Lumajang - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan memperkuat langkah pencegahan korupsi, Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengajak seluruh perangkat daerah
Politik Dan Pemerintahan
Pemerintah Temukan Resto Besar di Lumajang Pakai LPG 3 Kg
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memperketat peredaran gas bersubsidi LPG 3 kg. Pasalnya, saat melakukan pemantauan, ditemukan banyak
Tukum Siap Jadi Pilot Project PPID Desa di Lumajang
Lumajang - Kepala Desa Tukum Susanto menyambut baik penunjukan Desa Tukum sebagai salah satu dari 25 desa yang dijadikan pilot project untuk Pejabat Pengelola
Tiga Penjabat Kepala Desa di Lumajang Dilantik Indah Wahyuni
Lumajang - Tiga Penjabat (Pj) Kepala Desa dilantik oleh Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang,
DPRD Ajak Media Ikut Informasikan Hasil Pembangunan Lumajang
Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang menggelar talk show bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lumajang di
Gerakan Relawan Bersarung Dukung Gus Hasan Maju Pilkada Lumajang
Lumajang - Gelombang dukungan kepada Gus Hasan Basri terus mengalir dari rekan-rekan seperjuangannya di dunia pendidikan keagamaan. Terbaru, Gus Nawawi
Gus Hasan Basri Layak Jadi Wakil Bupati Lumajang 2024
Lumajang - Menjelang Pilkada Lumajang 2024, mulai ramai bakal calon Bupati yang mulai bermunculan. Namun, cukup sedikit yang muncul sebagai calon Wakil Bupati,
DPRD Lumajang Dukung Penuh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Lumajang - Pada era digital yang terus berkembang, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas
Bimtek 25 PPID Desa di Lumajang Agar Semakin Akuntabel dan Transparan
Lumajang - Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang bekerja sama
716 PPPK Lumajang Terima SK di Pendopo Arya Wiraraja
Lumajang - Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni menggelar acara penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 716 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)