pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah bertugas kurang lebih satu tahun empat bulan, Sudianto SH kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, akhirnya diroling ke Kajati Kendari untuk melaksanakan tugas baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) yang membawahi sekitar 10 Kejaksaan Negeri. Hal itu disampaikan oleh Sudianto saat acara pisah kenal dengan kepala kejaksaan yang baru di pendopo Lumajang, Minggu malam. Menurut Sudianto, selama ini ia telah melakukan tugas penegakan hukum dengan maskimal. Meskipun hasilnya belum maksimal karena memang terkendala oleh waktu dan harus menjalankan tugas yang baru di Kendari. Ada satu PR yang belum diselesaikan oleh Sudinato, yakni melakukan MoU dengan Inspektorat Pemkab terkait dengan upaya pencegahan penyelewengan uang negara di jajaran birokrasi. Ia berharap kepada Kajari yang baru bisa melanjutkan citan-citanya untuk menciptakan Lumajang bersih dari KKN. "Saya dulu di Tolitoli, saya bisa sukses membuat MoU dengan Inspektorat sehingga bisa banyak menyelamatkan uang negara seperti uang pajak, uang proyek dan lainnya, karena data awal berasal dari Inspektorat, di Lumajang saya belum bisa mewujudkan itu," paparnya. Sementar itu, Gede Nurmahardika SH, ketua Kejaksaan Negri Lumajang yang baru menyatakan, bahwa dirinya lebih suka melakukan pencegahan dari pada harus melakukan penindakan. Saat menjadi Kajari di salah satu kabupaten di Bali, ia selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan upaya pencegahan tindak pidana koruspi. Namun yang menjadi kendala kata Gede, selama ini banyak pemerintah daerah yang tidak terbuka dan cenderung tidak mengakui kesalahannya, meskipun itu masih bisa diperbaiki. Akhirnya banyak pejabat daerah yang mendekam di penjara gara-gara terkena kasus korupsi. "Prinsip saya lebih suka pencegahan dari pada penindakan, tapi kendalanya banyak pejabat yang tidak mengakui dan akhirnya kasusnya kita selesaikan melalui pengadilan," terang Gede di hadapan SKPD se Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Puluhan personil Polisi Resort Lumajang, mendatangi lokasi pertambangan pasir galian "C" di Desa Sumbersuko Lumajang, kedatangan polisi ini tak lain untuk menyegel pertambangan yang beroperasi tanpa ijin sejak beberapa bulan terahir, Senin (13/10/2014) Dalam penyegelan itu, Kapolres Lumajang, AKBP Singgamata, menegaskan dan menghimbau, agar para penambang pasir galian "C" yang masih belum memiliki ijin dari Pemerintah Daerah, untuk segera mengurusnya melalui Kantor Pelayanan Terpadu. "Pada kesempatan kali ini, saya menghimbau, para penambang yang belum memiliki ijin untuk segera mengurusnya." Paparnya. Dari penyegelan itu polisi telah menetapkan dua orang tersangka, yakni inisial P dan R. yang diduga sebagai penambang pasir ilegal. Selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa alat berat. Polisi akan terus melakukan penindakan terhadap para penambang maupun stokepile yang belum mengantongi ijin dari pemerintah daerah.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Karena terkendala dengan kesehatnnya, Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar dalam setiap kali kegiatan yang berada di hadapan publik selalu diwakilkan kepada As'at Malik. Hal itu bisa terlihat pada hasil dokumentasi yang dilakukan Humas pemkab, tidak satupun terlihat foto Bupati dalam beberapa kegiatan. Dari pantauan lumajangsatu.com, Kamis (09/10/2014) sejumlah kegiatan yang dipampang sejak tanggal 01 Oktober 2014 di lobi Pemkab, sama seklai tidak memperlihatkan adanya Bupati. Kegiatan itu antara lain, Serah Terima Piala WTN 15 September 2014, Peresmian Gedung Pertanian Pasca Panen 16 September 2014, Pelantikan Piala KONI Kecamatan 18 September 2014, Pemberangkatan Jama'ah Haji Lumajang 19 September 2014. Selain kegiatan itu, saat acara Lumajang Bergerak- Bersih Bersih Kali 26 September 2014, Wawasan Kebangsaan 22 September 2014, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2014. Malam Bersama, Seirama, Dan Seiring 01 September 2014, Pembukaan Festival Buku 01 September 2014, Gerakan Non Tunai BRI Cabang Lumajang 08 September 2014, Pelantikan 5 PNS Sebagai PJ Kades 15 September 2014, foto bupati juga tidak nampak. Dalam setiap kesempatan acara publik, wakil bupatai selalu menyampaikan salam permintaan ma'af bupati Masdar karena tidak bisa hadir secara langsung sebab masih dalam perawatan kesehatan. "Saya menyampaikan salam ma'af dari pak bupatai karena tidak bisa hadir sendiri," ujar wabup saat acara pembukaan piala KONI 2014 di halaman Stadion Semeru Lumajang beberpa waktu lalu. Sejumlah masyarakat juga mempertanyakan kondisi kesehatan bupati Lumajang yang hingga kini belum jelas kabarnya. Dari pengakuan sejumlah pejabat pemkab, seperti Sekda Lumajang kesehetan Bupati mulai membaik, bahkan sudah bisa melakukan kegiatan kerja sebagai bupati seperti tanda tangan. "Saya membaca di Media, bupati dirawat di Surabaya, berarti kalau mau tanda tangan harus ke Surabaya, hal itu kan pemborosan," ungkap Wawan warga jalan Swandak Gang Ngadinem.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo disambut ribuan petani tebu saat hadir di di Padepokan H. M Arum Sabil ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Tanggul Jember, Selasa (07/10/). Bahkan, para petani tebu tidak hanya berasal dari Lumajang dan Jember saja, namun berasal dari seluruh daerah di Jawa, seperti dari Blora, Jawa Tengah. Jokowi hadir sekitar pukul 16.10 wib dengan mengendarai mobil Inova L 1767 HO, dengan dikawal Paspampres dan ditemani Rini Soemarno ketua Tim Transisi indonesia Hebat. Setelah turun dari mobil berwarna hitam, Jokowi langsung disasmbut oleh jajaran pengurus APTRi dan para petani tebu. Seperti biasa, karena banyak petani yang ingin bersalaman untuk menuju podium yang hanya berjarap sekitar 50 meter membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kedatangan Jokowi diiringi lagu yang mengisahkan penderitaan petani tebu karena impor gelap gula dari luar. Rupi'ah Petani Tebu di semboro menyampikan keluhan kepada Jokowi tentang deliveri order (DO) yang tidak kunjung cair. Dismaping DO tidak cair, saat ini para petani tebu tidak lagi mendapatkan kredit dari Bank tidak seprti tahun-tahun sebelumnya. Ahmad Sanu, petani tebu dari Asem Bagus Situbondo, meminta kepada Presiden terpilih Jokowi segera menyetop gula ravinasi yang berasal dari luar Negeri. Dimana, akibat gula ravinasi yang masuk tidak terkendali menyebabkan harga gula petani menjadi anjlok seperti saat ini. Dari petani PG Jatiroto kabupaten Lumajang meminta agar ada perbaruan mesin PG, karena dengan mesin yang ada hari ini sering terjadi kerusakan. Akibatnya, penumpukan tebu terjadi hingga tiba musim penghujan, dan akhirnya berdampak pada pembengkakan biaya angkut dan biaya produksi lainnya. Sementar itu, perwakilan dari 50 petani tebu Blora Jawa Tengah menyatakan bahwa pemerintah saat ini tidak berpihak kepada para petani. Terbukti, kebijakan yang diambil selalu merugikan petani lokal. Petani berharap kepada Jokowi seteleh dilantik segera menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada petani lokal. Lain halnya dengan Lela dari Senduro, Lumajang, petani satu ini meminta kepada Jokowi agar pupuk bagi semua petani dipermudah dan tidak dipersulit. Saat ini, disamping harga yang mahal, keberadaan pupuk juga sulit didapat. "Saya sudah mencatat semua keluhan bapak dan ibu para petani, saya akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan para petani secepatnya setelah saya dilantik," ujar Jokowi dihadapan ribuan petani yang langsung dismabut riyuh tepuk tangan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pensiunan PNS Kabupaten Lumajang yang menjadi anggota Koperasi Wira Bhakti sangat mendukung langkah kejaksaan untuk mengusut dugaan korupsi uang koperasi sebesar 2,2 miliar rupiah. Sebab, penyimpangan tersebut sangat merugikan dan membuat koperasi mandeg untuk beroperasi. "Kalau memang ada penyimpangan kami sangat mendukung langkah Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan pada pengurus yang diduga terlibat," ujar Mudjasir salah satu pensiunan PNS Kabupaten Lumajang, Selasa (30/09/2014). Menurutnya, adanya dugaan penyelewengan yang membuat uang koperasi sebesar 2,2 miliar rupiah raib, berdampak pada para anggota. Dirinya yang bergabung sejak berdirinya Koperasi Wira Bhakti saat pensiun tidak bisa mengambil simpanan pokoknya. "Gimana kita mau mengambil, Koperasinya saja saya lihat lihat tutup. Aktifitas usahanya juga tidak lagi beroperasi," papar mantan kasi sarana di Kantor Pariwisata itu. Lebiha lanjut ia menuturkan, meski tidak terbilang besar sekitar 2 juta lebih, namun uang tabungan itu sangat ditunggu pencairannya oleh para pensiunan. Sebab, uang tersebut bisa dibuat usaha dan kebutuhan yang lainnya. "Uang tabungan itu sangat ditunggu, karena meerupakan jeripayah PNS menabung, kalau saya menabungnya sekitar 26 tahun," terangnya. Mudjasir berharap kepada para pengurus, baik yang baru ataupun yang lama untuk bertanggung jawab. Sehingga tanggungan kepada anggota segera bisa diselesaikan. "Pengurus harus bertanggung jawab, karena bukan hanya saja yang mengalami nasib seperti ini, banyak pensiunan PNS yang mengalami nasib serupa," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ir Paiman Kepala Dinas Pertanian sebagai mantan ketua koperasi dan Yuli Haris Kasubag Informasi Humas Pemkab selaku mantan Bendahara Koperasi telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lumajang. Keduanya diperiksa atas dugaan korupsi dana koperasi sebesar 2,2 miliar rupiah.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dugaan kasus korupsi koperasi Wirabhakti Pemkab Lumajang tahun 2006 yang diduga melibatkan sejumlah pejabat pemkab kembali dihidupkan oleh Kejaksaan Negeri Lumajang. Jum'at Pagi, (26/09/2014) Yuli Haris Kasubag Informasi Humas Pemkab diperiksa oleh tim pidsus Kejaksaan Negeri. Yuli Haris diperiksa untuk dimintai keterangan seputar kewenangannya sebagai bendahara koperasi. Dugaan kerugian akibat korupsi itu mencapai 2,2 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan Yuli enggan untuk memberikan komentar. Yuli langsung tancap gas dan keluar dari kantor kejaksaan setelah diperiksa selama hampir tiga jam. "Gak ada apa-apa kok rek," saut Yuli saat dihampiri oleh awak media yang telah menunggu diluar kantor Kejaksaan sejak pagi hari. Sebelumnya, Tim Pidana Kusus Kejaksaan Negeri juga melakukan pemeriksaan kepada Ir Paiman, Kepala Dinas Pertanian yang saat itu menjabat sebagai ketua koperasi Wirabhakti Pemkab Lumajang. "Untuk sementara ini, Yuli diperiksa sebagai saksi, karena kita yakini dia tahu aliran dana koperasi Wirabhakti yang mencapai 2,2 miliar rupiah yang hingga kini tidak ada pertanggung jawabannya," ujar Adnan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang kepada sejumlah wartawan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dua tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG) yang terletak di Desa Klanting Kecamatan Sukodono dan Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung disegel Satpol PP, Senin (22/09/2014). Pasalnya penyegelan atas kedua bangunan tower tersebut lantaran tak mengantongi Ijin dari Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Lumajang. Penyegelan dua tower itu, diawali dari Desa Klanting yang pembangunannya masih masuk pondasi. setelah itu berlanjut ke Desa Banyuputih Lor yang kondisi bangunannya sudah berdiri namun belum dioperasionalkan. Kasatpol PP Lumajang, Totok Suharto mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan terhadap pembangunan tower itu karena telah melanggar Pemda No. 15 dan Pemda No.16 yakni tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi daerah. "Tidak ijin pada KPT, ya jelas melanggar mas, maka harus kami hentikan proyek pembangunan ini untuk sementara waktu," paparnya Totok pada sejumlah wartawan. Semantara, pihak pekerja mengaku tidak tahu. Proyek pembangunan Tower Bersama Group itu belum mempunyai ijin mendirikan. "Kami ini hanya pekerja mas, jadi gak tahu soal perijinan itu," Ungkap Zainuri. Penyegelan ini akan terus dilakukan sampai kedua tower tersebut melakukan ijin terlebih dahulu terhadap Pemerintah Derah Lumajang. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah muncul rekom nama-nama yang akan menduduki kursi di jajaran pimpinan dewan dari partai pemenang pemilu satu hingga empat,  akhirnya DPRD Lumajang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan difinitif DPRD, dan pembentukan pansus tata tertib dan pansus kode etik, Rabu (17/09/2014). "Setelah kita kirimkan surat kepada empat partai yang akan mengisi ketua dan tiga wakil ketua, akhirnya nama-nama telah ditetapkan," ujar Agus Wicaksono S.sos ketua DPRD Lumajang sementara. Dari empat partai yang telah mengeluarkan rekom, yakni PDI Perjuangan Merekom Agus Wicaksono, PKB H. Slamet, Demokrat Samsul Huda dan Gerindra Sugiantoko. Setelah rapat Paripurna, sesuai PP 16 tahun 2010 maka hasilnya akan dikirim ke Gubernur untuk mendapatakan SK. "Saya kira SK-nya tidak akan lama, karena Gubernur sudah faham dan ketika sudah lengkap maka didorong untuk segera diajukan," paparnya. Seteleh SK dari Gubernur keluar kemudian akan dilakukan pengambilan supah jabatan pimpinan DPRD. Setelah pimpinan difinitf dilantik maka akan segera dibentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi dan lainnya. Dalam rapat peripurna itu, juga dibentuk pansus tata tertib yang dietuai oleh Agus Wicaksono dan pansus dua yakni pansus kode etik yang dipimpin oleh Asmu'i Aziz dari PKB.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari 10 partai politi (Parpol) yang lolos pada pileg 2014, terbentuk 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang. Yakni, 6 fraksi murni dan 2 frasi gabungan, yakni Fraksi PDI Perjuangan 10 orang, Fraksi PKB 9 orang, Frasi Golkar 5 orang, Fraksi Demokrat 6 orang, Fraksi NasDem 5 orang dan Fraksi Gerindra 5 orang. Sedangkan dua fraksi gabungan yakni Fraksi Keadilan dan Pembangunan (FKP) 5 orang yang berasal dari gabungan PKS dan PPP. Sedangkan satu fraksi gabungan lainnya adalah Fraksi AnNur 5 orang, merupakan gabungan dari PAN dan Hanura. "Ada 8 fraksi di DPRD Lumajang dengan 6 murni dan dua fraksi gabungan," ujar Yossie Sudarso Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (17/09/2014). Berikut Susunan Fraksi DPRD Kabupaten Lumajang keanggotaan 2014-2019. Fraksi PDI Perjuangan Katua: Guruh Ismariyanto SH Wakil Ketua: H. Wahyono Sekretaris: H. Bukasan S.Pd Anggota: 1. H. Agus Wicaksono S.Sos 2. Supratman SH 3. Solikin SH 4. Karnadi 5. Moch. Subhan Abdillah 6. Musta'inul Umam SH, S.Pd 7. Zainal Abidin SH Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ketua: H. Asmu'i Aziz SH, MH Sekretaris: Ahmad Faruq Chotibi Anggota: 1. Abdul Ghofur 2. Umi Kulsum 3. H. Slamet 4. Tohar Hasan 5. Sugianto 6. Eko Adis Prayoga 7. Surati Fraksi Golongan Karya Ketua: Sudjatmiko SH, MH Wakil Ketua: Drs. H. Suigsan, MM Sekretaris: Ir M. Supriyono Anggota: 1. Bambang Riyanto 2. Darso Fraksi Keadilan dan Pembangunan (FKP) Ketua: Drs. H. M. Khusnul Khuluk Wakil Ketua: H. Akhmat ST Sekretaris: Suwarno Bendahara: Eka Tri Oktavia S.Pd Anggota: 1. Muhammad Hasan ST Fraksi Demokrat Ketua: Idris Marzuqi S.Pd Wakil Ketua: Susetyo Sekretaris: Sujiarti Anggota: 1. Arif Rahman SH 2. Junaidi 3. Drs. Samsoel Huda, M.Si Fraksi NasDem Ketua: H. Agus Suherman, SH Sekretaris: Usman Afandi, S.Pd Bendahara: Catur Pujo Satoto, SE Anggota: 1. Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si 2. Harunur Rosid Fraksi Gerindra Ketua: Eko Wahyudi, SH Wakil Ketua: Nur Fadilla, S.Ag Sekretaris: Amin Anggota: 1. Nur Hayati 2. Sugiyantoko Fraksi AnNur Ketua: Lia Agarista, S.Psi Wakil Ketua: Dedy Firmansyah Sekretaris: Eny Sunarni Anggota: 1. Nanang Qosim S.Sos 2. Syaifuddin Kedelapan fraksi tersebut telah menempati ruangan yang telah ada di lantai dua gedung DPRD Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Proyek Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang  yang menghabisakan ratusan juta rupiah berupa taman air mancur di pertigaan jalan wonorejo kini terbengkalai. Pasalnya, alat pemompa airnya sudah mati dan air didalam kolam telah berubah warna. "Itu kan eman mas, maksudnya ingin wajah Lumajang menjadi elok, tapi kalau tidak dirawat begini kan tambah carut marut," ujar Agus salah satu warga Wonorejo kepada lumajangsatu.com, Kamis (11/08/2014). Jika air mancur itu bisa berfungsi dengan baik, pasti akan sedap dipandang mata. Namun jika dibiarkan seperti tidak ada yang merawat, maka kelihatan sangat kumuh dan terkesan dibiarkan. "Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa memperbaikinya, jika tidak lebih baik dibongkar saja," terangnya. Seharunya, dinas terkait yang mengelola keindahan kota Lumajang memiliki perencanaan yang matang. Jangan hanya membuat program yang tidak bisa dirawat dalam waktu lama. "Kalau gak matang perencanaanya kan muspro uang rakyat dibuang begitu saja, kayak pohon pisang yang ada lampunya itu, sekarang sudah morat marit," pungkasnya.(Yd/red)