Politik Dan Pemerintahan

Lumajang(lumajangsatu.com)- Pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Lumajang Sabtu siang (18/04/2015) masih menuai kritikan dan keluhan dari warga setempat. Pasalnya tidak sedikit keluarga tidak mampu tidak masuk dalam pendataan. "Banyak mas, saya pun gak dapat dana itu," ungkap salah satu warga yang namanya enggan disebutkan itu saat ditemui lumajangsatu.com. Sementara pihak PT.Pos Indonesia wilayah Lumajang membantah tudingan itu, menurutnya pihak kantor Pos hanya melakukan pembayaran pada data-data yang diterimanya dari Departemen Sosial Pusat melalui Data Tahun 2011 yang diverifikasi ulang pada tahun 2013. "Kami hanya membayarkan pada data-data yang kami terima mas, dan buktinya berjalan lancar kan," ungkap Kepala Satgas Wilayah Lumajang itu saat ditanya sejumlah awak media. Lebih lanjut ia mengakui, jika data yang diterima pihaknya itu memang data tahun 2011 yang sudah diverivikasi pada tahun 2013 oleh Tim Pendataan penerima PSKS. "Yang melakukan pendataan itu kan PKH, PSKH dan PPH bersama perangkat Desa setempat," tambahnya. Menurut data Satgas Penerima Dana PSKS di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Lumajang sebanyak 487 Jiwa dengan jumlah nominal uang sebesar Rp.292.200.000,". Warga berharap pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya sekedar asal ambil data, namun harus terus melakukan pendataan yang serius agar penerima dana PSKS tersebut tepat sasaran. (Mad/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - DPRD Lumajang mulai geram dengan penambangan pasir di Lumajang yang semkin tidak karuan dan cenderung tidak berijin serta merusak lingkungan. Meski sudah mengeluarkan rekomendasi pansus pasir, namun tidak ada greget atau tindakan kongkrit oleh pemerintah Lumajang. "Kita mulai geram ya, kita sudah keluarkan rekomendasi pansus pasir namun tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah," ujar Agus Wicaksono Ketua DPRD Lumajang, Jum'at (17/04/2015). Yang lebih parah lagi, pendapatan dari sektor pasir dari tahun 2010 hingga 2014 menukik tajam. Padahal, folume angkutan pasir semakin hari semakin banyak dan penambangan dengan alat berat sudah sampai di bibir pantai. "Pendapatan dari pasir dari tahun 2010 ke 2014 bukan turun drastis lagi ya, tapi terjun bebas, padahal truck pengangkut pasir dengan kasat mata semakin bertambah banyak," terangnya. Dari catatan strategis DPRD Lumajang disebutkan tahun 2010 pendapatan dari pasir mencapai Rp. 5.179.410.200, tahun 2012 Rp. 3.292.118.00, tahun 2012 Rp 2.595.705.00, tahun 2013 2.210.590.00 dan yang lebih sangat parah pendaptan pasir tahun 2014 hanya 75.835.00.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Hasil temuan komisi di DPRD Lumajang ternyata bayak urusan perijinan yang masih amburadul. DPRD dalam catatan setrategis atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2014 menyebutkan banyak tower seluler yang tidak berijin alis bodong. Anehnya, meski bodong alias tidak berijin ada 151 tower seluler yang bisa membayar pajak kepada pemerintah. "Ini yang jadi pertanyaan, tidak berijin namun malah bisa bayar pajak, ini landasannya dari mana," ujar Agus Wicaksono S. Sos ketua DPRD Lumajang kepada sejumlah wartawan, Jum'at (17/04/2015). Yang lebih parah lagi kata Agus ada 30 tower seluler yang tidak berijin dan juga tidak membayar pajak. Meski bodong, pada kenyataannya tower-tower tersebut bisa bediri megah dan kokoh. "Ada 30 tower yang asli bodong, dan kita minta pemerintah segera melakukan penertiban," tegas ketua PDI Perjuangan itu. As'at Malik Bupati Lumajang saat dikonfirmasi menyatakan akan melakukan kroscek kebenaran dari keberadaan tower-tower bodong itu. Hari Senin, Bupati akan mengumpulkan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membicarakan catatan dari DPRD. "Kita akan kroscek dulu ya, hari Senin kita akan kumpulkan semua SKPD untuk membahas persoalan catatan strategis DPRD itu," pungkasnya. Informasi yang berdar dikalangan masyarakat, untuk pengurusan ijin tower bisa mencapai 150 juta untuk satu tower saja. Namun, uang yang masuk ke Negara tidak sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha tower.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang,As'at Malik tidak alergi kritikan dari DPRD untuk memajukan masyarakat untuk sejahtera dan bermartabat. Karena kritikan sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk lebih baik. Meskipun dalam kesempatan, Bupati dengan Ketua DPRD terlihat akur dan mudah komunikasi. Tapi kritikan dalam pelayanan masyarakat sangat diperlukan, agar ada pengawasan dan kontrol di pemerintah. "Seperti Sayyidina Umar Bin Khattabm, saat diserahi sebagai pemimpin/ Khalifah. Beliau menangis khawatir umatnya tidak memberikan kritikan, karena takut. Sebab bila pemimpin tidak dikritik bisa berdosa, karena menyalahgunakan jabatannya," ujar As'at. As'at Malik sangat bersyukur dalam menjalankan roda pemerintahan, fungsi legislatif tetap menjalankan Tugas dan kewenangannya. Sehingga, banyaknya masukan dan kritikan sebuah hal yang bagus dalam pemerintahan Kabupaten Lumajang. "Ini perlu ada evaluasi dari catatan strategis DPRD Lumajang terhadap LKPJ Bupati 2015," ungkapnya. (ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - DPRD Lumajang menyoroti kinerja dari Bagian Humas Pemkab yang dalam menyampaikan informasi pembangunan tidak merata. Se-akan-akan pembangunan yang dilakukan Pemkab Lumajang tidak ada dan jalan ditempat. "Hendaknya penyebarluasan informasi up to date," kata Samsul Huda, wakil ketua DPRD Lumajang. Menurutnya, program pengaduan masyarakat sangat perlu disosialisasikan ke desa-desa dan adanya keseimbangan informasi antara Eksekutif (pemkab) dan Legislatif (DPRD). Selain itu, dalam kerjasama dengan media massa hendaknya tidak ada dikotomi, sebaiknya mengakomodir FKWL (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang) sebagai mediator. "Selain itu peningkatan SDM dalam penyampaian Informasi," ungkapnya. Sementara Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono berharap mitra kerja antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan media massa tidak ada dikotomi. Sehingga tidak ada kontrak kerjasama dengan media ada perbedaan. "Kalau ada perbedaan/ dikotomi, silakan mengadu ke DPRD, kita ngomon bareng antara media massa, jurnalis dengan satker bersangkutan," jelas Ketua PDIP Lumajang itu. DPRD tidak berharap Humas selaku penyelenggara penyebaran informasi berkerjasama dengan media-media tertentu dengan mengabaikan asas keadilan dan kebebasan pers.   Sedangkan Ketua FKWL, Arif Ulinuha mengatakan, sebaiknya Pemkab harus merangkul semua media massa dalam kerjasama penyebaran informasi. Sehingga tiadak ada diskriminasi terhadap rekan-rekan media. "Jadi tidak media yang dianak emaskan oleh Pemkab Lumajang," papar pria yang kini mengajar di IAI Syarifudin-Wonorejo-Kedungjajang.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) -  Banyaknya kritikan dan masukan ke Tim Panitia Seleksi Calon Sekda Lumajang (Tim Pansel Casekda) serta gerakan ormas serta LSM yang menuding adanya ketidak netralan. Ternyata, menyebabkan Tim Pansel Casekda jalan ditetap dan memabatalkan pendaftaran Casekda yang dibuka mulai 9 April kemarin. "Untuk sementara pendaftaran casekda ditutup, bukan dianulir atau tim pansel dibubarkan," ujar Buntaran Supriyanto, selaku Ketua Tim Pansel Casekda kepada wartawan saat ditemui di Gladi Lapang Bencana Semeru, Kamis(16/4) siang. Menurutnya, tim pansel Casekda menunda pendaftaran lantaran ada isu yang dihembuskan dan berkembang mengenai adanya anggapan ketidak netralan dari Panitia Seleksi. Namun, dirinya amat menyayangkan dengan adanya sekelompok orang yang menganggap adanya ketidak netralan yang dihembuskan. "Dari pada menganggu roda pemerintahan dan saya akan pesiun per 1 mei mendingan di tunda pendafatran Casekda, biar Plt yang melaksanakan," terang Buntaran. Informasi yang masuk di ruang redaksi lumajangsatu.com, Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM dan Ormas memberikan suatu mosi tidak percaya pada Tim Pansel Casekda. Pasalnya, salah satu panitia yakni, Nawawi Yaszd yang merupakan unsur orang ahli dibidangnya dianggap tidak netral, berstatus anggota partai Demokrat dan dianggap akan ada pengiringan pada salah satu casekda. Bahkan, ada sekelompok masyarakat yang menuding, Tim Pansel Casekda sebagai bentuk pengawalan pada orang-orang rezim Sjharazad Masdar. Bahkan, ada pengiringgan opini orang yang akan duduk di Sekda adalah Ormas Islam tertentu. "Kami tidak ingin, seleksi sekda seperti dipolitisir, padahal yang menetukan siapa sekda itu pak Bupati, kita hanya mengurus administrasi saja," ungkap Buntaran yang sebentar lagi pensiun.   Tim Pansel Casekda diketui oleh Buntaran (Sekda), Sekretaris Suprato (Ka BKD), Anggota Hartono (unsur Akademik), Muhammad Hariyadi Eko Romadhon (Unsur Tokoh Masyarakat) dan Nawawi Yazid (Unsur Ahli dan Berpengalaman dibidang Birokrasi). (ls/red)

Lumajang (lumajangsatyu.com) - Tak hanya jalan menuju Tempursari saja yang rusak, jalan menuju kecamatan Pasrujambe juga rusak parah. bahkan, jika hujan turun jalan tepatnya di desa Kertosari seperti kolam ikan lele. "Jalannya rusak, persis seperti kolam ikan lele, karena air hujan menggenang persis ditengah jalan dan tidak ada pilihan jalan yang bagus," ujar Fida Fareza warga Lumajang yang kebetulan melintas di jalan Jambearum, Kamis (16/04/2015). Hal senada juga dituturkan oleh Dion, warga Pasrujambe yang saat ini sudah pindah ke Padang. Dirinya sangat prihatin, karena jalur utama menuju Pasrujambe rusak parah. "Jalan yang rusak ini dari arah desa Kemuning mas, jika ingin ke Pasrujambe, kerusakannya sekitar 1 km, kalau sebelum itu jalannya cukup baik," terangnya. Jalan tersebut merupakan jalur yang biasanya dilalui oleh warga Pasrujambe jika ingin pergi ke Lumajang. Sebab, jalannya lebih dekat dibandingkan harus lewat ke Senduro. "Lewat Jambearum lebih dekat mas dari pada lewat Senduro," jelasnya. Diduga jalan tersebut rusak parah karena sering dilewati aramada truck pengangkut pasir. Karena sudah rusak, saat ini armada truck pengangkut pasir pindah arah melalaui jalur Senduro. "Kita berharap diperbaiki mas dan ada ketegasan pemerintah agar menindak truck-truck yang melebihi tonase jalan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Indah Amperawati Masdar adik alhmarhum Bupati Sjharazad Masdar yang merupakan calon kuat untuk mengisi posisi wakil bupati yang diusung oleh partai Demokrat nampaknya masih malu-malu kucing mengakuinya. Saat ditanya oleh sejumlah wartawan, Indah mengaku sebagai PNS tidak boleh berbicara soal politik. Saat berbincang dengan Foruk Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL) Indah menybeut dirinya oleh orang tuanya dilarng meminta jabatan. "Saya oleh almarhum orang tua dilarang meminta jabtan kepada manusia bahkan kepada Allah," ujar Indah saat berbincang dengan  (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL), Selasa (14/04/2015). Disinggung tentang komunikasi antara Demokrat dengan dirinya, Indah kembali menyebut bahwa PNS tidak boleh berbicara politik. Jika komunikasi hanya berjalan satu sisi saja, maka pasti tidak akan terjadi kesepakatan. "Partai politik bisa berbicara tentang wakil bupati, namun saya sebagai PNS tidak boleh bicara itu," jelas Indah sambil tersenyum lebar. Seperti diberitakan, Indah Amperawati masuk dalam urutan pertama sebagai nominasi calon wakil bupati yang diusung oleh Demokrat. Bahkan, Demokrat secara jelas memberikan rekomendasi kusus agar DPP Demokrat merekom adik kandung almarhum Bupati Lumajang itu.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lumajang akan menggelar gladi lapang tanggap darurat erupsi gunung Semeru di lapangan Kamarkajang Kecamatan Candipuro. Kegiatan yang akan melibatkan semua unsur masyarakat itu rencananya digelar tanggal 16 April 2015. "Kita akan gelar kegiatan gladi lapang tanggap darurat erupsi gunung Semeru yang akan ditempatkan di lapangan Kamarkajang Kecamatan candipuro," ujar Hendro Wahyono Kabid Penaggulangan, Kesiapsiagaan dan Logistik (PKL) BPBD Lumajang, Jum'at (10/04/2015). Para peserta gladi lapang berasal dari masyarakat Pronojiwo yang akan digeser ketempat gladi. Disamping itu, semua jajaran pemerintahan juga akan ikut dalam kegiatan gladi lapang tanggap darurat erupsi Semeru. "Ini juga rangkaian dari program, setelah kita bentuk rencana kontijensi erupsi Semeru, kemudian kita gelar gladi lapang erupsi Semeru," paparnya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi dipulau Jawa dan masuk gunung paling aktif. Keberadaan gunung Semeru disamping memberikan berkah berupa tambang pasir, juga potensi ancaman bencana bagi ribuan masyarakat yang berdiam di kaki gunung.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang Drs As'at M.Ag berharap kursi wakil buptai segera terisi. Dengan demikian, maka tugas-tugas keperintahan akan lebih ringan karena bisa dipikul oleh dua orang. "Ya tentunya begitu, karena kerjanya akan lebih ringan, namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar As'at kepada lumajangsatu.com, Kamis (09/04/2015). Disinggung wacana pengosongan wakil bupati, As'at menyebutkan bukan masalah setuju dan tidak tentang pengosongan wakil bupati. Namun, jika peraturan pemerintah (PP) menjadi acuan maka harus ditunggu hingga turun. "Namun jika pemilihan wakil bupati bisa dengan aturan yang lama, maka tidak perlu menunggu PP yang hingga kini belum keluar," jelasnya. Ia berharap kepada partai pengusung agar mengusulkan kader terbaiak yang nanatinya bisa memberikan masukan kepada Bupati. "Kalu prinsip saya, bisa kerjasama dan memahami tugasnya kemudian bisa banyak memberikan masukan kepada saya untuk kemajuan Lumajang," terangnya. Dengan aturan terbarau Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, calon wakil bupati akan disuslkan oleh partai pengsung yakni PAN, Golkar dan Demokrat. Setelahh muncul nama, maka DPRD Lumajang yang akan memilihnya.(Yd/red)