Lumajang(lumajansgatu.com)- Aksi bentrok yang melibatkan Brimob Polda Kepri dan anggota Yonif 134 Tuah sakti mendapatkan keprihatinan kapolres Lumajang. AKBP Singgamata S.IK menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi di Lumajang."Polri, TNI dan Pemkab Lumajang sudah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kerukunan diantara pimpinan daerah dan bawahnanya," ujar kapolres saat memimpin apel operasi gabungan di halaman Polres, Kamis (20/11/2014).Kapolres memberikan contoh, kekompakan antara aparat keamanan di Lumajang dengan menggelar operasi bersama untuk mengantasisipasi dampak dari kenaikan harga BBM. Disamping perintah dari atas, operasi bersama juga membuktikan bahwa di Lumajang hubungan antara istansi tetap terjalin harmonis."Salah satu contohnya adalah operasi gabungan untuk antisipasi gejolak dengan kebijakan pemerintah kenaikan BBM," paparnya.Lebih lanjut Kapolres menjalaskan, kejadian bentrok di Kepri tidak akan berpengaruh di Lumajang. Jika ada perselisihan personal maka pihaknya akan segera menyelesaikan jangan sampai kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menghendaki antara aparat terjadi permusuhan."mari kita bagun indahnya kebersamaan, soliditas, sinergitas dan kemitraan demi masyarakat lumajang. kalau ada perselisihan personal, maka kita akan segera selesaikan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengendaki aparat bermusuhan," pungkasnya.(Yd/red)
Author : Redaksi
Pj Kades Kalidilem Tak Segera Diberhentikan, Warga Ancam Segel Kantor Desa
Lumajang(lumajangsatu.com)- Suasana politik di desa Kalidilem kecamatan Randuagung hingga kini masih tetap menghangat. Hal itu menyusul berakhirnya masa jabatan Pj kades kalidilem Eko Yuli Kurniadi yang telah sampai satu tahun dan belum bisa menjalankan tugas sebagai Pj yakni menyelenggarakan pilkades. Warga Kalidilem juga telah melakukan protes kepada Pemkab dan juga kecamatan Randuagung.Bahkan warga juga mengadu kepada DPRD Kabupaten Lumajang. "Kita telah bertemu dnegan wakil bupati, komisi A DPRD dan pihak kecamatan untuk menyampaikan persoalan keluhan warga," ujar Saiful salah seorang warga kepada lumajangsatu.com, Kamis (20/11/2014).Rencananya, pihak warga akan diundang oleh kecamatan dan akan dipertemukan dengan pihak Pemkab serta dengan Komis A DPRD Lumajang. Namun karena waktunya mepet rencana pemanggilan ditunda hingga minggu depan dari renacan awal hari Jum’at 21 Nopember 2014."Warga rencanaya diundang ke kecamatan, namun masih ditunda minggu depan karean waktunya sudah mepet," jelasnya.Lebih lanjut Saiful menegaskan, jika Pj kades Eko Yuli Kurniadi oleh pemerintah tindak kunjung diberhetikan maka warga yang akan melakukan penghentian paksa. Warga mengancam akan menduduki balai desa kalidilem serta melakukan penyegelan kantor desa."Jika pemerintah tidak bisa memberhetikan Pj kades, maka terpaksa warga yang akan menghentikannya secara paksa," ancamnya.Namun, warga berharap hal itu tidak terjadi jika pemerintah segera menghentikan Pj kades Kalidilem dan menggantinya dengan PNS sesuai dengan aturan yang baru. "Kita berharap itu tidak terjadi, namun jika tidak bisa maka kami akan segel balai desa," pungkansya.(Yd/red)
Tuntun Sepeda ke Gedung DPRD, PMII Lumajang Tolak Kenaikan Harga BBM
Lumajang(lumajangsatu.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melakukan protes atas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemeirntahan Jokowi. Dengan menuntun sepeda, PMII mendatangi gedung DPRD di jalan raya Wonorejo Lumajang, Rabu (19/11/2014).Dalam rilisnya PMII menyatakan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Muhammad Hariyadi, Ketua PC PMII Lumajang menyatakan, bahan bakar minyak (BBM) akhirx dinaikan oleh pemerintah sejak tanggal 18 Nopember 2014. Ada beberapa alasan yg disampaikan Presiden Ir.H.Joko Widodo dalam pidatonya. Diantaranya kenaikan BBM ingin menunjang Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan maritim dan Pemerataan ekonomi.Kebijakan Jokowi sangatlah bertentangan dengan janji politiknya yaitu ingin mengangkat kesejahteraan rakyat kecil. Namun kebijakan menaikkan harga BBM sangat menyengsarakan rakyat kecil. sebab, sebagian besar pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan menengah kebawah.Kenaikan BBM akan berdampak pada perekonomian masyarakat kecil, inflasi dan lainnya. Dengan pertimabngan itu, PC.PMII Lumajang dengan tegas MENOLAK dan MEMPROTES kebijakan yg di ambil presiden secara sepihak karena tidak memenuhi 3 Unsur.1.Harga minyak mentah dunia dibawah asumsi APBN2.Lifting minyak masih dibawah kisaran asumsi APBN3.Harga kurs rupiah terhadap dollar masih dalam batas asumsi APBN.(Yd/red)
Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh, PMII Robohkan Pagar DPRD Lumajang
Lumajang(lumajangsatu.com)- Sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lumajang, Rabu (19/11/2014). Mahasiswa datang dengan menuntun sepeda sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan menaikkan harga BBM berdampak kepada rakyat kecil dan menengah. Sebab, yang merasakan dampak kenaikan BBM adalah warga kecil. Mahasiswa juga meminta agar DPRD Lumajang sebagai wakil rakyat ikut menolak kenaikan harga BBM. "Kita minta wakil kita juga ikut menolak kenaikan BBM, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Jangan hanya menikmati fasilitas saja tanpa merasakan kesengsaraan rakyat" ujar M. Syahwal Ali orator PMII dari Komisariat STKIP PGRI Lumajang.Sementara itu, Khusnul Millah korlap aksi menyatakan bahwa menaikkan harga BBM sudah menyalahi Undang-undnag. Sebab, saat ini tidak terjadi inflasi dan harga minyak dunia juga cenderung menurun. PMII meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib rakyat kecil karena yang merasakan dampak adalah kalangan masyarakat menengah dan bawah."Kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah Jokowi sudah menyalahi aturan dan menyengsarakan masyarakat kecil," ujar Millah.Aksi PMII sempat diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian, karena mahasiswa menutup separoh bahu jalan. Namun, kericuhan reda karena polisi dengan sigap mengalihkan jalur kendaraan keruas sebelah timur. Kericuhan kembali pecah dan PMII berhasil merobohkan pagar DPRD sebelah selatan. Kericuhan terjadi karena adanya pemukulan oleh salah satu oknum pegawai sekretariat DPRD Lumajang kepada mahasiswa. Akibatknya, mahasiwa menjadi mengamuk dan mencari oknum tersebut yang keburu diamankan oleh polisi.(Yd/red)
Rapat di Hotel, PMII Anggap DPRD Lumajang Tidak Pro Rakyat
Lumajang(lumajangsatu.com)- Niat Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang untuk menemui wakil rakyat guna menyampaikan aspirasinya akhirnya tidak bisa terealisasi. Pasalnya, para angoota DPRD tersebut sedang berada di luar daerah yakni di Malang karena melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015 bersama mitra kerja eksekutif, Rabu (19/11/2014).Sutaryono, salah satu staf kesekretariatan DPRD yang menemui mahasiswa menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD berada di luar kota karena sedang melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015. "Mohon ma'af, saya bukan anggota dewan, saya hanya staf. Saat ini anggota DPRD Lumajang sedang ada di luar kota melakukan pembahasan RAPBD tahun 2015 bersama pemeirntah," ungkanpnya.Mendapatkan penjelasan tersebut, mahasiswa langsung berteriak bahwa DPRD dianggap tidak pro rakyat. Pasalnya, disaat warga terhimpit kebutuhan karena kenaikan harga BBM para wakil rakyat sedang enak-enakan melakukan rapat di hotel."Apakah ini yang disebut wakil rakyat, enak-enakan rapat di hotel, terus mau dikemanakan gedung DPRD yang megah ini, sewakan saja kalau memang tidak dibutuhkan," teriak mahasiswa.Muhammad Hariyadi, ketua PC PMII Lumajang juga merasa kecewa karena mahasiswa tidak bisa bertemu dengan wakil rakyat. Ia juga menilai kegiatan rapat di luar kota adalah kegiatan yang menghambur-hamburkan uang."Mereka malah rapat di luar Lumajang, apakah di Lumajang sudah tidak bisa menyiapkan tempat tah? sehingga harus rapat di Malang," cetusnya.Percuma saja kata Hariyadi, gedung DPRD dibangun sangat megah dengan menghabiskan milyaran rupiah uang rakyat. Namun, saat pembahasan malah tidak dilakukan di gedung DPRD dan dilakukan diluar kota."Gedung ini dibuat megah untuk digunakan rapat membahas nasib rakyat Lumajang, tapi kok tidak digunakan apa maksudnya," jelasnya.Setelah gagal menemui anggota DPRD Lumajang para mahasiswa kemudian membubarkan diri. Para mahasiswa kembali ke markasnya dengan menuntun sepeda motornya sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.(Yd/red)
Kasus Kekerasan Pada Anak di Lumajang Menarik Perhatian KPAI
Lumajang(lumajangsatu.com)- Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi Sekolah Dasar Negeri 01 Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Lumajang, setelah mendapat laporan dugaan penganiayaan oleh oknum Guru dengan menyuruh seluruh siswa SD setempat mencubit korban, Rabu (19/11/2014). Kedatangan para Komisioner ini tak lain untuk mengklarifikasi kebenaran laporan dugaan penganiayaan pada enam siswa kelas 2 SD setempat, 2 bulan yang lalu. Kepala sekolah setempat, Satuki membenarkan laporan itu. menurutnya hukuman itu diberikan oleh gurunya karena ke enam siswanya tidak mengerjakan tugas sekolah yakni pekerjaan rumah (PR). Tidak hanya mendatangi sekolah yang bersangkutan, para Komisioner itu juga mendatangi rumah korban, untuk memintai keterangan lebih lanjut. Pasalnya, KPAI berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. "Kami berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas," Ungkap Santoso Komisioner KPAI pada sejumlah wartawan. Lebih lanjut, Pihaknya juga telah merekomendasi terhadap sekolah, Dinas Pendidikan dan Bupati, agar kasus ini dijadikan pelajaran untuk pencegahan dan membentuk sistem perlindungan yang ada di Kabupaten Lumajang. "Kasus ini perlu dijadikan inspirasi dalam pencegahan hal serupa serta pembentukan sistem perlindungan anak di Lumajang," Tambah Santoso. Pihak Sekolah dan oknum Guru itu telah meminta maaf pada keluarga korban beberapa bulan yang lalu, namun orang tua korban tetap ingin membawa kasus ini keranah hukum. "Saya ingin orang yang telah menganiaya anak saya mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang perlindungan anak," Tegasnya Ika Agustina, Ibu korban. Kasus dugaan penganiayan yang menimpa enam siswa kelas 2 SDN 01 Sawaran Kulon tengah ditangani Polres Lumajang, Jika terbukti bersalah Guru tersebut akan dikenakan sangsi sesuai Undang-Undang yang berlaku. (Mad/red)
Antisipasi Blokir Jalan Tolak Kenaikan BBM, Polres Gelar Operasi Gabungan
Lumajang(lumajangsatu.com)- Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditindak lanjuti dengan pengamanan gabungan oleh aparat kepolisian dan jajaran samping. Polisi, TNI, Dishub dan Satpol PP melakukan patroli di seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang. "Ini adalah instruksi dari Pimpinan, bahwa diperintahkan untuk melakukan operasi skala besar untuk antisipasi dampak kenaikan BBM," ujat Kompol Enu Sasmonang Kabag Sumberdaya (Sumda)kepada sejumlah wartawan," Selasa (18/11/2014). Menurutnya, saat ini pasukan dalam kondisi siaga satu untuk antisipasi dampak kenaikan BBM. Patroli gabungan akan menyisir sejumlah SPBU, jalan pantura untuk mengantisipasi jika ada masa yang melakukan blokir jalan. "Sasaran patroli gabungan adalah SPBU, jalan pantura untuk antisipasi adanya gerakan dari kelompok yang tidak setuju dengan kenaikan BBM," terangnya. Enu Sasmonang di Lumajang tidak akan terjadi gerakan masa yang sampai melakukan penghadangan truck tangki BBM, atau memblokir jalan. "Kita berharap di Lumajang bisa kondusif tidak ada gerakan masa yang sampai memblokir jalan," jelasnya. Disinggung tentang instruksi dari Organda untuk melakukan aksi mogok masal, pihak kepolisian juga telah melakukan antisipasi. Jika rencana tersebut dilaksanakan oleh Organda, maka polisi menyiapkan mobil untuk mengangkut penumpang yang terlantar. "Kita akan kerahkan semua sumberdaya di Polri, TNI dan instansi samping untuk membantu kelancaran warga Lumajang," pungkasnya. Seperti diberitakan, pertanggal 18 Nopember 2014 jam 00.00 harga Premium dinaikkan menjadi Rp. 8.500 dari yang sebelumnya Rp. 6.500. Langkah menaikkan harga BBM itu dilakukan pemerintah dengan dalih pengurangan subsidi yang akan dialihkan kepada sektor produktif.(Yd/red)
Cetak Kader Militan, IPNU-IPPNU Lumajang Gelar Lakmud di Klakah
Lumajang(lumajangsatu.com)- Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) Kabupaten Lumajang menggelar latihan kader muda (Lakmud) yang dilaksankan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 15-16 Nopember 2014. Kegitan tersebut digelar di MI Raudlatul Jannah, Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah yang diikuti 45 peserta. Tak hanya dari Lumajang saja, kegiatan Lakmud juga diikuti oleh sejumlah PC dari luar kota spereti PC. IPNU Kraksaan, Probolinggo. Namun peserta banyak diikuti dari internal Lumajang seperti dari PAC. IPNU-IPPNU Klakah, PAC. IPNU-IPPNU Lumajang dan juga perwakilan dari beberapa komisariat di lembaga pendidikan di Kabupaten Lumajang. Acara Lakmud merupakan bentuk tanggung jawab dari PC.IPNU-IPPNU kabupaten Lumajang untuk melakukan pengkaderan tingkat lanjut bagi para anggotanya. Dalam acara itu panitia mengambil "Membentuk karakter pelajar NU yg hebat untuk meraih kejayaan merah putih". "Mohon dukungan dari MWC NU Klakah dan banom-banomnya untuk mensukseskan acara Lakmud 2014 ini," ujar Mortamin Syah ketua Panitia Lakmud 2014 saat menyampaikan sambutannya. Sementara itu, Ketua MWC NU Klakah, Kyai Syuhuri, Pengasuh PP. Nurul islam desa Sawaran Lor dalam sambutannya merasa Sangat senang dan bangga sekali dengan kegiatan seperti ini. Sebab, kegiatan tersebut sangat dibutuhkan sekali bagi kader-kader NU yang militan. "Saya berharap dengan adanya kegiatan semacam ini akan bisa melahirkan kader-kader NU yang tangguh dan siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang," paparnya. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Nur, Ketua PAC. GP. Ansor Kecamatan Klakah, yang juga menyambut gembira kegiatan Lakmud. Sebagai Kader NU, dirinya merasa bangga bisa menydiakan tempat untuk kegiatan dari para kader-kader muda NU. "Saya menyambut gembira dengan adanya kegiatan ini dilaksanakan di MI Raudlatul Jannah. Saya juga bangga bisa membantu menyediakan tempat untuk terselenggaranya kegiatan ke IPNU-IPPNU an semacam ini di tempat kami. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada kami, sepanjang kami mampu, Insya Allah kami akan membantunya," pungkasnya.(Yd/red)
Petani Tebu Lumajang Minta Tata Niaga Gula Dikembalikan ke BULOG
Lumajang(lumajangsatu.com)- Sisa gula petani di PG Jatiroto masih menumpuk. Pasalnya, saat lelang gula penawaran masih dibawah harga harapan dari para petani tebu di Lumajang. PG Jatiroto kemudian mengadakan Forum Temu Kemitraan (FTK) yang di undang adalah perwakilan petani masing-masing rayon Kasinderan dan KUD yang menangani tebu. Dalam forum tersebut membahas gula petani yg masih belum terjual dengan jumlah 12.500 ton. "Jumlah gula di PG Jatiroto masih menumpuk dan hingga kini belum terjual, jumlahnya mencapai 12.500 ton," ujar Budhi Susilo salah seorang petani tebu Lumajang, Selasa (18/11/2014). Akibat kondisi itu, para petani saat ini kesulitan untuk mendapatkan biaya garap yang tidak kunjung cair. Mengingat biaya garap baik yang berasal kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan bunga 7 % dan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PTPN XI dg bunga 6 % juga belum bisa di cairkan. "Kita kesulitan untuk biaya penanaman karena KKPE dan PKBL tidak kunjung cair. Sehingga untuk musim giling ke depannya produksi tebu dipastikan akan menurun drastis," tambahnya. Dengan kondisi yang menimpa para petani tebu PG Jatiroto, para petani berharap ada campur tangan pemerintah dalam tata niaga gula. Karena gula masuk Sembako, nantinya tata niaga gula akan dikelola oleh Bulog. "Yang tak kalah pentingnya seharusnya pemerintah ikut turun tangan mengenai tata niaga gula, supaya di kembalikan kepada BULOG, biar harga gula stabil dan tidak ada permainan seperti Kartel gula," pungkasnya.(Yd/red)