satpol PP. Dimana disebutkan bahwa pemilik warung yang memakai daerah milik jalan harus segera mengosongkan hingga tanggal 20 Nopember 2014. Jika tidak maka satpol PP yang akan melakukan pembongkaran paksa.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Sekolah Dasar Negeri 01 Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Lumajang, setelah mendapat laporan dugaan penganiayaan oleh oknum Guru dengan menyuruh seluruh siswa SD setempat mencubit korban, Rabu (19/11/2014). Kedatangan para Komisioner ini tak lain untuk mengklarifikasi kebenaran laporan dugaan penganiayaan pada enam siswa kelas 2 SD setempat, 2 bulan yang lalu. Kepala sekolah setempat, Satuki membenarkan laporan itu. menurutnya hukuman itu diberikan oleh gurunya karena ke enam siswanya tidak mengerjakan tugas sekolah yakni pekerjaan rumah (PR). Tidak hanya mendatangi sekolah yang bersangkutan, para Komisioner itu juga mendatangi rumah korban, untuk memintai keterangan lebih lanjut. Pasalnya, KPAI berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. "Kami berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas," Ungkap Santoso Komisioner KPAI pada sejumlah wartawan. Lebih lanjut, Pihaknya juga telah merekomendasi terhadap sekolah, Dinas Pendidikan dan Bupati, agar kasus ini dijadikan pelajaran untuk pencegahan dan membentuk sistem perlindungan yang ada di Kabupaten Lumajang. "Kasus ini perlu dijadikan inspirasi dalam pencegahan hal serupa serta pembentukan sistem perlindungan anak di Lumajang," Tambah Santoso. Pihak Sekolah dan oknum Guru itu telah meminta maaf pada keluarga korban beberapa bulan yang lalu, namun orang tua korban tetap ingin membawa kasus ini keranah hukum. "Saya ingin orang yang telah menganiaya anak saya mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang perlindungan anak," Tegasnya Ika Agustina, Ibu korban. Kasus dugaan penganiayan yang menimpa enam siswa kelas 2 SDN 01 Sawaran Kulon tengah ditangani Polres Lumajang, Jika terbukti bersalah Guru tersebut akan dikenakan sangsi sesuai Undang-Undang yang berlaku. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Niat Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang untuk menemui wakil rakyat guna menyampaikan aspirasinya akhirnya tidak bisa terealisasi. Pasalnya, para angoota DPRD tersebut sedang berada di luar daerah yakni di Malang karena melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015 bersama mitra kerja eksekutif, Rabu (19/11/2014).Sutaryono, salah satu staf kesekretariatan DPRD yang menemui mahasiswa menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD berada di luar kota karena sedang melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015.  "Mohon ma'af, saya bukan anggota dewan, saya hanya staf. Saat ini anggota DPRD Lumajang sedang ada di luar kota melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015 bersama pemeirntah," ungkanpnya.Mendapatkan penjelasan tersebut, mahasiswa langsung berteriak bahwa DPRD dianggap tidak pro rakyat. Pasalnya, disaat warga terhimpit kebutuhan karena kenaikan harga BBM para wakil rakyat sedang enak-enakan melakukan rapat di hotel."Apakah ini yang disebut wakil rakyat, enak-enakan rapat di hotel, terus mau dikemanakan gedung DPRD yang megah ini, sewakan saja kalau memang tidak dibutuhkan," teriak mahasiswa.Muhammad Hariyadi, ketua PC PMII Lumajang juga merasa kecewa karena mahasiswa tidak bisa bertemu dengan wakil rakyat. Ia juga menilai kegiatan rapat di luar kota adalah kegiatan yang menghambur-hamburkan uang."Mereka malah rapat di luar Lumajang, apakah di Lumajang sudah tidak bisa menyiapkan tempat tah? sehingga harus rapat di Malang," cetusnya.Percuma saja kata Hariyadi,  gedung DPRD dibangun sangat megah dengan menghabiskan milyaran rupiah uang rakyat. Namun, saat pembahasan malah tidak dilakukan di gedung DPRD dan dilakukan diluar kota."Gedung ini dibuat megah untuk digunakan rapat membahas nasib rakyat Lumajang, tapi kok tidak digunakan apa maksudnya," jelasnya.Setelah gagal menemui anggota DPRD Lumajang para mahasiswa kemudian membubarkan diri. Para mahasiswa kembali ke markasnya dengan menuntun sepeda motornya sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lumajang, Rabu (19/11/2014). Mahasiswa datang dengan menuntun sepeda sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan menaikkan harga BBM berdampak kepada rakyat kecil dan menengah. Sebab, yang merasakan dampak kenaikan BBM adalah warga kecil. Mahasiswa juga meminta agar DPRD Lumajang sebagai wakil rakyat ikut menolak kenaikan harga BBM.  "Kita minta wakil kita juga ikut menolak kenaikan BBM, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Jangan hanya menikmati fasilitas saja tanpa merasakan kesengsaraan rakyat" ujar M. Syahwal Ali orator PMII dari Komisariat STKIP PGRI Lumajang.Sementara itu, Khusnul Millah korlap aksi menyatakan bahwa menaikkan harga BBM sudah menyalahi Undang-undnag. Sebab, saat ini tidak terjadi inflasi dan harga minyak dunia juga cenderung menurun. PMII meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib rakyat kecil karena yang merasakan dampak adalah kalangan masyarakat menengah dan bawah."Kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah Jokowi sudah menyalahi aturan dan menyengsarakan masyarakat kecil," ujar Millah.Aksi PMII sempat diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian, karena mahasiswa menutup separoh bahu jalan. Namun, kericuhan reda karena polisi dengan sigap mengalihkan jalur kendaraan keruas sebelah timur.  Kericuhan kembali pecah dan PMII berhasil merobohkan pagar DPRD sebelah selatan. Kericuhan terjadi karena adanya pemukulan oleh salah satu oknum pegawai sekretariat DPRD Lumajang kepada mahasiswa. Akibatknya, mahasiwa menjadi mengamuk dan mencari oknum tersebut yang keburu diamankan oleh polisi.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melakukan protes atas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemeirntahan Jokowi. Dengan menuntun sepeda, PMII mendatangi gedung DPRD di jalan raya Wonorejo Lumajang, Rabu (19/11/2014).Dalam rilisnya PMII menyatakan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Muhammad Hariyadi, Ketua PC PMII Lumajang menyatakan, bahan bakar minyak (BBM) akhirx dinaikan oleh pemerintah sejak tanggal 18 Nopember 2014. Ada beberapa alasan yg disampaikan Presiden Ir.H.Joko Widodo dalam pidatonya. Diantaranya kenaikan BBM ingin menunjang Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan maritim dan Pemerataan ekonomi.Kebijakan Jokowi sangatlah bertentangan dengan janji politiknya yaitu ingin mengangkat kesejahteraan rakyat kecil. Namun kebijakan menaikkan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat kecil. sebab, sebagian besar pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan menengah kebawah.Kenaikan BBM akan berdampak pada perekonomian masyarakat kecil, inflasi dan lainnya. Dengan pertimabngan itu, PC.PMII Lumajang dengan tegas MENOLAK dan MEMPROTES kebijakan yg di ambil presiden secara sepihak karena tidak memenuhi 3 Unsur.1.Harga minyak mentah dunia dibawah asumsi APBN2.Lifting minyak masih dibawah kisaran asumsi APBN3.Harga kurs rupiah terhadap dollar masih dalam batas asumsi APBN.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tidak hanya kalangan Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM, Puluhan jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  Lumajang menggelar aksi serupa di pertigaan adipura Lumajang, Selasa (18/11/2014).Uniknya, dalam aksi itu, juga terlihat beberapa anak kecil sedang membentangkan poster penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Para masa mendesak agar pemerintah segera mencabut kembali kebijakannya yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dari Rp.6500 menjadi Rp.8500. Menurutnya kebiajakan ini hanya akan menambah kesengsaraan bagi rakyat kecil. "Kebijakan pemerintah itu hanya menyengsarakan masyarakat," Ungkap Toni Korlap Aksi pada sejumlah wartawan. Lebih lanjut, kebijakan itu merupakan kebijakan yang dholim, sebab Pemerintah tidak mempertimbangkan kebijakan itu dari skala yang lebih besar. "Itu kebijakan dholim," Tambahnya. Para masa mengancam akan terus melakukan aksi penolakan hingga Pemerintah bersikap lebih bijak dengan mencabut kembali kebijakan itu. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Para pendukung dan relawan Joko Widodo merasa kecewa dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah. Awalnya, para pendukung simpatik dengan janji kampanye Jokowi, namun hingga kini janji tersbut belum terealisasikan. "Kami mendukung pak Jokowi karena sepakat dengan program-programnya, sekarang kok malah menaikkan harga BBM," ujar M. Syahwal Ali, salah satu Mahasiswa di Lumajang, Selasa (18/11/2014). Ditemui lumajangsatu.com, sambil memakai kaos Jokowi, Syahwal menutup mukanya dan mengatakan salam gigit jari dan salam dua ribu. Hal itu menunjukkan bahwa para pendukung merasa gigit jari karena kebijakan kenaikan harga BBM dampaknya sangat sistemik. "Dampakanya akan dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah, sebab harga-harga sudah melambung sejak ada rencana kenaikan BBM dan hari ini rencana itu benar-benar direalisan oleh pak Jokowi yang terhormat," terangnya. Dirinya selaku mahasiswa akan melakukan aksi turun jalan menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Hal itu bentuk protes, karena Presiden telah ikut andil dalam menyengsarakan kehidupan rakyat kecil.  "Kita akan turun aksi bersama sahabat-sahat yang lain, menolak keras kenaikan harga BBM," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sisa gula petani di PG Jatiroto masih menumpuk. Pasalnya, saat lelang gula penawaran masih dibawah harga harapan dari para petani tebu di Lumajang. PG Jatiroto kemudian mengadakan Forum Temu Kemitraan (FTK) yang di undang adalah perwakilan petani masing-masing rayon Kasinderan dan KUD yang menangani tebu. Dalam forum tersebut membahas gula petani yg masih belum terjual dengan jumlah 12.500 ton. "Jumlah gula di PG Jatiroto masih menumpuk dan hingga kini belum terjual, jumlahnya mencapai 12.500 ton," ujar Budhi Susilo salah seorang petani tebu Lumajang, Selasa (18/11/2014). Akibat kondisi itu, para petani saat ini kesulitan untuk mendapatkan biaya garap yang tidak kunjung cair. Mengingat biaya garap baik yang berasal kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan bunga 7 % dan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PTPN XI dg bunga 6 % juga belum bisa di cairkan. "Kita kesulitan untuk biaya penanaman karena KKPE dan PKBL tidak kunjung cair. Sehingga untuk musim giling ke depannya produksi tebu dipastikan akan menurun drastis," tambahnya. Dengan kondisi yang menimpa para petani tebu PG Jatiroto, para petani berharap ada campur tangan pemerintah dalam tata niaga gula. Karena gula masuk Sembako, nantinya tata niaga gula akan dikelola oleh Bulog.  "Yang tak kalah pentingnya seharusnya pemerintah ikut turun tangan mengenai tata niaga gula, supaya di kembalikan kepada BULOG, biar harga gula stabil dan tidak ada permainan seperti Kartel gula," pungkasnya.(Yd/red)