pemerintahan

Jakarta(lumajangsatu.com)- Presiden SBY dan istrinya Ani Yudhoyono, hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-37. Bu Ani pun memajang foto pernikahannya pada 30 Juli 1976 tersebut di Instagram. "Tak pernah kulupakan," tulis Bu Ani dalam Instagramnya yang diuploadnya sekitar pukul 08.00 WIB, Selasa (30/7/2013). Dalam foto tersebut, SBY dan Bu Ani mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Saat itu SBY berusia 27 tahun, sedangkan Bu Ani berusia 24 tahun. Selama menikah dengan SBY, keduanya dikaruniai 2 anak yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.   Sumber:detik.com

Jakarta(lumajangsatu.com)- Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawiredja mendapatkan nomor urut empat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 29 Agustus mendatang, kata Ketua KPU Provinsi Jatim Andry Dewanto di Jakarta, Rabu (31/7). "Pasangan calon Khofifah-Herman dapat nomor urut empat kalau ada SK (Surat Keputusan) dari KPU RI, karena anggota KPU Provinsi Jatim tinggal dua, sehingga plenonya tidak memenuhi quorum (jumlah minimum)," kata Andry usai sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP resmi memberhentikan tiga anggota KPU Jatim untuk sementara, karena dinilai melanggar kode etik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Ketiga anggota KPU Jatim itu adalah Agung Nugroho, Nadjib Hamid, dan Agus Mahfud Fauzi. Dengan pemberhentian tiga anggota KPU Jatim tersebut, otomatis KPU pusat yang akan mengambil alih segala tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Herman S. Sumawiredja berharap perubahan SK KPU Jatim Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dapat ditetapkan secepatnya. "Kami harap selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus sudah ada keputusan tersebut, karena setelah itu libur nasional, sehingga tidak berlama-lama," ujar Herman yang mantan Kapolda Jatim ini. DKPP mengabulkan gugatan Khofifah-Herman yang digugurkan oleh KPU Jatim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, karena persentase dukungan dari partai politik kurang dari 15 persen. Tim pasangan tersebut menduga ada pemalsuan dukungan yang dilakukan pasangan pesaing Sukarwo-Saifullah (Karsa) atas dua partai, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Pada saat menjelang verifikasi faktual dukungan dari kedua partai tersebut ternyata dipalsukan oleh pasangan Karsa. Akibatnya, suara dukungan ke pasangan Khofifah-Herman kurang 0,19 persen dari syarat.   Sumber:www.suarapembaruan.com

Jakarta(lumajangsatu.com)- DKPP akhirnya meminta KPU meninjau ulang penetapan peserta Pilgub Jatim. Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Amad menilai konflik jelang Pilgub Jatim akan meningkatkan partisipasi pemilih. "Justru menggairahkan publik untuk lihat ini bagian dari pendidikan politik kewarganegaraan dan meningkatkan kualitas Pemilu," kata Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Amad usai sidang di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013). Menurutnya gugatan Khofifah diikuti warga Jatim. Sehingga akan meningkatkan partisipasi pemilih. "Kecenderungan kalau ada konflik yang konstruktif bisa tingkatkan partisipasi pemilih. Saya yakin di atas 70%," katanya. "Konflik itu bagian dari alat sosialiasi penyadaran dan pendidikan politik masyarakat," tandasnya. DKPP mengabulkan sebagaian gugatan Khofifah-Herman. DKPP menonaktifkan 3 komisioner KPU Jatim dan meminta KPU pusat meninjau ulang keputusan KPU Jatim tentang penetapan cagub Jatim. Peluang Khofifah-Herman ikut Pilgub Jatim kini terbuka lebar.   Sumber http://news.detik.com 

Jakarta(lumajangsatu.com)- Perjuangan Khofifah-Herman yang gagal menjadi calon gubernur Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Melalui sidang gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebanyak tiga komisioner KPU Jawa Timur diberhentikan sementara. "Mengabulkan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 atasnama Andry Dewanto Ahmad (ketua KPU). Merehabilitasi teradu 5 atas nama Sayakti. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu 2 Najib Hamid. Teradu 3 Agung Nugroho, dan teradu 4 Agus Mahfud," kata Ketua DKPP Jimlu Ashiddiqie di sidang DKPP di Kantor DKPP di Jl Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013). DKPP juga memerintahkan kepada KPU pusat untuk meninjau keputusan KPU Jatim. Langkah ini untuk memberikan perlindungan kepada hak konstitusional Khofifah-Herman. "Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," tegas Jimly. Khofifah-Herman yang merasa terganjal ikut Pilgub Jatim mengadukan KPU Jatim ke DKPP. Mereka juga membawa perkara ini ke PTUN untuk memperjuangkan kesempatan mereka berlaga di Pilgub Jatim.   Sumber http://news.detik.com

Lumajang(lumajangsatu.com)- Presiden SBY sangat bangga dan berkesan saat melakukan kunjungan ke Lumajang untuk kali pertamanya dalam acara safrai ramadhan. Pasalnya, masyarakat Lumajang tidak pernah mengeluh, tetap semangat bekerja dan selalu berikhtiar. Dalam sambutannya dipendopo Lumajang Selasa malam (30/07) usai mengunjungi 2 tempat yakni Kebun Salak di Desa/Kecamatan Pronojiwo dan Produksi Keripik Pisang dan Kebun Pisan Kirana di Desa Burno Kecamatan Senduro, menyatkan sangat bangga dan kagum dengan warga Lumajang. "Saya bahagia, kunjungan yang pertama sebagai presiden, yang sudah lama diinginkan ke Lumajang," kata SBY saat memberikan sambutan di pendopo Kabupaten Lumajang. Lanjut dia, sebenarnya Pak de karwo sering berceria tentang kehebatan tentang Lumajang, pembangunan, prestasinya . "Lumajang Menuju hari esok lebih baik. Apa yang dsampaikan pak de karwo benar," ungkapnya. SBY juga kagum saat berdialog dengan putra-putri Lumajang yang  tidak suka mengeluh, memiliki ke- optimisan dan ikhtiar dalam mengejar cita-citanya. "Kalau masyarakat Indonesia seperti Lumajang, negeri kita cepat makmur. Bukan hanya religius, masyarakat dinamis dan maju." Pungkasnya.(Yd/red)

Jakarta(lumajangsatu.com)- Setelah aktif di Twitter dan Fan Page Facebook, Presiden SBY kini aktif di situs video Youtube. Presiden SBY merespons semua pertanyaan masyarakat yang diterimanya dari dua akun media sosial tersebut melalui Youtube. Respons ini akan tampil secara mingguan. Dalam video yang diupload pada Sabtu (27/7/2013) dengan tajuk "Isu Minggu Ini, Respons Presiden SBY (27 Juli 2013)", SBY merespons dua isu yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Dua isu itu adalah mengenai kenaikan harga bahan pokok dan persiapan mudik Lebaran. Video berdurasi 7 menit 42 detik ini menampilkan sesi wawancara Presiden SBY dengan seorang presenter cantik di sebuah ruangan di Istana Negara. Presiden yang mengenakan kemeja biru lengan pendek ini menjelaskan mengenai langkah-langkah pemerintah dalam menangani kenaikan harga bahan pokok dan persiapan mudik Lebaran. Dalam video itu juga ditampilkan cuplikan arahan Presiden dalam rapat terbatas 13 Juli 2013 di ruang rapat Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Dengan nada rendah namun tegas Presiden memberi teguran kepada menteri-menteri yang terkait dengan pengendalian harga bahan pokok. Dalam cupilkan video tersebut juga ditampilkan sejumlah respons masyarakat yang disampaikan melalui Twitter. Presenter cantik berbatik hijau itu menyebut ada 4.500 mention Twitter. Mengenai kenaikan harga daging sapi, Presiden SBY menjelaskan langkah jangka panjang yang dilakukan yakni menambah produksi dalam negeri dan meningkatkan peternakan sapi. Langkah jangka menengah yang dilakukan yakni menstabilkan harga sehinga harganya tidak terus naik.  "Kita harap harga daging sapi mulai menurun dan syukur-syukur bisa mencapai Rp 75-80 ribu per kilogram," jelas SBY yang mengenakan safari lengan pendek warna biru ini. SBY juga menyebut harga sejumlah bahan dasar seperti cabai, bawang, beras, gula pasir, minyak goreng di pasaran sudah mulai stabil. Meski begitu pemerintah tetap melakukan stabilisasi harga dengan cara menambah pasokan dan operasi pasar. "Itulah yang dilakukan pemerintah hingga saat ini, dan akan terus kita lakukan," imbuhnya. Isu kedua yang ditanggapi oleh SBY adalah mengenai persiapan mudik Lebaran. Disebutkan ada 3.700 mention di twitter yang bertanya mengenai hal tersebut. Presiden SBY memastikan setiap tahun pemerintah selalu melaksanakan pengamaan dan pelayanan mudik Lebaran meskipun diakui masih ada jalan rusak dan kecelakaan lalu lintas. Presiden SBY menyebut jumlah mudik setiap tahun meningkat tajam dan diperkirakan tahun ini ada 30 juta pemudik. Sementara ada 1,5 juta kendaraan pribadi roda empat dan lebih dari 2 juta kendaraan roda dua. "Solusinya adalah, kita akan terus atasi dan kelola lalu lintas di jalur itu. Polisi yang dikerahkan hingga 100 ribu, agar tidak terjadi kemacetan parah," paparnya. Pemerintah juga terus memperbaiki jalur-jalur mudik yang rusak. Selain itu pasokan BBM di jalur-jalur mudik ditambah dan pos-pos kesehatan disiagakan. "Kalau di sana-sini masih ada kemacetan, sabar, pemerintah akan bekerja terus menerus. Saya sendiri akan melakukan pengawasan dan kunjungan ke lapangan untuk memastikan bahwa tugas pengamanan dan pelayanan kepada pemudik bisa dilakukan dengan baik," tutupnya.(yan) detik.com

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Mendekati Hari Raya Idul Fitri ternyata masih banyak buruh yang belum atau bahkan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Gebuk PHK (Gerakan Buruh Korban PHK) mendapatkan laporan adanya perusahaan yang belum memberikan THR kepada pekerjanya. Contohnya, salah satu perusahaan di daerah Cakung, Jakarta Timur yang belum memberikan haknya kepada 750 karyawannya. Kemudian perusahaan asing yang juga belum membayarkan THR kepada 400 buruh. "Ada sekitar 1150 buruh yang berpotensi tidak mendapatkan THR. Ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan Korea," kata pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta dilansir tribunnews.com, Minggu (28/7/2013). Maruli mengatakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihaknya yang terdiri dari 24 serikat buruh membuka posko pengaduan bagi buruh yang tak mendapat THR dan di PHK secara sewenang-wenang."Kami buat posko ini untuk wadah kami terkait maraknya PHK dan THR. Karena memang banyak buruh yang THR-nya tidak dibayarkan dan PHK tidak sah," katanya. Maruli menegaskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga membuka posko pengaduan, tapi kerap tak berjalan. Bahkan, setiap ada pengaduan dari buruh, hanya dijadikan sebagai alat transaksi dan hasilnya tak pernah disampaikan kepada para buruh."Ini menimbulkan kecurigaan, modusnya dari kemenakertrans, mereka menampung, menindak lanjuti, tapi hasilnya tidak pernah diberitahukan," ujarnya. Maruli menegaskan THR merupakan hak pekerja. Untuk itu, buruh seharusnya bisa menuntut hak mereka tersebut. Menurutnya, setiap ada pengaduan yang masuk, pihaknya akan melakukan verifikasi, apakah benar perusahaan itu tak memberikan THR, setelah itu, pihaknya akan menghubungi pihak perusahaan terkait pengaduan ini. "Kita akan jelaskan dari aspek hukum, bahwa THR wajib diberikan, takutnya, perusahaan tidak tahu hukumnya. Setelah itu, mereka harus membayar THR selambat-lambatnya H-7," katanya. Maruli mengungkapkan bila perusahaan membandel dan tetap tak mau membayar THR, maka pihaknya akan mengadukan ke pengawas tenaga kerja. "Itu ada pidananya, bunyi UU itu adalah THR untuk gaji 1 bulan," katanya. Masyarakat yang ingin mengadukan masalah tersebut dapat menghubungi Pusat Pengaduan di LBH Jakarta di nomor 021-3145518. (yan) TRIBUNNEWS.COM

Jakarta(lumajangsatu.com) - Partai-partai politik (parpol) dinilai memberikan contoh buruk kalau mencalonkan keluarga narapidana kasus korupsi, dalam berbagai pentas politik elektoral didaerah maupun nasional. Penilaian itu, diutarakan Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi. "Misalnya, dicalonkannya Maphilinda, istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman, sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Herman Deru di Pilgub Sumatera Selatan. Itu adalah sebuah contoh buruk," kata Airlangga Pribadi dalam keterangan persnya dilansir tribunnews.com, Minggu(28/07/2013). Syahrial, kata dia, adalah mantan kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi dan sudah terbukti dengan vonis dari pengadilan serta Mahkamah Agung. Menurutnya, pencalonan tokoh seperti Maphilinda menunjukkan adanya kehendak dari keluarga untuk meneruskan dinasti politik dan kemakmuran yang berhasil diraih penerus sebelumnya. Kemakmuran yang dimaksud, kata Airlangga, adalah hasil yang didapat setiap anggota dinasti politik yang bersangkutan dari pemanfaatan dana anggaran publik milik pemerintah. Meski secara politik Maphilinda berhak dicalonkan dan mencalonkan diri, Airlangga menilai hal itu tidak tepat dari aspek fatsun politik. "Publik harus menghukum partai yang mengabaikan fatsun politik. Ada beberapa cara. Pertama, publik bisa melakukan penghukuman terhadap mereka dengan tidak memilih mereka dalam proses elektoral," ujarnya. Sementara cara yang kedua, terus Airlangga, masyarakat sipil harus mengingatkan publik dengan memublikasikan korupsi yang dilakukan oleh elite-elit politik. Sedangkan cara yang ketiga, mengajukan regulasi yang ketat tentang hal itu agar tak terulang. "Terutama, regulasi mengenai dibatasinya hak untuk menjadi pejabat politik melalui proses pemilu bagian dari keluarga dari elite politik, yang telah terbukti korup setidaknya selama satu periode kedepan," pungkasnya.(yan) TRIBUNNEWS.COM

Senduro(lumajangsatu.com)-Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Lumajang untuk mencicipi dan melihat kebun Pisang Mas Kirana. Para Petani berharap harga bisa Kirana mahal dan mensejahterakan mereka. Pasalnya, harga pisang Mas Kirana untuk yang Grade A Rp 5 ribu/kg dan grade B Rp 2 ribu/kg. Petani dengan luas 1 hektar diperkirakan dalam satu tahun bisa meraup penghasilan Rp 32 juta. Sedangkan untuk ke pedagang tradisional, satu tanda pisang Kirana masih berkisaran Rp. 15 ribu-30 ribu. "Saya harap ada harga standar, jadi kita sebagai petani dan pembudidaya juga tetap menjaga kualitas pisang mas kirana," Ujar, Saujah, warga Kandang Tepus. "Kalo bisa mas, yang beli pemerintah degan harga yag sudah ditetapkan, seperti beras gito lo," ujar Siti Maimunah warga lainya. Selain itu, para pedagang yang mau beli ke petani Pisang juga perlu ada sertifikasi. Hal ini agar petani merasa aman menjual pisang mas kirana.(yan)

Lumajang- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang terus melakukan pengawasan pada proses tahapan pencalegan. Menurut Hisbullah Huda SH, Komisoner Panwaslu, masa uji publik bagi para caleg sudah usai tanggal 18 juli 2013. "Masa uji Publik telah selsai tanggal 18 Juli lalu," Ujar Hisbullah Sabtu (27/07/2013).   Ia menmabhkan, sesuai aturan PKPU Nomor 13, bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri melalui partai lain harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya. Tenggang waktu bagi caleg yang belum melengkapi berkas-berkas hingga tanggal 1 Agustus 2013. Jika sampai pada proses daftar caleg tetap (DCT) caleg tidak memenuhi syarat kelengkapan maka panwas akan mengelurkan rekomendasi pencoretan. Dari hasil pantauan panwaslu ke KPU, nampaknya para caleg yang loncat partai atau sebagai kepala desa sudah siap dengan segala konsekwensinya. Hanya saja, para caleg tersebut masih menunggu hingga batas akhir dari penetapan DCT. "semua caleg nampaknya sudah siap tinggal menunggu gongnya saja," pungkasnya.(Yd/red)