Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja yang dilakukan Diskominfo Lumajang.
“Secara umum kinerja Diskominfo Lumajang selama tahun anggaran 2024 patut kita apresiasi dalam mendukung sistem keterbukaan informasi,” ujarnya.
Baca juga: Konflik Pengelolaan Wisata, Pemkab Lumajang Tutup Operasional Grojogan Sewu Pronojiwo Lumajang
Sementara itu, Kepala Diskominfo Lumajang, Mustaqim memaparkan pokok bahasan mengenai Laporan Realisasi Belanja, Capaian Keterbukaan Informasi Publik, Capaian SPBE & Statistik dan Pengelolaan Pengaduan Publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Tujuannya agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat.
“Kita mengadakan bimtek pelayanan informasi dan kehumasan di setiap OPD agar penyebaran informasi yang kita lakukan semakin luas. Selama tahun 2024 kemarin kita juga telah melakukan proyek percontohan PPID Desa di 25 Desa, karena dengan adanya keterbukaan informasi maka terhadap kepercayaan pemerintah juga menguat,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Siap Sinergi Bersama Pemerintah Daerah Guna Memajukan Kabupaten Lumajang
Selain itu, Diskominfo Lumajang kini juga tengah meningkatkan SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik agar layanan publik semakin efektif, efisien, dan cepat. Mustaqim menjelaskan bahwa digitalisasi kini menjadi sebuah kebutuhan di pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan potensi pendapatan daerah.
“Indeks SPBE kita meningkat dari 2,93 di Tahun 2023 menjadi 3,39 di Tahun 2024, ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya
Baca juga: DPRD Siap Dukung Program Pro Rakyat Bupati Lumajang Indah Amperawati
Selain menyampaikan beberapa capaian, Gus Taqim sapaan akrab Kadis Kominfo Lumajang tersebut juga menyampaikan beberapa tantangan dan kendala yang memerlukan dukungan dari Komisi A DPRD Lumajang.
“Namun tantangannya memang kita kekurangan tenaga programer di tengah tuntutan kita harus merombak website resmi Pemkab. Lumajang yang perlu kita terus upgrade baik itu tampilan maupun keamanannya,” ujarnya.(Kom/red)
Editor : Redaksi