Lumajang - Sekitar 8 ribu guru Non NIP mulai dari guru TK, RA, PAUD, MI, MTs, SD dan SMP Swasta akan mengepung kantor Pemkab Lumajang, Senin 8 Juli 2024. Para guru akan menemui Penjabat (Pj) Bupati dan Sekda Lumajang untuk menanyakan soal kejelasan honor guru Non NIP yang tiba-tiba dihapus per-Juli 2024.
Hasan Basri, Ketua KKMI Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa konsolidasi sudah selesai antara semua guru Non NIP dari semua tingkatan. Hari Senin semua guru akan datang dan akan melakukan istighosah dan tahlil bersama untuk mengetuk hati nurani Pj Bupati Lumajang dan Sekda Lumajang agar lebih berpihak pada para guru-guru Non NIP.
Baca juga: RSUD Pasirian Lumajang Resmi Miliki Logo Baru
“Kita ingin mengetuk hati nurani para pimpinan kita, agar lebih perhatian pada dunia pendidikan terkhusus nasib para guru Non NIP,” jelas Hasan, Sabtu (06/07/2024).
Baca juga: TNI Aktif Dampingi Petani Pronojiwo Lumajang Jelang Musim Tanam
Sebelumnya, PMII se-Lumajang juga melakukan demo menuntut Pj Bupati dan Sekda Lumajang untuk mundur. Pasalnya, PMII menilai banyak program-program yang pro rakyat yang tiba hilang pada APBD 2024. Program pro rakyat yang hilang seperti bantuan seragam gratis, bansos beasiswa, honor guru ngaji, Bosda Madrasah Diniyah (Madin).
Baca juga: KPU Segera Tetapkan Paslon Bupati dan Wabup Pilkada Lumajang 2024
Tak hanya itu, sejumlah program pro rakyat masa kepemimpinan Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati juga dihapus seperti melahirkan gratis dan santunan kematian. Untuk honor guru Non NIP, Pemerintah beralasan adanya temuan BPK yang tidak memperbolehkan hibah honor guru Non NIP tidak bisa dilakukan berturut-turut setiap tahun.(Yd/red)
Editor : Redaksi