pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Caleg terpilih Golkar, Suigsan dari daerah pemilihan II DPRD LUmajang melakukan diskusi dengan wartawan di warung kembang (Warkem) di Jl. Gajah Mada. Suigsan yang kini masih menjabat sebagai ketua Komisi C DPDR berdiskusi soal bagaimana pendapatan asli daerah di Lumajang meningkat dengan insan pers. "Jumlah sangat banyak potensi pendapatan yang perlu di garap serius oleh pemerintah, tapi belum maksimal," ujar politisi Golkar itu. Menurut dia, pendapatan asli daerah Lumajang masih dipasok dari orang sakit yakni di RSUD Dr. Haryoto. Selebihnya dari pendapatan retribusi pajak bumi dan bangunan. "Potensi SDA, Wisata dan Tempat Hiburan masih belum digarap maksimal," ungkapnya. Suigsan berharap insan pers ikut memantau dan mengawasii dalam pendapatan asli daerah. Karena ada pertambangan pasir galian C (Semeru) dan Galian B (Pasir besi) masih naik turun. "Kita seperti ayam mati dilumbung padi," paparnya. Arif JTV berharap kerja DPRD lumajang khususnya Komisi C memantau adanya kebocoran di pendapatan daerah. Pasalnya, sangat sulit bagi DPRD dan Masyarakat memantau serta mengontrol bila ada kebocoran pendapatan. "Ini perlu diperhatikan juga," jelasnya. Babun Wahyudi Gloria mengungkapkan, perlu adanya pengawasan yang lebih detail dari DPRD agar roda pemerintah benar-benar berjalan sesuai aturan. "DPRD harus bekerja sesuai tupoksinya, agara kepercayaan masyarakat terjaga," terangnya. (ray/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Hasil polling dari media lumajangsatu.com untuk memprediksi, Bagaimana Pemerintahan SA'AT (Sjahrazad Masdar- As'at Malik) Jilid 2 Lima Tahun Kedepan?. Hasilnya dari polling pembaca yang mengisi ada sebanyak 56 orang. 27 pembaca memprediksi pemerintahan SA'at Jilid 2 lebih buruk, 13 orang menilai sama saja, 12 orang menilai lebih baik dan 4 orang  mengaku tidak tahu. Polling yang dilakukan oleh lumajangsatu.com, untuk lebih mendekatkan antara pembaca dengan perkemabangan politik dan pemerintah di Lumajang. Hal ini untuk demi pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan publik ke pemerintah sebagai ujung tombang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. (red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Menghadapi Pilpres 09 Juli mendatang, Pemerintah import gula sehingga harga gula lokal murah sekitar Rp.8.250/Kg, Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Lumajang, galau. Zainul Musthofa, salah satu anggota APTR mengaku galau dengan kondisi harga gula yang makin murah, pasalnya harga gula murah karena Pemerintah bulan mei 2014 mengimpor sebanyak 27.000 Ton gula. "Bulog bulan ini mengimpor 27.000 ton gula mas," ungkapnya saat ditemui dikediamannya, kamis (09/05/2014) sekitar pukul 11.20 WIB. PG Djatiroto yang beroperasi sekitar seminggu yang lalu diperkirakan akan mengalami kelebihan gula kalau tetap beroperasi dua bulan lagi, dan hasil gilingan gulanya akan dititipkan ke gudang PT.Kertas Leces Probolinggo. "Gudang PG Djatiroto sudah tidak muat mas, jika pabrik terus menggiling hingga 2 bulan lagi," tambahnya. Pihak Manajemen dan APTR masih belum menemukan titik temu terkait penyelesaian persoalan harga yang murah, karena kalau kondisi ini dibiarkan begini terus imbasnya kepada petani. "Masalah siapa yang akan membeli gula kita mas," tambahnya. Petani Tebu berharap, pemerintah segera memberikan solusi terbaik agar petani tidak mengalami kerugian yang besar. "Seharusnya kan pemerintah membeli gula lokal agar petani tidak rugi,"harapnya.(Mad/red).

Bali (lumajangsatu.com) - PSIL Lumajang berhasil menekuk PSID Jombang dengan skor 1-0, gol semata wayang di cetak oleh sang striker Harmoko dimenit 18 di Stadion Jimbaran-Bali. Kemenangan ini, PSIL berada di puncak klasemen dengan raupan poin 16. PSIL di Grup G, bermain sebanyak 7 kali dengan 5 kemenangan dan sekali seri serta sekali kalah. PSIL masih menyisahkan 3 pertandingan melawan Perseden Denpasar, PS Badung dan Jember United. Pelatih PSIL, Jonathan mengaku, anak asuhnya masih banyak terjadi kesalahan mendasar. Namun, sejumlah peluang di depan gawang tidak menjadi gol. "Alhamdulillah diberi kemenangan," terangnya. Laskar Wirabhumi memiliki target untuk lolos ke Divisi Utama. Tim berharap dukungan dan do;a masyarakat Lumajang.(ray/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kabag Pemerintahan Desa, mengaku telah mendegar dugaan penyalah gunaan wewenang yang dialkukan oleh Kades Wonoayu Kecamatan Ranuyoso yang menjual raskin kepada yang tidak berhak. Arif  Sukamdi Kabag Pemedes menyatakan pihaknya juga telah melakukan klarifikasi kepada Camat Ranuyoso/ terkait dengan informasi tersnut. "Kita sudah mengecek kebanaran info tersebut kapada Camat Ranuyoso," terangnya kepada lumajangsatu.com, Selasa (27/05/2014) Sejauh ini, pihaknya masih menunggu perkembangan dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Jika status dari Kades Wonoayu sudah jelas dan bila ditetapkan menjadi tesangka maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara hingga proses hukum memiliki kekuatan hukum tetap. "Jika ditetapkan menjadi tersangka maka kita akan berhentikan sementara hingga ada keputusan hukum yang memiliki kekutan hukum tetap," paparnya. Lebih lanut Arif menyatakan, Pemrintah juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan untuk memastikan kelancaran pelayanan didesa Wonoayu tetap berjalan. Sehingga, meski kepala desa tersandung kasus hukum pelayanan kepada masyarakat tetap akan berjalan. "Salam proses berjalan, kita juga akan pastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dari tahun ketahun pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan yang drastis. Wahyono anggota Komisi C DPRD Lumajang menyatakan bahwa pada tahun 2008 PAD dari pajak pasir tersebut mencapai 5,5 milyar. Namun, dari tahun ketahun terus turun bahkan pajak dari pasir pada tahun 2013 hanya mencapai 2,5 milyar rupiah. "Pajak dari pasir terus turun, terakhir 2013 tidak sampai 2,5 M, padahal tahun 2008 pajak pasir Lumajang sudah tembus 5,5 M," ungkap Wahyono kepada lumajangsatu.com, Selasa (27/05/2014). Hal itu sungguh berbanding terbalik dengan intesitas ekploitasi pasir Lumajang yang semakin tidak terarah dan cenderung dilakukan besar-besaran. Jika dalih Pemerintah tidak bisa menarik pajak karena pertambangan ilegal maka seharusnya Pemerintah tegas untuk menghentikan semua pertambangan yang ilegal. Jangan sampai Pemerintah hanya diam dan menonton kekayaan alam Lumajang diangkut begitu saja. "Penurunan pajak dari pasir sangat berbanding terbalik dengan intensitas armada pengangkut pasir yang semakin hari semakin banyak," paparnya. Lebih lanjut Wahyono menjelaskan, DPRD sebenarnya sudah sering memberikan masukan kepada Pemrintah terkait dnegan polemik pasir. Jika memang tidak berijin segera ditertibkan dan Pemirintah memiliki perangkat yakni Satpol PP yang dibayar untuk menjadi penegak dan pelindung Perda. "Peemrintah kan punya satpol PP, tertibkan saja," tandasnya. DPRD khawatir, jika aksi penambangan liar tetap dibiarkan, maka pertanbangan yang legal akan ikut-ikutan liar dan PAD Lumajang dari sektor pasir akan habis, hanya kerusakan jalan saja yang dinikmati oleh rakyat Lumajang. DPRD juga meminta SKPD terkait tidak saling lempar tanggung jawab terkait persoalan pasir Lumajang. (Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan PAD kepala Pemda, Komisi C DPRD Lumajang mendesak bupati untuk segera melakukan rekrutmen direktur PDAM yang difinitif. Mundurnya direktur PDAM karena menjadi caleg membuat jabatan direktur menjadi kosong dan digantikan oleh Fatah Ismail mantan sekda selaku PLT direktur PDAM. "Kami minta bupati untuk segera melakukan seleksi dan mengangkat direktur PDAM yang difitif, agar pelayanan PDAm semakin baik," ujar Suigsan, ketua Komisi C DPRD Lumajang, selasa (27/05/2014) DPRD juga mendesak bupati untuk segera mengambil langkah konkrit dengan segra melakukan rekrutmen direktur baru, sehingga bisa mengatasi persoalan hutang PDAM yang masih berjumlah miliaran rupiah. Jika tetap PLT, maka PDAM Lumajang tidak akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelayanan dan perbaikan fasilitas. "Kalu masih PLT tidak akan bisa mengambil kebijakan strtegis guna menyelasikan hutang dan perbaikan infrastruktur PDAM," jelasnya. Seperti diketahui, bahwa PDAM Lumajang tidak pernah selesai dalam melakukan perbaikan. Seperti penggalian saluran air, nampaknya tidak pernah berhenti, hal itu perlu penaganan yang serius oleh direktur yang diefinitif. Sehingga PDAM bisa focus dalam membayar hutang dan memberikan PAD kepada Lumajang. "PDAM kan selalu memperbaiki saluran, itu perlu penangan dari direktur yang baru, sehingga tidak akan menydot anggaran perbaikan yang banyak," paparnya. DPRD juga sedang merencanakan melakukan kunjungan kerja untuk melihat sejauh mana perbaikan-perbaikan pelayanan yang telah dilakukan oleh PDAM. DPRD juga menyoroti tentang hari ulang tahun PDAM yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang tentunya menyedot dana yang besar. "JIka pelayanan belum baik kepada pelanggan perayaan yang meriah dirasa masih belum penting untuk dilakukan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jl. Raya Grobogan Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang rusak bergelombang. Kondisi itu membuat Pengendara roda 2 terancam mengalami kecelakaan, Selasa (27/05/14). Kecelakaan lalulintas seringkali terjadi di sepanjang Jalan Nasional Ranuyoso Hingga Kedungjajang, terutama di jalan grobogan. Pasalnnya Jalan yang bergelombang itu sudah menyebabkan pengendara Roda 2 terjatuh sebulan yang lalu. "Satu bulan yang lalu ada yang jatuh akibat jalan yang bergeloombang itu mas," ungkap pemilik cuci motor di sisi jalan bergelombang itu. Pengguna jalan harus berhati-hati ketika melintasi jalan nasional itu, sebab selain jalannya yang menikung jalan tersebut juga bergelombang dengan tinggi gelombang aspal sekitar 6 cm. "Ngeri mass, jika lewat jalan ini, karena jalannya bergelombang mas dan rawan terjatuh," ujar Afandi salah satu pengguna jalan yang hendak melintas. Jalan aspal yang bergelombang disebabkan oleh truck-truck tronton dengan tonase muatan sekitar 40-50 ton melintas di jalan itu dengan merayap. "Aspalnya bergelombang karena truck pasir yang lewat pelan-pelan mas," tambahnya. (Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Infrastruktur jalan di sepanjang jalan Desa Kunir Lor-Kabuaran banyak yang berlubang, masyarakat mengeluh karena Pemerintah Daerah tidak segera memperbaikinya, senin (26/05/14). Atmo, (41) salah satu pengguna jalan asal Desa Kabuaran yang hendak berangkat ke ladang miliknnya yang terletak di Desa Kedungmoro, mengaku, dirinya resah dengan kondisi jalan yang berlubang disepanjang jalan Desa Kunir Lo hingga Kabuaran. "Jalannya banyak yang bolong mas, jadi ya harus milih-milih jalan yang gak bolong," ungkapnya. Warga geram dengan sikap Pemerintah yang terkesan tidak memperdulikan jalan yang berluang itu, apalagi jika alasannya karena baru selesai Pilbub. "Pilihan Bupati kan sudah lama selesai mas, Pemilu itu ya jangan dijadikan alasan lagi pula kan sudah KPU yang ngurusi Pemilu,"ujar Pria yang berprofesi sebagai petani itu saat ditemui diladangnya pagi tadi. Warga berharap, setelah pemilihan Presiden 09 Juli mendatang Pemerintah Daerah segera  memperbaiki jalan-jalan yang berlubang itu agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik."Paling lambat setelah Pilihan Presiden mas, jika Pemerintah tidak kunjung memperbaikinya ya parah wes," Tambahnya.(Mad/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Mengacu PP no 74 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang baru, dalam waktu dekat pemkot Surabaya akan segera menggulirkan Perda Minuman Keras (Miras) karena pembahasannya sudah memasuki babak final yang kemudian akan diagendakan dalam rapat Banmus untuk segera disahkan. Jikan di Surabaya getol dalam membatasi penjualan miras, bagaimanan di Lumajang.   Meski sempat mendapatkan tantangan bahkan intervensi dari beberapa pihak yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol, dan melalui pembahasan yang panjang bahkan sampai mengalami perpanjangan hingga 3 kali, akhirnya raperda Minuman Keras (beralkohol) memasuki babak final. Hal ini disampaikan oleh Blegur Prijanggono ketua pansus Raperda minuman beralkohol yang mengatakan bahwa pembahasannya telah berjalan lancar dan telah memasuki babak final meski sebelumnya mendapatkan sejumlah protes bahkan intervensi dari berbagai pihak. “Semangat kami adalah mencegah agar anak usia remaja terhindar dari minuman berlakohol yang kemasannya sudah bermacam macm dan dibuat menarik, hari ini Raperda minuman beralkohol sudah masuk tahap finalisasi, saya berharap besok kembali dilakukan pembahasan dan minggu depan sudah bisa masuk dalam agenda banmus agar segera di sahkan,” terang politisi asal Golkar ini. Dijelaskan oleh Blegur bahwa didalam perda telah memuat aturan tentang lokasi penjualan minuman beralkohol yang hanya membolehkan tempat tertentu, sementara toko, supermarket dan beberapa RHU yang berlabel keluarga juga dilarang. “Didalamnya mengatur soal lokasi penjualannya, jadi toko, supermarket dan sejumlah temapt karaoke keluarga tidak lagi diperbolehkan menjual minuman beralkohol, seluruh penjual minuman beralkohol harus menyiapkan tempat untuk minum, karena sesuai Perda telah diatur bahwa minuman berlakohol tidak boleh di bawa keluar, dan tempat penjualannya juga sudah diatur, mereka harus melakukan regristasi ulang perijinannya, termasuk penjual jamu yang selama menjual minuman beralkohol dengan kandungan 5%,” jelasnya. Tidak hanya itu, Blegur juga mengatakan bahwa lokasi yang diijinkan menjual minuman beralkohol juga harus memisahkan barang daganganya dengan yang lain atau di buat klaster-klaster. “kami berharap dengan terbitnya Perda minuman beralkohol ini, seluruh retail akan menjualnya dengan cara terpisah dan memisahkan klaster minumannya serta menyeleksi costumernya,” tambahnya. Ditanya sooal sosialisasi perda minuman beralkohol, Blegur mengatakan bahwa sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan sejak awal pembahasan , karena setiap dilakukan pembahasan selalu di beritakan oleh sejumlah media, namun Perda akan di berlakukan satu bukan setelah disahkan. “Sebenarnya kami sudah berusaha melakukan sosialisasi perda ini sejak mulai pembahasan melalui media, bahkan pembahasannya juga sempat molor hingga tiga kali, itu artinya memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat dan menanggapi, namun demikian perda ini akan diberlakukan satu bulan setelah di gedog,” tandasnya. Blegur juga meminta agar pemkot Surabaya bisa melaksanakan perda minuman berlakohol sebaik baiknya tanpa tebang pilih apalagi dijadikan celah untuk pungli, karena sekarang pemkot Surabaya sudah mempunyai payung hukum yang jelas. “Sekarang pemkot Surabaya sudah mempunyai payung hukum yang jelas terhadap penertiban penjualan minuman beralkohol, karena sebelumnya Disparta mengatur, tetapi Disperindagin justru mengeluarkan ijin, sekarang sudah tidak bisa lagi, saya berharap agar perda ini tidak dijadikan celah untuk melakukan pungli, karena meski masa kerja saya hanya tinggal 4 bulan sebagai anggota dewan, namun jika saya mendengar adanya indikasi penyimpangan terhadap penerapan Perda ini, maka saya akan berada didepan dan yang pertama kali akan berteriak, dan itu akan saya lakukan seterusnya walaupun posisi saya ada di luar,” tegasnya.(bjc/red)