Politik Dan Pemerintahan

Lumajang (lumajangsatu.com) - Berita gembira warga Lumajang karena dalam waktu dekat jalan nasional sepanjang jalan Tempeh-Sumbersuko akan segera diperbaiki. Minggu depan, perbaikan akan segera dilakukan oleh balai besar wilayah V Surabaya. "Ini kita juga dapat surat bahwa mulai Senin depan, ruas jalan Tempeh-Sumbersuko yang rusak parah akan segera diperbaiki," ujar Nugroho Dwi Atmoko kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lumajang, Selasa (05/05/2015). Sebelumnya, banyak warga Lumajang yang berteriak di media sosial dan radio meminta agar jalan Tempeh-Sumbersuko segera diperbaiki. Sebab, saat ini kondisinya terlihat bukan seperti jalan nasional tapi lebih mirip jalan didalam hutan rimba. Bahkan, akibat jalan yang rusak itu sudah sangat menyengsarakan pengguna jalan terutama pengendara roda dua. Tak jarang, akibat menghindari jalan yang berlubang sering menimbulkan kecelakaan yang juga mengakibatkan korban jiwa.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kondisi jalan nasional mulai dari Kecamatan Tempah hingga Sumbersoko Rusak parah. Akibatnya, para pengendara khususnya roda dua harus berhati-hati jika melintas dijalan tersebut jika tidak ingin celaka. Dari pantauan lumajangsatu.com, kondisi rusaknya jalan mulai terlihat dari depan SPBU Tempeh hingga diutara kantor Polsek Sumbersuko. Ruas jalan sebelah barat kondisinya sangat rusak parah. "Yang rusak parah sebelah barat mas, karena dilewati angkutan pasir dalam kondisi terisi sehingga kerusakannya sangat luar biasa," ujar Ajib warga Pasirian, Senin (04/05/2015). Jika kondisi hujan, maka jalan yang berlubang sangat berbahaya karean tertup air dan tidak terlihat. Akibatnya, banyak sekali dari informasi masyrakat yang menimbulkan kecelkaan akibat terjerembab di jalan yang berlobang. "Kita berharap pemerintah segera memperbaikinya, jangan sampai ada banyak jatuh korban akibat jalan yang berlobang itu," pintanya. Seperti diberitakan, jalan mulai perempatan temph hingga di depan SPBU tempah sudah diperbaiki pada tahuan 2014. Disaping itu, mulai jembatan Merah Lumajang hingga desa Labruk juga telah diperbaiki. Pada awal tahun 2014, juga sempat terjadi aksi demo besar-besar oleh warga dan mahasiswa. bahkan, warga di Tempeh memblokir jalan dan mahasiswa PMII di depan pemkab Lumajang bentrok dengan polisi karena meminta jalan yang rusak segera diperbaiki.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pertanggal 1 Mai 2015 hari Jum'at dr Buntaran Supriyanto Sekda Lumajang resmi pensiun. Selama tiga hari hingga Senin, Lumajang tidak memiliki Sekda dan baru tanggal 4 Mai Bupati Lumajang As'at Malik mengumumkan Plt Sekda Lumajang. "Nanti tanggal 4 mai kita umumkan Plt Sekda Lumajang yang sekaligus sebagai ketua tim panitia seleksi (pansel) sekda Lumajang," ujar As'at Malik dibeberapa pertemuan. Karena Jum'at-Minggu libur panjang, maka praktis selama tiga hari Lumajang mengalami kekososngan posisi Sekda. Sekda Lumajang terpaksa diisi oleh Plt, karena tim pansel Sekda dibubarkan akibat salah satu anggota tim masuk dalam aktivis partai politik. Setelah tim pansel Sekda Lumajang melakukan seleksi kepada para pejabat yang mendaftar, nantinya akan dipilih 3 orang yang akan diajukan kepada Bupati setelah melewati serangkaian tes dan juga pemeriksaan kesehatan. "Saya nanti akan disodori 3 nama untuk dijadikan Sekda Lumajang, memilih salah satu diantara 3 nama itu adalah wewenang penuh Bupati," papar As'at Malik.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Untuk mempersiapkan pemilihan Wakil Bupati Lumajang 50 anggota DPRD melakukan studi banding ke beberapa daerah yang posisi wakilnya kosong. Studi banding dilakukan mulai Senin-Kamis, salah satunya daerah yang dikunjungi adalah Bogor. "Mulai Senin hingga Kamis anggota DPRD Lumajang melakukan studi banding ke Bogor dan beberapa daerah lain yang posisi wakilnya kosong," ujar Yos Sudarso Sekretaris DPRD Lumajang, Kamis (30/04/2015). Studi banding dilakukan untuk membadingkan kondisi Lumajang dengan daerah yang dijadikan studi. Jika ada langkah maju yang dilakukan oleh daerah yang distudi banding maka akan diterapkan di Lumajang. "Namanya studi banding, kita bandingkan kondisi daerah yang dituju dengan kondisi Lumajang," paparnya. Saat ini, dari hasil kosultasi dengan Mendagri, nama calon wakil Bupati dipasrahkan kepada partai pengusung. Sedangkan aturan hukumnya menggunakan aturan lama dan tidak perlu menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) dari UU Nomor 8 tahun 2015. "Seperti yang disampaikan oleh pak ketua DPRD, bahwa mekanisme pemilihan wakil Bupati menggunakan aturan lama," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Hasil laporan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Sekretaris DPRD Lumajang diminta mengembalikan dana perjalanan dinas diduga fiktif. Pasalnya, ada anggaran yang keluar dari APBD 2014 yang tidak sesuai pergunaaan dan laporan administrasinya. Dari temuan BPK, ada 14 Legislator yang diminta mengembalikan dana perjalanan dinas yang diduga fiktir. "Ya itu, temuan BPK, kita akan koordinasikan dengan pimpinan DPRD dulu," ungkap Sekretaris DPRD Lumajang, Yos Sudarso kepada wartawan dilobi Pemkab Lumajang, Rabu(29/4) siang. Menurutnya, ada perjalanan dinas yang diduga menggunakan pesawat terbang. Sehingga perlu dikembalikan, dikarekana tidak ada bukti kwintasi tiket. "Ya dikembalikan, karena itu temuan BPK," jelasnya. 14 Legislator yang dikabarkan untuk mengembalikan dana APBD itu, diduga juga ada wakil rakyat baru. "Saya belum cek mas, nanti saya lihat dulu ya," terangnya. (ls/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Data tower tidak berijin alias bodong di Lumajang antara catatan strategis DPRD dan Satpol PP tidak sama. Tower bodong versi satpol PP hanya berjumlah 30 tower saja, sedangkan versi DPRD jumlah tower bodong mencapai 181 tower. "Ooo.. tidak sebanyak itu, saat hearing KPT dengan Komisi A disebutkan ada 151 tower yang telah tercatat di KPT," ujar Totok Suharto Kasatpol PP Lumajang, Selasa (28/04/2015). Terkuaknya adanya tower bodong itu karena data antara KPT dan Bappekeb Lumajang tidak sama. Di Bappekab se-Lumajang ada 181 tower, sehingga ada selisih antara data jumlah tower di KPT dan Bappekab. "Berdasarkan data Bappekab ada 181 tower sedangkan yang tercatat di KPT hanya 151 sehingga yang tidak berijin 30 tower," terang Totok. Pihaknya saat ini sedangan mendata 30 tower tak berijin itu untuk kemudian melakukan pemanggilan pemiliknya. Satpol PP juga akan mematikan aliran listriknya kemudian melakukan penyegelan. "Kita sedang data, dan kita akan panggil serta mematikan aliran listriknya, karena biasanya pemilik tower kalau di surati saja tidak datang," pungkasnya. Sementara itu, saat penyampaian catatan strategis DPRD Lumajang menybutkan ada 151 tower bodong namun membayar pajak. Sedangkan 30 tower lainnya tidak membayar pajak dan juga tidak berijin, sehingga total tower bodong di Lumajang 181 tower.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Kursi Wakil Bupati Lumajang nampaknya akan masih sangat lama untuk terisi. Pasalnya, tiga partai pengusung pasangan SA'AT pada Pemilu 2013 belum melakukan koordinasi sama sekali. "Karena hasil konsultasi DPRD ke Mendagri baru muncul dan Frkasi baru melapor hasilnya kemaren mas, jadi kita belum melakukan koordinasi dengan partai pengsusung lainnya," ujar Moch. Sofi Sekretari DPC Demokrat Lumajang, Selasa (28/04/2015). Dalam waktu dekat, setelah kegiatan internal Demokrat sudah dilakukan maka barulah Demokrat akan melakukan koordinasi. Koordinasi tentunya untuk menentukan dua nama yang akan diajukan menjadi calon wabup menggantikan As'at Malik yang saat ini sudah menjadi Bupati. "Secepatnya kita akan koordinasi dengan PAN dan Golkar, saat ini kita sedang sibuk kegiatan internal menyambut Kongres Demokrat mas," papar politisi asal Randuagung itu. Sebelumnya, ketua DPD Golkar Lumajang Sujatmiko juga menyatakan bahwa belum ada koordinasi antara partai pengususng. Nama kader dari Golkar juga belum muncul, meskipun santer tiga nama kuat dari kader Golkar yang akan diajukan menjadi calon wakil Bupati. Agus Wicaksono S.Sos Ketua DPRD Lumajang meminta agar partai pengusung segera melakukan koordinasi dan segera mengusulkan dua nama. Jika tidak segera diajukan, tentunya kursi wabup akan semakin lama kosong. "Kita hanya bertugas memilih, jika tidak ada nama yang diajukan oleh partai pengusung maka tentunya kita tidak bisa memilih wakil bupati Lumajang," terang politisi PDI Perjuangan itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerja maksimal demi melayani masyarakat. Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-19 tahun 2015, Mendagri Tjahjo juga mengimbau Pemda untuk menyegerakan kesejahteraan masyarakat.  “Karena Otda, kan, mendorong kearifan lokal, makanya dengan Otda bisa mengembangkan kearifan lokal,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di halaman Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2015 dilansir dari viva.co.id. Tjahjo juga mengajak Pemda untuk membangun masyarakat mandiri, mampu mengelola Daerah Otonomi Baru (DOB) baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota.  “Dengan Otda, Saya menekankan jika membuat perencanaan pembangunan harus untuk jangka panjang, setiap pembangunan daerah juga harus dikomunikasikan dengan berbagai elemen baik daerah dan pusat sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya. Bertepatan dengan peringatan Hari Otda, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penghargaan kepada 3 Provinsi, 10 Kabupaten, serta 10 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Puluhan daerah itu antara lain Provinsi Jawa Timur,  Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY Jogjakarta.  Di tingkat Kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasangan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan di tingkat Kota penghargaan diterima oleh Kota Blitar, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Semarang, Kota Surabaya, serta Kota Jogjakarta. “Hasil ini harus diperhatikan, untuk memacu daerah Otda lain agar bisa berprestasi,” tuturnya. Saat ini total ada 539 Otonomi Daerah, dengan rincian 34 Provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia. Peringatan hari Otda sejatinya diperingati pada 25 April 2015 kemarin. Namun karena bertepatan dengan hari Sabtu dan libur, maka peringatan baru dilaksanakan hari ini.  Selain mendapat penghargaan dari Kemendagri, rencananya Selasa besok tiga Kepala Daerah dan sepuluh provinsi serta sepuluh Kota berprestasi kinerja terbaik akan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Sementara dua Kabupaten yaitu Tuban dan Purbalingga, serta Kota Madiun dan Mojokerto juga akan menerima tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden.(viva/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Inspektorat Pemkab Lumajang bergerak cepat untuk memberikan sanksi berat pada PNS yang melakukan Tindakan Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) saat menjabat. Chomsari yang divonis 1,5 tahun penjara dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Taman Kota senilai Rp. 350 juta akan dilakukan Pemberhentikan Tidak Hormat (PTH). Sedangkan Sulsum Wahyudi selaku atasannya, sebelum divonis bersalah dengan setahun penjara sudah mempercepat pensiun dini. "Chomsari akan di PTH, sesuai aturan," kata Hanifah Eka Siwi, kepala Inspektorat kepada wartawan di Pemkab Lumajang. Menurut dia, bagi PNS yang menyalah gunakan jabatannya dengan melakukan KKN akan dikenai sanksi PTH. "Setela ada salinan putusan, kita lakukan pemrosesan," ungkapnya. Inspektorat akan melakukan PTH bagi PNS yang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotimse dan diputuskan di Pengadilan. Pasalnya, tindakan KKN adalah kesalahan berat. "Kami sudah tidak kurang-kurang memberikan pengarahan dan pembinaan secara langsung," ungkap perempuan berkerudung itu.(ls/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah dikembalikan kepada partai pengusung dalam mengusulkan calon wakil Bupati, ternyata 3 partai pengusung SA'AT hingga kini belum melakukan koordinasi. Padahal, hanya 2 nama saja yang akan jadi calon wabup, sehingga sudah dipastikan salah satu partai pengusung harus rela kadernya tidak masuk dalam nominasi calon wabup. "Hingga ini kita belum melakukan komunikasi ya, kita akan segera lakukan komunikasi untuk bahas soal pengganti As'at Malik di posisi wakil bupati," ujar Sujatmiko SH, ketua DPD Golkar Lumajang, Jum'at (24/04/2015) Sementara itu, Agus Wicaksono ketua DPRD Lumajang meminta kepada 3 partai pengusung yakni PAN, Golkar dan Demokrat untuk segera menunjuk dua nama sebagai calon wakil bupati sesuai PP no 46 2008. Jika 3 partai pengusung tidak kunjung mengajukan nama, maka posisi wakil bupati Lumajang dipastikan mengalami kekosongan agak lama. "Kita hanya bertugas sebagai penyelenggara yang akan memilih, jika tidak ada calon yang diajukan maka tentunya akan lama kosong poisi waikil bupatinya," papar Agus. Seperti santer dikabarkan, PAN sudah bulat untuk mengajukan mantan ketua DPD PAN Lumajang H. Thoriq untuk jadi wabup. Sedangkan diinternal Golkar muncul tiga nama yakni Sujatmiko, Suigsan dan Hartono. Sedangkan di Demokrat muncul 10 nama diantaranya Indah Amperawati, Samsul Huda dan Much. Sofi.(Yd/red)