Politik

Lumajang(lumajangsatu,com)-  Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar MA, benar-benar merealisasikan ucapannya untuk melakukan perombakan kabinet besar-besaran diperiode kedua kepemimpinannya. Sebanyak 240 pejabat eselon III dan IV, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah SD dan SMP akan dilantik oleh Bupati hari Rabu (25/09). "Besok jam 1 siang akan ada pelantikan pejabat baru oleh bupati di pendopo kabupaten," Ujar Edy Khusaini kabag Humas Pemkab Lumajang, Selasa (24/09/2013). Menurutnya, ke 240 pejabat yang akan dilantik meliputi 35 Pejabat eselon III, 66 eselon IV, 14 Pengawas Sekolah dan 125 Kepala Sekolah SD dan SMP. Sedangkan untuk nama-namanya datanya berada di bagian kepegawaian. "Nama-nama pejabat yang akan dilantik berada di bagian kepegawaiaan," Terangnya. Sebelumnya, Suprapto, Kepala BKD Lumajang masih enggan memberikan bocoran berapa jumlah pejabat dan nama-nama pejabat yang akan dilantik. BKD baru bisa menyampaikan data pejabat yang dilantik usai acara pelantikan. "Tunggu besok saja ya," Ucapnya.(Yd/red) 

Lumajang(lumajangsatu.com)-DPW PAN Jatim sangat berharap pada Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar dan wakilnya  As'at Malik terpilih kembali memiliki melaksakan komitmenya pada partai pengusung dan masyarakat. Pasalnya, PAN sudah mengantarkan memimpin kedua kalinya dan ketua tim suksesknya H. Thoriq yang merupakan ketua DPD Lumajang menyelesaikan tugasnya sesuai amanah. Sekretaris DPW PAN Jatim, Kuswiyanto mengatakan, dengan telah dilantiknya kembali pasangan SA'AT diharapkan benar-benar menunaikan komitmennya pada masyarakat sesuai dengan janji politiknya. Sehingga, roda pembangunan disegala bidang di Lumajang bisa dirasakan lebih baik lagi.  "Komitmen harus dilakukan dengan amanah," ungkapnya usai pertemuan dengan Caleg DPR RI, Jatim dan Kabupaten di warung apung Bu Umi, Senin(23/9). Menurut dia, pembangunan dibidang pertanian yang merupakan potensi unggulan di Lumajang harus diperhatikan dan pelayanan publik. Sehingga, masyarakat tidak salah pilih, karena pemimpinnya amanah dan mendapatkan kepercayaan. "Janji itu harus dilakukan, selain juga pada PAN, kami percaya karena Pak Sjahrazad teman di Pemprov dulu," terangnya. PAN juga tidak khawatir dengan Sjahrazad Masdar sebagai Ketua DPC Demokrat melupakan komitemnya, masih kata Kuswiyanto, sebuah janji akan dilakukan bagi pemimpin yang amanah. "Mengenai pak Thoriq mundur dari tim sukses karena hasilnya sudah diketahui, SA'AT akan menang, karena gugatan dua paslon sangat lemah," pungkasnya.(yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Setelah dilakukan sidang lima kali di Bawaslu prov, akhirnya putusan gugatan Sukrilah Cs dibacakan oleh Bawaslu Prov, Selasa (17/09/2013). Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Bawaslu, permohonan dari Penggugat dikabulkan untuk sebagian. "Bawaslu dalam amar putusannya mengabulakan sebagian gugatan pemohon," Ujar Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang usai mendegar putusan itu. Menurutnya, Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon untuk memasukkan Caleg DPRD Lumajang 2014 sepanjang DPC PKB H. Rofiq menggelar Muscab III, sesuai amar putusan dari Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung (MA). Jika DPC PKB H. Rofiq telah melakukan Muscab III maka secara otomatis bisa memasukkan daftar caleg DPRD Lumajang 2014. "Jika melakukan Muscab III maka gugatan mereka dikabulkan," Terangnya. Selama pihak penggugat tidak melakukan upaya Hukum lanjutan baik PTUN atau Kasasi dan penggugat tidak melaksanakan Muscab III, maka 50 Daftar Caleg Tetap (DCT) DPC PKB H. M Zacky Barizi yang telah ditetapkan, adalah yang sah. "jika penggugat tidak menggelar Muscab III maka 50 DCT PKB yang telah ditetpakan tetap sah," Jelasnya. KPU juga sedikit kaget dengan amar putusan Bawaslu, karena ketua DPC PKB dari pihak penggugat yakni H. Rofiq Abidin telah loncat partai. Namun, bagi KPU tidak menjadi persoalan, sebab urusan Muscab adalah persolan internal partai politik. Jika DPC PKB yang menggugat tidak bisa menggelar Muscab III maka tidak akan bisa mencabut amar putusan yang telah dikeluarkan oleh Bawslu Prov. "bagi kami tidak ada persolan," Imbuhanya. Setelah menerima salinan putusan dari Bawaslu Prov, KPU Lumajang akan melakukan koordinasi dengan KPU Jatim terkait langkah-langkah yang akan dlakukan. Dismaping itu, KPU juka akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPW dan DPP PKB, soal putusan Bawaslu Prov. "Kita juga akna berkoordinasi dengan DPW dan DPP PKb," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Anggota DPRD Lumajang berbondong-bondong ke Jakarta Untuk melakukan Konsultasi, Senin (16/09/2013). Komisi B dan D berkonsultasi berkenaan dengan rencana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Lumajang (AKNL). "Komisi B terkait dengan pendirian gedunganya, sedangkan komisi D terkait dengan jurusannya," Ujar Yossie Sudarso, Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk Komis A dan C akan berkonsultasi terkait dengan rencana pelimpahan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang akan dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah dareh. Disamping itu, komisi A juga akan berkonsultasi berkenaan pelaksanaan Pilkades Lumajang. "Komisi A dan C berkenaan pelimpahan PBB dan Pilkades," Terangnya. Ia menambahkan, Senin pagi 4 Komisi di DPRD ke Jakarta selama beberapa hari. Setelah dari Jakarta langsung ke Surabaya untuk melakukan konsultasi. "Mungkain sampai hari Rabu, dan langsung ke Surabaya," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Areal parkir di Lumajang semakin terbatas dan sejumlah pemilik motor harus melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan Protokol Panglima SUdirman. Dinas Perhubungan yang selaku pemangku kewenangan dalam rekayasa lalu lintas, kelimpungan untuk menertibkan karena tidak berhak. "Kalau ada pelanggaran terhadap rambu-rambu, itu kewenangan polisi," kata Kepala Dinas Perhubungan Lumajang, BEP Winarno pada wartawan, Jum'at(13/9/2013). Menurut dia, areal parkir di jalan protokol Panglima Sudirman berada di sebalah barat. Sedangkan sebelah timur dilarang untuk parkir, karena untuk kendaraan non bermotor dan pejalan kaki. "Mengenai sebelah barat dijadikan alasan tidak bisa digunakan parkir tidak benar," ujar pria berambut putih. Pengamatan beritajatim.com, sebelah timur jalan panglima Sudirman khusus untuk dilalui becak, sepeda dan jalan kaki yang dipasangan rambu dilarang parkir. Ternyata, digunakan untuk parkir dan dimanfaatkan anak muda untuk meraup untung dari para pengguna motor menitipkan sepedanya. Pelanggaran rambu-rambu dilarang parkir, kian hari terus terjadi dan tidak diindahkan oleh masyarakat. Namun, pihak kepolisian dan dinas perhubungan hanya bisa diam saja. "Kami tidak diam, itu tugas dan kewenangan polisi menindak," papar Winarno. Dishub sudah menyediakan lahan parkir di jalan panglima sudirman sebelah barat, karena diatur dalam parkir berlangganan. "Jadi lahan parkir masih ada," pungkasnya.(bjc/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemerintah Kabupaten Lumajang meminta kepada masyarakat agar tidak terprofokasi dengan aksi kerusuhan di Puger, yang berbau Sara Sunni-Syi'ah. "kami himbau masyarakat Lumajang untuk tidak ikut-ikutan kejadian yang seperti jember. Sebab, ada indikasi bukan karana Agama, akan tetapi ada hal lain yang kemudian diindikasikan mengarah ke Sara," Ujar Drs. As'at Malik, Wakil Bupati Lumajang, Jum'at (13/09/2013). Menurutnya, dalam ber-Agama masing-masing pekerjaan ditanggung sendiri-sendiri. Sehinggga tidak perlu terjadi bentrok yang mengakibatkan korban jiwa."Lana a'maluna, walakum a'mlukum," Jelas Wabup. Pihaknya meminta Masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin. Pihak minoritas jangan sampai membuat kegiatan yang bisa menyulut aksi masa, dan pihak mayoritas jangan sampai semena-mena karena banyak masanya. "Perbedaan adalah rahamt," Tambahnya. Pemerintah bersama instansi samping semenjak kejadian di Puger, langsung memetakan kelompok sunni-syi'ah yang ada di Lumajang. Jika benih-benih konflik mulai muncul, pemerintah akan segera mengambil tindakan pencegahan. "Kami mohon semua pihak sekali lagi agar tidak terprofokasi dan memprofokasi terjadinya kerusuhan, lebih baik melakukan evaluasi kedalam untuk menjadi umat yang baik" Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisi Pemiliha Umum (KPU) kabupaten Lumajang segera menetapkan daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legisltif (Pileg) 2014. Sesuai dengan surat dari KPU RI, KPU kabupaten/kota tanggal 13 September 2013, adalah batas akhir untuk menetapkan DPT Pileg. "Hari ini kita akan plenokan untuk menetapkan DPT Pileg 2014," Ujar Pudoli Sandra SH, Komisioner KPU Lumajang, Jum'at (13/09/2013). Lebih lanjut ia menjelaskan, KPU RI sebenarnya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan DPT Pileg 2014 pada tanggal 11 Oktober 2013. Namun, karena surat edaran dari KPU RI belum diterima, maka KPU tetap berpedoman pada surat yang awal."Karena surat edaran belum ada, maka kita tetap lakukan rapat terbuka penetapan DPT Pileg 2014, sesuai dengan tahapan semula," Tambahnya. Meski demikian, masih ada kesempatan kedua hingga tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukan penetapan ulang DPT Pileg 2014. DPT pileg 2014, yang akan segera ditetapkan berjumlah 830.000 lebih hak suara. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan DPT Pilgub, dan lebih kecil dibandingkan dengan DPT Pilbup Lumajang. "DPT-nya 830.000-an lebih," Tambahnya. KPU Lumajang yang akan menggelar rapat pleno terbuka, untuk kemudian dilegalisasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur. "KPU Jatim yang akan melegalisasi setelah KPU Lumajang melakukan rapat terbuka," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Menyusul aksi bentrok warga Sunni-Syi'ah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, jajaran Polres Lumajang terus meningkatkan kewaspadaan. Bersama jajara TNI, Polisi setiap malam melakukan razia gabungan dengan target warga yang membawa senjata tajam. "Kita bersama TNI menggelar razia gabungan untuk mengantisipasi merembetnya kerusuhan Jember ke Lumajang," Ujar AKBP Singgamata SIK, Kapolres Lumajang, saat dikonfirmasi lumajangsatu.com, Jum'at (13/09/2013). Menurutnya, kondisi Lumajang menyusul aksi bentrok warga di Puger, tidak mengalami gangguan. Warga Lumajang diminta untuk tidak terprofokasi dengan adanya aksi bentrok yang berbau Sara itu."Kita minta warga Lumajang tidak terprofokasi," Tambahnya. Dari pantauan aparat kepolisian, tidak ada warga Lumajang yang ikut dalam kerusuhan tersebut. Meski diakui, para pengikut dua kubu yang bentrok juga ada di Lumajang. "Warga yang fanatik dan ikut bentrok dari Lumajang tidak ada," Tambah Kapolres. Meski situasi tenang dan tidak ada gerakan yang megarah kepada kerusuhan seperti Puger, namun polisi tidak mau kecolongan. Polisi tetap siaga, dengan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diwilayah hukum Lumajang. "Kita terus melakukan komunikasi dengan berbagai elemen, tokoh masyarakat dan yang lainnya, agar kejadian seperti di Jember tidak terjadi di Lumajang," Pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pemkab Lumajang dan petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan jatim, menggelar  bimtek pelebelan aset milik Pemkab Lumajang, di Gedung Soedjono, Kamis(12/09/2013). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan inventaris instansi di lingkungan Pemkab.  Kabag Humas Setda Lumajang , Drs Eddy Hozainy menyatakan, Bimtek digelar agar dalam inventaris kelengkapan kantor dengan pelabelan bisa dilakukan dengan baik. Sehingga, barang-barang kantor hasil inventaris APBD dalam terdata dan terlaporan setiap tahun anggaran. Agar bisa tertib sehingga bisa terdata dengan baik dan benarIni agar tertib, Ujar Edy. Smentara itu, Bupati Lumajang mengintruksikan agar para kepala Dinas dan SKPD untuk hadir, yang awalnya hanya pejabat terkait soal pengadaan barang dan inventaris kantor. Namun akhirnya seluruh kepala dinas harys ikut agar bisa mengawasi dan mengetahui barang yang dialokasikan melalui APBD, Pejabat harus ikut terlibat dalam segala sesuatu di dinas intansinya, Terangnya. Bimtek pelabelan inventaris dinas intasi yang digelar Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah diharapkan agar pengadaan barang ter-inventaris dari APBD. Sehingga, tidak ada penyalahgunaan dan penyelewenangan oleh oknum pejabat.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Usai menggelar rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD, pemkab Lumajang langsung membentuk tim Fasilitasi, untuk bisa mengelar Pilkades di 162 Desa se-Lumajang. Tim akan merumuskan untuk bisa mengelar Pilkades yang sempat tertunda dikarenakan beririsan, berdekatan dan bersamaan dengan Pilkada. "Tim masih menggodok, agar pilkades di seluruh desa terlaksana," kata Kabag Pemdes Sekda Lumajang, Arif Sukamdi pada wartawan dilobi kantor Bupati, Kamis(12/09/2013). Menurut Arif, tim akan mengodok pelaksanaan pilkades di 162 desa se-Lumajang. Sehingga, kondusifitas wilayah Lumajang tetap aman dan tenang bila Pilkades di Gelar. "Kondusifitas daerah yang saat ini tercipta harus tetap terjaga, ada atau tidak ada Pilkades," Ungkapnya. Tim tim Fasilitasi penyelesaian masalah Pilkades terdiri dari Bakesbangpol, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa terus rapat serta koordinasi. Pasalnya, desa yang hingga kini belum mengelar Pilkades sangat banyak. "Lebih enaknya akan kita informasikan jika penggodokan oleh Tim telah selesai," Terangnya.(Yd/red)