Jakarta(lumajangsatu.com - Rambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang biasanya rapi, harus berantakan akibat kena jambakan. Tapi, yang 'berani' menjabak rambut presiden bukan sembarang orang. Rambut orang nomor 1 di Indonesia itu dijambak oleh cucu keduanya, putra dari Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Aliya Rajasa, yakni Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Di akun twitternya, bahkan secara khusus SBY men-tweet kejadian ini. Termasuk, mengunggah foto 'aksi penjambakan' oleh Airlangga. "Presiden SBY: Rambut saya dijambak Airlangga. Belum tahu dia, yang dijambak RI1 hahaha," tulisnya dalam akun pribadinya @SBYudhoyono. Melihat kejadian lucu ini, sejumlah follower SBY memberikan reaksi beragam. Ada yang hanya ketawa dan ada juga yang memberikan komentarnya. (red) sumber : inilah.com
pemerintahan
Rawan Laka, Jalur Mudik Lumajang Bergelombang dan Sempit
Lumajang(lumajangsatu.com)-Jalur Mudik di Lumajang dikabarkan bergelombang, tidak rata dan sempit. Bagi pemudik yang melintas di kabupaten Lumajang, dihimbau hati-hati, karena berpotensi kecelakaa. Kasatlantas Polres Lumajang, AKP Ronny Edi Yusuf mengatakan, para pemudik dihimbau berhati-hati saat melintas di Lumajang. Selain jalan bergelombang, tidak rata dan sempit, juga naik turun di kawasan Utara. "Pokoknya hati-hati," ujarnya. Sedangkan jalan Lumajang-Jember yang lurus, juga jalanya tidak rata dan bisa menyebabkan kecelakaan. Polres Lumajang sendiri 7 pos pantau mudik, agar keselamatan para pemudik aman hingga sampai tujuan.(yan/red)
Muhammadiyah Pastikan Idul Fitri 8 Agustus
Jakarta(lumajangsatu.com) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan lembaganya sudah menetapkan bahwa Lebaran akan jatuh pada 8 Agustus 2013. Din mengungkapkan, Muhammadiyah menetapkan akhir Ramadan jatuh pada 7 Agustus 2013 pukul 04.15. Dia menjelaskan pada 7 Agustus 2013 itu terjadi konjungsi, di mana bumi, bulan dan matahari berada pada garis lurus dengan ketinggian tiga derajat. " Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menetapkan Salat Id 1434 Hijriah jatuh pada 8 Agustus," ujar Din ketika dihubungi Tempo, Senin, 5 Juli 2013. Din menjelaskan terdapat dua syarat penentuan 1 Syawal 1434 H menurut Muhammadiah. Pertama adalah ketika terjadi ijtima atau konjungsi yaitu ketika bulan, bumi dan matahari bertemu pada garis lurus menandai bulan berakhir. Kedua adalah ketika pada waktu matahari terbenam pada sore hari, bulan belum terbenam, berapapun ketinggiannya. "Tanpa melihat namun melalui perhitungan, kami bisa memastikan 1 Syawal jatuh pada 8 Agustus," ujar Din. Maka dengan begitu, dapat diprediksi Umat Muslim Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari yang sama. Sehingga diprediksi tidak ada perbedaan perayaan 1 Syawal 1434 H. Meskipun demikian, katanya, Muhammadiyah tetap menghormati jika umat Islam ada yang merayakan Idul Fitri pada tanggal lain. Muhammadiyah memulai puasa pada 9 Juli, sementara pemerintah menetapkan awal puasa pada 10 Juli lalu. Din melihat ada kemungkinan Idul Fitri akan bersamaan waktunya pada 10 tahun ke depan. Alasannya, karena disatukan oleh faktor alam. Din menjelaskan, dari tahun lalu hingga beberapa tahun ke depan, tambah dia, ijtimak (konjungsi) bumi dan bulan untuk 1 Syawal sering terjadi lebih awal. Ia menegaskan kemungkinan lebih banyaknya persamaan waktu lebaran itu, bukan karena perubahan standar metodologi, baik hisab atau rukyat. Namun lebih karena alam yang memungkinkan ijtimak bulan baru Syawal lebih awal. "Perhitungan persamaan ini sejak 1433 H hingga 1440 H. Dari 10 tahun itu kemungkinan penetapan lebaran lebih banyak bersamaan," ujar Din.(yan/red) sumber : tempo.co
HUT Perkawinan ke-37, Bu Ani Pajang Foto Nikah dengan SBY di Instagram
Jakarta(lumajangsatu.com)- Presiden SBY dan istrinya Ani Yudhoyono, hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-37. Bu Ani pun memajang foto pernikahannya pada 30 Juli 1976 tersebut di Instagram. "Tak pernah kulupakan," tulis Bu Ani dalam Instagramnya yang diuploadnya sekitar pukul 08.00 WIB, Selasa (30/7/2013). Dalam foto tersebut, SBY dan Bu Ani mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Saat itu SBY berusia 27 tahun, sedangkan Bu Ani berusia 24 tahun. Selama menikah dengan SBY, keduanya dikaruniai 2 anak yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Sumber:detik.com
Ikut Pilgub Jatim, Khofifah-Herman Dapat Nomor 4
Jakarta(lumajangsatu.com)- Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja mendapatkan nomor urut empat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 29 Agustus mendatang, kata Ketua KPU Provinsi Jatim Andry Dewanto di Jakarta, Rabu (31/7). "Pasangan calon Khofifah-Herman dapat nomor urut empat kalau ada SK (Surat Keputusan) dari KPU RI, karena anggota KPU Provinsi Jatim tinggal dua, sehingga plenonya tidak memenuhi quorum (jumlah minimum)," kata Andry usai sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP resmi memberhentikan tiga anggota KPU Jatim untuk sementara, karena dinilai melanggar kode etik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Ketiga anggota KPU Jatim itu adalah Agung Nugroho, Nadjib Hamid, dan Agus Mahfud Fauzi. Dengan pemberhentian tiga anggota KPU Jatim tersebut, otomatis KPU pusat yang akan mengambil alih segala tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Herman S. Sumawiredja berharap perubahan SK KPU Jatim Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dapat ditetapkan secepatnya. "Kami harap selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus sudah ada keputusan tersebut, karena setelah itu libur nasional, sehingga tidak berlama-lama," ujar Herman yang mantan Kapolda Jatim ini. DKPP mengabulkan gugatan Khofifah-Herman yang digugurkan oleh KPU Jatim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, karena persentase dukungan dari partai politik kurang dari 15 persen. Tim pasangan tersebut menduga ada pemalsuan dukungan yang dilakukan pasangan pesaing Sukarwo-Saifullah (Karsa) atas dua partai, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Pada saat menjelang verifikasi faktual dukungan dari kedua partai tersebut ternyata dipalsukan oleh pasangan Karsa. Akibatnya, suara dukungan ke pasangan Khofifah-Herman kurang 0,19 persen dari syarat. Sumber:www.suarapembaruan.com
3 Komisioner Dinonaktifkan, KPU Jatim: Gugatan Khofifah Naikkan Partisipasi Pemilih
Jakarta(lumajangsatu.com)- DKPP akhirnya meminta KPU meninjau ulang penetapan peserta Pilgub Jatim. Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Amad menilai konflik jelang Pilgub Jatim akan meningkatkan partisipasi pemilih. "Justru menggairahkan publik untuk lihat ini bagian dari pendidikan politik kewarganegaraan dan meningkatkan kualitas Pemilu," kata Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Amad usai sidang di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013). Menurutnya gugatan Khofifah diikuti warga Jatim. Sehingga akan meningkatkan partisipasi pemilih. "Kecenderungan kalau ada konflik yang konstruktif bisa tingkatkan partisipasi pemilih. Saya yakin di atas 70%," katanya. "Konflik itu bagian dari alat sosialiasi penyadaran dan pendidikan politik masyarakat," tandasnya. DKPP mengabulkan sebagaian gugatan Khofifah-Herman. DKPP menonaktifkan 3 komisioner KPU Jatim dan meminta KPU pusat meninjau ulang keputusan KPU Jatim tentang penetapan cagub Jatim. Peluang Khofifah-Herman ikut Pilgub Jatim kini terbuka lebar. Sumber http://news.detik.com
DKPP Nonaktifkan Tiga Komisioner KPU Jatim
Jakarta(lumajangsatu.com)- Perjuangan Khofifah-Herman yang gagal menjadi calon gubernur Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Melalui sidang gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebanyak tiga komisioner KPU Jawa Timur diberhentikan sementara. "Mengabulkan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 atasnama Andry Dewanto Ahmad (ketua KPU). Merehabilitasi teradu 5 atas nama Sayakti. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu 2 Najib Hamid. Teradu 3 Agung Nugroho, dan teradu 4 Agus Mahfud," kata Ketua DKPP Jimlu Ashiddiqie di sidang DKPP di Kantor DKPP di Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013). DKPP juga memerintahkan kepada KPU pusat untuk meninjau keputusan KPU Jatim. Langkah ini untuk memberikan perlindungan kepada hak konstitusional Khofifah-Herman. "Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tegas Jimly. Khofifah-Herman yang merasa terganjal ikut Pilgub Jatim mengadukan KPU Jatim ke DKPP. Mereka juga membawa perkara ini ke PTUN untuk memperjuangkan kesempatan mereka berlaga di Pilgub Jatim. Sumber http://news.detik.com
Presiden SBY Puji Rakyat Lumajang Karena Tidak Pernah Mengeluh
Lumajang(lumajangsatu.com)- Presiden SBY sangat bangga dan berkesan saat melakukan kunjungan ke Lumajang untuk kali pertamanya dalam acara safrai ramadhan. Pasalnya, masyarakat Lumajang tidak pernah mengeluh, tetap semangat bekerja dan selalu berikhtiar. Dalam sambutannya dipendopo Lumajang Selasa malam (30/07) usai mengunjungi 2 tempat yakni Kebun Salak di Desa/Kecamatan Pronojiwo dan Produksi Keripik Pisang dan Kebun Pisan Kirana di Desa Burno Kecamatan Senduro, menyatkan sangat bangga dan kagum dengan warga Lumajang. "Saya bahagia, kunjungan yang pertama sebagai presiden, yang sudah lama diinginkan ke Lumajang," kata SBY saat memberikan sambutan di pendopo Kabupaten Lumajang. Lanjut dia, sebenarnya Pak de karwo sering berceria tentang kehebatan tentang Lumajang, pembangunan, prestasinya . "Lumajang Menuju hari esok lebih baik. Apa yang dsampaikan pak de karwo benar," ungkapnya. SBY juga kagum saat berdialog dengan putra-putri Lumajang yang tidak suka mengeluh, memiliki ke- optimisan dan ikhtiar dalam mengejar cita-citanya. "Kalau masyarakat Indonesia seperti Lumajang, negeri kita cepat makmur. Bukan hanya religius, masyarakat dinamis dan maju." Pungkasnya.(Yd/red)
Jawab Pertanyaan Masyarakat di Twitter & Facebook, SBY Jawab Via Youtub
Jakarta(lumajangsatu.com)- Setelah aktif di Twitter dan Fan Page Facebook, Presiden SBY kini aktif di situs video Youtube. Presiden SBY merespons semua pertanyaan masyarakat yang diterimanya dari dua akun media sosial tersebut melalui Youtube. Respons ini akan tampil secara mingguan. Dalam video yang diupload pada Sabtu (27/7/2013) dengan tajuk "Isu Minggu Ini, Respons Presiden SBY (27 Juli 2013)", SBY merespons dua isu yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Dua isu itu adalah mengenai kenaikan harga bahan pokok dan persiapan mudik Lebaran. Video berdurasi 7 menit 42 detik ini menampilkan sesi wawancara Presiden SBY dengan seorang presenter cantik di sebuah ruangan di Istana Negara. Presiden yang mengenakan kemeja biru lengan pendek ini menjelaskan mengenai langkah-langkah pemerintah dalam menangani kenaikan harga bahan pokok dan persiapan mudik Lebaran. Dalam video itu juga ditampilkan cuplikan arahan Presiden dalam rapat terbatas 13 Juli 2013 di ruang rapat Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Dengan nada rendah namun tegas Presiden memberi teguran kepada menteri-menteri yang terkait dengan pengendalian harga bahan pokok. Dalam cupilkan video tersebut juga ditampilkan sejumlah respons masyarakat yang disampaikan melalui Twitter. Presenter cantik berbatik hijau itu menyebut ada 4.500 mention Twitter. Mengenai kenaikan harga daging sapi, Presiden SBY menjelaskan langkah jangka panjang yang dilakukan yakni menambah produksi dalam negeri dan meningkatkan peternakan sapi. Langkah jangka menengah yang dilakukan yakni menstabilkan harga sehinga harganya tidak terus naik. "Kita harap harga daging sapi mulai menurun dan syukur-syukur bisa mencapai Rp 75-80 ribu per kilogram," jelas SBY yang mengenakan safari lengan pendek warna biru ini. SBY juga menyebut harga sejumlah bahan dasar seperti cabai, bawang, beras, gula pasir, minyak goreng di pasaran sudah mulai stabil. Meski begitu pemerintah tetap melakukan stabilisasi harga dengan cara menambah pasokan dan operasi pasar. "Itulah yang dilakukan pemerintah hingga saat ini, dan akan terus kita lakukan," imbuhnya. Isu kedua yang ditanggapi oleh SBY adalah mengenai persiapan mudik Lebaran. Disebutkan ada 3.700 mention di twitter yang bertanya mengenai hal tersebut. Presiden SBY memastikan setiap tahun pemerintah selalu melaksanakan pengamaan dan pelayanan mudik Lebaran meskipun diakui masih ada jalan rusak dan kecelakaan lalu lintas. Presiden SBY menyebut jumlah mudik setiap tahun meningkat tajam dan diperkirakan tahun ini ada 30 juta pemudik. Sementara ada 1,5 juta kendaraan pribadi roda empat dan lebih dari 2 juta kendaraan roda dua. "Solusinya adalah, kita akan terus atasi dan kelola lalu lintas di jalur itu. Polisi yang dikerahkan hingga 100 ribu, agar tidak terjadi kemacetan parah," paparnya. Pemerintah juga terus memperbaiki jalur-jalur mudik yang rusak. Selain itu pasokan BBM di jalur-jalur mudik ditambah dan pos-pos kesehatan disiagakan. "Kalau di sana-sini masih ada kemacetan, sabar, pemerintah akan bekerja terus menerus. Saya sendiri akan melakukan pengawasan dan kunjungan ke lapangan untuk memastikan bahwa tugas pengamanan dan pelayanan kepada pemudik bisa dilakukan dengan baik," tutupnya.(yan) detik.com
THR Belum Juga Dibayar!Laporkan pada Nomor Telepon Ini
Jakarta(Lumajangsatu.com) - Mendekati Hari Raya Idul Fitri ternyata masih banyak buruh yang belum atau bahkan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Gebuk PHK (Gerakan Buruh Korban PHK) mendapatkan laporan adanya perusahaan yang belum memberikan THR kepada pekerjanya. Contohnya, salah satu perusahaan di daerah Cakung, Jakarta Timur yang belum memberikan haknya kepada 750 karyawannya. Kemudian perusahaan asing yang juga belum membayarkan THR kepada 400 buruh. "Ada sekitar 1150 buruh yang berpotensi tidak mendapatkan THR. Ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan Korea," kata pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta dilansir tribunnews.com, Minggu (28/7/2013). Maruli mengatakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihaknya yang terdiri dari 24 serikat buruh membuka posko pengaduan bagi buruh yang tak mendapat THR dan di PHK secara sewenang-wenang."Kami buat posko ini untuk wadah kami terkait maraknya PHK dan THR. Karena memang banyak buruh yang THR-nya tidak dibayarkan dan PHK tidak sah," katanya. Maruli menegaskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga membuka posko pengaduan, tapi kerap tak berjalan. Bahkan, setiap ada pengaduan dari buruh, hanya dijadikan sebagai alat transaksi dan hasilnya tak pernah disampaikan kepada para buruh."Ini menimbulkan kecurigaan, modusnya dari kemenakertrans, mereka menampung, menindak lanjuti, tapi hasilnya tidak pernah diberitahukan," ujarnya. Maruli menegaskan THR merupakan hak pekerja. Untuk itu, buruh seharusnya bisa menuntut hak mereka tersebut. Menurutnya, setiap ada pengaduan yang masuk, pihaknya akan melakukan verifikasi, apakah benar perusahaan itu tak memberikan THR, setelah itu, pihaknya akan menghubungi pihak perusahaan terkait pengaduan ini. "Kita akan jelaskan dari aspek hukum, bahwa THR wajib diberikan, takutnya, perusahaan tidak tahu hukumnya. Setelah itu, mereka harus membayar THR selambat-lambatnya H-7," katanya. Maruli mengungkapkan bila perusahaan membandel dan tetap tak mau membayar THR, maka pihaknya akan mengadukan ke pengawas tenaga kerja. "Itu ada pidananya, bunyi UU itu adalah THR untuk gaji 1 bulan," katanya. Masyarakat yang ingin mengadukan masalah tersebut dapat menghubungi Pusat Pengaduan di LBH Jakarta di nomor 021-3145518. (yan) TRIBUNNEWS.COM