Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com) - Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap 4 Raperda yang diajukan eksekutif ke legislatif ditahun 2015. Demokrat sangat berharap pemerinatahan Lumajang saat ini melanjutkan program kinerja Almarhum Bupati, Sjharazad Masdar. Pembacaan Fraksi Demokrat disampaikan oleh Junaidi, legislator Demokrat dari Dapil III. Demokrat menyoroti pemerintahan Lumajang dibidang pemerintahan desa. Dikarenakan banyak kasun yang kosong dan kasun yang ada masih memiliki ijasah kejar paket B. "Regulasi perekrutan Perangkat desa harus dilakuakn dengan transparan," jelas mantan kepala Desa/Kecamatan Pronojiwo. Demokrat juga berharap dalam pengembangan kawasan Wisata Bahari TPI Tempusari harus mengedepankan perbaikan infrastruktur Jalan yang rusak. Selain itu, banyaknya ijin pertambangan rakyat (IPR) yang mati dan para pengusahan kebingungan memperpanjang ijin. Selain itu, lebih memperhatikan Situs Biting yang sudah menjadi Kawasan Cagar Budaya Pemprov Jatim. Karena sejarah Lumajang adalah jatidiri dan identitas Kabupaten serta masyarakatnya. "Mari kita bekerja sesuai dengan porsinya dan lanjutkan program pemerintah," ujar Junaidi saat penyampaian PU Fraksi Demokrat di Rapat Paripurna Pembahasan 4 Raperda di gedung DPRD Lumajang, Kamis(12/02).(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Wacana Wakil Bupati Lumajang lebih dari satu terus bergulir. Hal itu muncul setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang (Perpu) disahkan menjadi Udang-Undang nomor 01 Tahun 2015. Agus Wicakono, Ketua DPRD Lumajang menyatakan wacana tersebut sah-sah saja, karena Lumajang sebentar lagi akan memilih Wakil Bupati Lumajang setelah As'at Malik dilantik menjadi Bupati. Namun, Bupati Lumajang As'at Malik bukan hasil dari pemilihan Perpu, sehingga wakilnya hanya dijabat satu orang, bukan dua yang diwacanakan pengamat politik, politisi dan masyarakat. "Posisi Wabup Lumajang dijabat satu orang," ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan itu. Menurut Agus, wakil bupati yang akan mendampingi As'at menganut Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang 32 Tahun 2004. Sedangkan wakil yang bisa lebih dari satu berasal dari aturan yang terbaru. "Wakil Bupati hasil Undang-Udang nomer 32 memikul mandat dari rakyat, sedangkan wakil bupati yang lebih dari satu merupakan penerima mandat dari seseorang," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Gonjang ganjing siapa yang akan menggantikan posisi wakil bupati setelah As'at Malik dilantik menajdi Bupati terus bergulir. Sejumlah nama baik dari kalangan birokrasi, politisi hingga akademisi menghiasi bursa calon wakil bupati Lumajang. "Saya ucapkan terima kasih kepada masyararakt yang menganggap saya pantas menjadi wakil bupati mendampingi pak As'at," ujar Agus Wicaksono Ketua DPRD Lumajang saat diwawancarai lumajangsatu.com, Selasa (10/02/2015). Namun, secara tegas ketua DPC PDI Perjuangan itu menegasakan tidak akan mengambil posisi wakil bupati tersebut menskipun memiliki peluang. Sebab, yang paling berhak adalah partai pengusung. "Saya tidak pantas karena tidak ikut mensukseskan pasangan SA'AT dalam pilkada lalu, bahakan saya malah menajdi rival SA'AT" terangnya. Sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, dirinya memastikan bahwa kader PDIP tidak akan mengambil jatah wakil bupati. "Saya pastikan tidak akan menjadi wakil bupati serta seluruh kader PDIP juga tidak akan jadi wakil bupati," pungkasnya. Seperti diberitakan, ada 14 nama yang mulai santer beredar layak dan pantas menjadi wakil bupati Lumajang. Salah satu nama itu adalah Agus Wicakosno, karena dianggap sebagai sosok politisi yang sukses memimpin lembaga wakil rakyat Lumajang.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih saat ini. Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Nur Hidayati menyarankan untuk kepala desa menggunakan ponsel, gadget dan Smartphone yang bisa mengakses informasi. "Saya sampaikan kepala desa, saat ini informasi apapun sudah ditangan, kalau mau tahu aturan pemerintahan desa dan segala informasi yang lagi poupler dan booming tinggal pencet," kata Ketua Komisi A, Nur Hidayati saat sosialiasi Pilkades di lantai 3 Gedung Pemkab Lumajang. Dia berharap kepala desa di Lumajang bisa mengikut informasi Lumajang dan Indonesia saat ini. Karena derasnya informasi di media online dan pemerintah sangat cepat. "Kalau pak kades ingin tahu bagaimana program pemerintah tinggal dicari melalui mesin pencari seperti Google, kalau mau tahu aturan pemerintah tinggal klik aja sudah ada dan tinggal baca," ungkapnya. Komisi A DPRD Lumajang juga mengaku terbantukan dalam hal-hal pelayanan di kedewanan dalam hal-hal aturan pemerintahan melalui media online. Bahkan, dirinya bersama anggota dewan di Komisi A juga terbantukan dalam penyebaran informasi kinerja di DPDR Lumajang. "Jujur saja, melalui media Lumajangsatu.com, kinerja Komisi A DPRD bisa tersampaikan," ungkap politis Nasdem. Komisi A berharap ada perubahan mindset ditengah kemajuan teknologi informasi, karena handphone saat ini bukan hanya untuk SMS dan Telepon tetapi memudahkan pekerjaan dalam pelayanan ke Masyarakat.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Disela-sela kesibukannya, As'at Malik Wakil Bupati Lumajang mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada insan jurnalis di Lumajang. Meskipun, belum bisa mengajak kumpul dan berdiskusi bersama guna membicarakan tentang pembangunan Lumajang. "Saya ucapkan selamat hari pers nasional, semoga insan jurnalis Lumajang semakin eksis dan mampu menyajikan berita-berita yang mendidik dan inovatif," ujar Wabup yang sebentar lagi dilantik menjadi Bupati Lumajang itu, Senin (09/02/2015) Keberdaan media massa sangat penting, karena bisa mengabarkan kepada masyarakat terhadap semua kegiatan serta persoalan yang kadang lepas dari perhatian semua orang termasuk pemerintah. Kedepannya, Pemkab harus lebih meningkatkan kemitraan dengan media massa tanpa harus tebang pilih. "Kita butuh dengan publikasi, sehingga kegiatan kita bisa diketahui oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga realisisainya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh media massa," terangnya. Di HPN 2015 As'at berharap kepada media yang ada di Lumajang untuk semakin objektif dan berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media jangan sampai hanya menyoroti dari sisi positifnya saja, namun sisi keberhasilannya juga harus diberitakan. "Kita berharap kepada media yang ada di Lumajang bisa memberikan informasi terhadap keberhasilan pemerintah, begitu pula kita perlu kritikan dari media massa untuk kemajuan bersama," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tentang siapa yang pantas mendampingi As'at Malik saat menjadi Bupati Lumajang, mulai jadi perbincangan disejumlah kalangan. Mulai perbincangan diwarung kopi, hingga perbincangan dikalangan partai politik. "Tentang siapa yang akan menjadi Wakil Bupati hal itu merupakan hak penuh dari Bupati terlantik untuk menunjuknya," ujar H. Muhammad Arif Ketua DPC Hanura Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (09/02/2015). Sebagai partai politik, Hanura hanya bisa memberikan saran kepada As'at Malik yang sebentar lagi dilantik menjadi Bupati, agar memilih wakil dari kalangan partai. Sehingga, memudahkan komunikasi dengan lintas partai. "Kalau boleh kita beri saran, wabupnya harus dari partai. Sebab pak As'at dulu berlatar belakang akademisi," terangnya. Senada dengan Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten Lumajang juga menyarankan agar Wabub ditunjuk dari kalangan partai. Sehingga memudahkan komunikasi dan memberikan warna dalam politik anggaran. "Saran PKB kepada pak Bupati, wakilnya harus dari kalangan partai," ungkap Anang Ahmad Saifuddin ketua DPC PKB Lumajang. Bahkan, PKB siap pasang badan untuk mengawal jalannya pemerintahan dibawah kendali As'at Malik. PKB juga telah menyiapkan sembilan nama jika nantinya As'at Malik meminta PKB untuk menjadi Wakil Bupati. "Kita juga sudah siapkan 9 nama untuk menjadi pendamping pak As'at," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Di Hari Pers Nasional 2015, ternyata, Ada perlakukan diskrimanasi terhadap media massa di Pemkab Lumajang yang diatur oleh Bagian Humas. Pasalnya, ada sekitar 5 media massa yang mendapat perlakukan khusus dalam kerjasama publikasi program pemerintah. Hal ini diakui oleh Kabag Humas Pemkab Lumajang, Bambang Hermanto yang baru saja menjabat sebagai Kabag Humas mengantikan Eddy Hozainy. "Kita melanjutkan program sebelumnya dengan kerjasama sekitar 5 media," ungkapnya, Senin(09/02/2015). Menurut dia, dalam anggaran di APBD 2015, anggaran untuk publikasi terbatas dalam mendukung 9 program bupati. Dia mengaku masuk sebagai Kabag Humas baru saja dan tidak tahu dalam perencanaan penganggaran. "Kita bekerja sesuai dengan anggaran," jelasnya. Sementara, Mamik, Kasubag Informasi Humas, untuk media massa lainya yang tidak melakukan kerjasama. Bila menulis berita yang baik tentang pemerintahan Lumajang setiap bulan akan diberi isentif 300 ribu. "Jadi pengajuannya bulanan, bila menulis berita baik, kecuali media yang melakukan kerjasama sebelumnya," terangnya. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Lumajang akan melakukan hearing dengan DPRD Lumajang. Pasalnya, dalam kerjasama media yang diakomodir oleh Bagian Humas menggunakan APBD 2015 yakni uang rakyat. Kerawanan yang dilakukan Humas bisa bernuansa politis untuk kepentingan sesaat. Sekedar dikethaui, Dalam kinerja PNS Pemkab, Almarhum Bupati SJharazad Masdar dan Wabup As'at Malik menekankan pentingnya publikasi dalam memajukan pembangunan di Lumajang dengan semua media massa. Hal senada disampaikan oleh Sekda, Buntaran, bahwa dalam publikasi kerap terlewatkan hal-hal besar dan tidak bisa dirasakan bagi pembangunan di Lumajang saat melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di Gedung Panti PKK beberapa waktu lalu.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Lumajang mendesak DPRD agar meminta Mendagri segera melantik As'at Malik menjadi Bupati Lumajang. Sehingga tidak akan ada kevakuman pimpinan yang cukup lama di Kabupaten Lumajang. "Kita minta DPRD Lumajang segera mendesak Mendagri segera melantik As'at Malik menjadi Bupati Lumajang," ujar H. Muhammad Arif Ketua DPC Hanura Kabupaten Lumajang saat melakukan konsolidasi di kantor Hanura jalan Sukarno-Hatta, Sabtu (07/02/2015). Hanura mengaku siap untuk mendukung As'at Malik dalam memimpin Kabupaten Lumajang. Sehingga pembangunan akan semakin baik untuk menuju masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. "Keluarga besar Hanura Lumajang siap mendukung As'at dalam memimpin Lumajang," terangnya. Disinggung tentang calon wakil bupati, Hanura berharap As'at bisa memilih pendamping dari kalangan partai politik. Sebab, latar belakang As'at Malik menjadi wakil bupati berasal dari akdemisi. "Untuk wabup itu adalah hak penuh Bupati yang dilantik untuk memilihnya. Kita berharap yang akan dipilih adalah dari kalangan partai politik untuk memudahkan komunikasi dengan lintas partai," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Lumajang menggelar sosialisasi Surat keputusan (SK) Kepengurusan DPC Hanura yang baru kepada seluruh kader di tingkat Kecamatan. Aitem pergantian hanya satu, yakni pergantian Sekjen Hanura dari Joni Volker S.Pd kepada Idiamin Musaba. "Kita melakukan sosialisasi pergantian kepengurusan DPC Hanura Lumajang kepada seluruh kader Hanura Lumajang," ujar H. Muhammad Arif kepada lumajangsatu.com, Sabtu (07/02/2015). Joni Volker sebagai Sekjen Hanura saat ini dirolling menjadi wakil ketua Hanura, sedangkan Idiamin Musaba sebelumnya menjadi wakil ketua menjadi Sekjen Hanura. SK baru bernonor SKEP/R.003/DPD.JTM/HANURA/I/2015 yang ditanda tangani oleh H.M Soedjatmiko SE selaku Ketua dan Liliek Edang Suparni SH, selaku Sekretasir tanggal 19 Januari 2015. Sementara itu, Joni Volker saat dihubungi mengaku bahwa keluarnya SK pergantian tersebut tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme partai yang benar. Selama ini, jika pengurus dianggap tidak aktif maka harus ada komunikasi dan juga ada surat peringatan. "Kami anggap SK itu tidak prosedural dan menyalahi kententuan partai," terang Joni saat dihubungi lumajangsatu.com. Jika partai Hanura mendeklarasikan sebagai partai yang modern, seharusnya setiap pergantian kepengurusan apalagi Sekretris harus dilakukan secara benar sesuai AD/ART partai. Joni menilai munculnya SK tersebut sarat dengan kepentingan dan menimbulkan tanda tanya besar. "Munculnya SK itu menimbulkan tanda tanya besar, ada kepentingan apa dibalik SK itu," jelasnya. Joni tidak mempermasalahkan jika dirinya sudah tidak dikehendaki untuk menjadi pengurus Hanura. Namun karena menyangkut tatanan partai, maka prosesnya harus dilakukan secara benar. "Kalau saya tidak dikehendaki tidak masalah, tapi ini kan sudah menyalahi tatanan partai," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pendidikan yang dikenal sebagai jantung sebuah wilayah perlu mendapat perhatian serius  dari pemerintah setempat, tidak hanya soal kurikulum namun infrastruktur pun perlu dibenahi. Jalan Desa di Dusun Kebonan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun yang merupakan akses pendidikan rusak parah sejak beberapa tahun yang lalu, kerusakan jalan dengan kondisi jalan berlubang itu mencapai sekira 1 kilo meter. "Lihat aja mas, rusaknya sudah parah gini," ungkap Hasan salah satu siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum saat dikonfirmasi lumajangsatu.com, Jumat (05/02/2015). Lebih lanjut ia mengatakan, dirinya kerap kali terlambat saat berangkat  sekolah. Pasalnya terkadang rantai sepedanya  putus karena gelombang jalan yang berlubang tersebut. "Kemarin saya terlambat, pas lewat sini rantai sepeda saya putus mas," tambahnya. Hal senada juga diungkapkan oleh pengguna jalan saat melintasi jalan tersebut, menurutnya jika melewati jalan dusun kebonan tersebut tak ubahnya bagaikan melintas di area cross. "Pokoknya jika lewat sini, kayak main cross," ungkap imron huda pria asal kunir tersebut. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan tersebut, sebab jalan tersebut merupakan akses pendidikan utama pendidikan baik ke sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. "Ya harus segera diperbaiki, sebab di krai itu pendidikannya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi itu ada mas," harapnya. (Mad/red)