Peduli Penyintas Semeru

Alissa Wahid Resmikan Huntara GUSDURian Peduli Erupsi Semeru Lumajang

Penulis : lumajangsatu.com -
Alissa Wahid Resmikan Huntara GUSDURian Peduli Erupsi Semeru Lumajang
Alissa Wahid Resmikan Huntara GUSDURian Peduli di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro

Candipuro - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid meresmikan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh GUSDURian Peduli yang ditandai dengan pemotongan pita. Huntara berlokasi di areal relokasi Erupsi Semeru di desa Sumbermujur, kecamatan Candipuro, Minggu (10/04/2022).

Dalam acara tersebut, putri sulung presiden republik Indonesia keempat ini didampingi oleh ketua GUSDURian Peduli A'ak Abdullah Al-Kudus dan Yuska Harimurti, Direktur Pusat Studi dan Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, Ketua PBNU Savic Ali, dan disaksikan oleh puluhan relawan GUSDURian Peduli, relawan LPBI NU kabupaten Lumajang dan beberapa orang warga.

Dalam sambutanya, Alissa Wahid menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua relawan GUSDURian Peduli yang sudah empat bulan ini berkhidmad membantu warga terdampak erupsi Semeru dengan tulus ikhlas termasuk telah membangun Huntara. Perempuan yang juga menjadi salahsatu ketua di PBNU ini berharap agar Huntara yang sudah dibangun ini bisa segera ditempati oleh penyintas.

Senada dengan Alissa Wahid, Direktur Pusat Studi dan Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menyayangkan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum membolehkan para penyintas untuk menempati Huntara yang sudah selesai dibangun oleh NGO. "Gerak cepat Pemkab Lumajang dalam membangun huntap, dan semangat lembaga kemanusiaan untuk mewujudkan hutara, sayangnya belum diikuti oleh regulasi penempatan yang baik. Sudah sewajarnya bila penyintas segera diijinkan menempati huntara tersebut" tegasnya.

Ketua Umum GUSDURian Peduli, A'ak Abdullah Al-Kudus menegaskan bahwa saat ini pihaknya memutuskan untuk menghentikan pembangunan Huntara di angka 44 unit saja dari total 100 unit yang direncanakan. Hal ini karena pada dasarnya Huntara itu dibuat agar penyintas segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak selama proses transisi menunggu pemerintah membuatkan hunian tetap yang biasanya sampai setahun lebih. Tapi untuk kasus di Lumajang saat ini Hunian Tetap sudah dibangun. Namun sayangnya pemerintah Lumajang belum memperbolehkan huntara yang sudah selesai dibangun ditempati oleh penyintas. "Jadi kami menyimpulkan bahwa membangun huntara di Semeru sudah tidak relevan lagi" kata Gus A'ak.

Lebih lanjut GUSDURian Peduli akan menggunakan sisa sumberdaya yang dimiliki untuk membantu warga memulihkan penghidupan mereka. Bukan hanya warga penyintas tapi juga warga yang terdampak oleh pembangunan areal relokasi. "ke depan, kami memilih untuk membantu pemulihan ekonomi warga" imbuh Gus A'ak.

Acara peresmian yang berlangsung sederhana dan penuh gelak tawa ini dilanjutkan dengan meninjau huntara-huntara yang sudah selesai dibangun oleh GUSDURian Peduli dan Klinik Lapangan yang dikelola bersama KUN Humanity System di sekitar areal relokasi. Sebelum meninggalkan lokasi Huntara Alissa Wahid masih menyempatkan berfoto bersama dengan para relawan dan warga tak terkecuali dengan anak-anak kecil di tempat tersebut.(Red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.