Author : Redaksi

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Semarak Pemilu akan terlihat jika mulai kampanye akbar berlangsung, saat jalanan dipenuhi konvoi parpol-parpol. KPU telah menetapkan kampanye akbar itu berlangsung 16 Maret sampai 5 April 2014. "Kampanye rapat umum (akbar-red) dan melalui media massa tanggal 16 Maret-5 April," kata komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (20/2/2014). Menurut Arief, KPU beserta 12 partai politik telah membahas agenda kampanye akbar itu untuk pembagian lokasi dan waktunya. Namun jadwal itu belum final. Dalam jadwal sementara, pembagian waktu itu disusun berdasarkan propinsi dan parpol. Satu propinsi bisa diisi 3-5 parpol di semua propinsi hari yang sama. Misal parpol no 1-3 tanggal 16 Maret di semua propinsi. Tapi tidak setiap hari semua parpol kampanye pada 16 Maret-5 April. Dalam rentang itu rata-rata tiap parpol hanya 4 kali kampanye di semua propinsi. Hal itu karena KPU Provinsi juga akan membuat jadwal sendiri. "Tanggal 15-nya KPU berencana membuat kampanye damai semacam deklarasi damai," ucap Arief.(red)   sumber : detik.com

Jakarta(Lumajangsatu.com) - Tak ada habisnya jika bicara soal Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Sebab, kiai yang pernah menjadi Presiden RI ini memang memiliki segudang cerita dan pemikiran. Salah satunya adalah mengenai kenangan masa kecil Gus Dur. Mungkin tak banyak yang tahu jika saat kecil, Gus Dur kerap bertemu dengan Bapak Republik Indonesia, Ibrahim Datuk Tan Malaka . Namun saat itu Gus Dur tak tahu orang yang kerap bertemu dengannya itu adalah Tan Malaka , tokoh penting komunis di Indonesia dan internasional. Ceritanya, pada 1944 Gus Dur diajak oleh sang ayah, Wahid Hasyim, untuk pindah ke Jakarta. Saat itu Gus Dur baru berusia empat tahun. Mereka tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.  Seperti dikutip dari buku 'Biografi Gus Dur' karya Greg Barton, kedatangan Gus Dur dan sang ayah ke Jakarta bukan tanpa alasan. Saat itu, Wahid Hasyim ditunjuk oleh sang ayah, Kiai Hasyim Asyari untuk mewakilinya memimpin Shububu (kantor urusan agama). Shububu dibentuk oleh penjajah Jepang sebagai kompensasi atas penahanannya. Saat itu, Kiai Hasyim dilema karena diminta Jepang memimpin Shububu. Jika menolak hal itu tentu akan membuat kecurigaan bagi Jepang. Sementara jika diterima, dia tak mau dirinya dan NU dicap mendapat akomodasi dari penjajah.  Akhirnya dengan jeli dia mengusulkan agar anaknya, Wahid Hasyim menjadi kuasanya memimpin Shububu. Sebab dengan demikian Wahid Hasyim dapat bergerak bebas berkomunikasi dengan para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta tanpa dicurigai Jepang. Benar saja. Di Jakarta Wahid Hasyim kerap bertemu dan menjalin komunikasi dengan berbagai aktivis kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan Tan Malaka . Hal ini disaksikan langsung oleh mata kepala Gus Dur. Saat malam tiba, rumah yang didiami Wahid Hasyim dan Gus Dur kerap didatangi oleh seorang tamu bernama Hussein. Pria itu kerap berpakaian petani warna hitam. Setiap Hussein datang, Gus Dur selalu membukakan pintu untuknya. "Ayah saya sering didatangi Pak Hussein dari Banten. Saya tahunya itu, ada yang ketok-ketok pintu, saya buka pintu. Lalu dia bilang 'bapak ada?', tunggu sebentar ya. Saya ke dalam memberi tahu ayah saya, 'ada Pak Hussein dari Banten', oo ayah saya langsung segera bangun dan bilang pada saya, 'katakan pada ibu bahwa Pak Hussein Banten datang," kata Gus Dur. Gus Dur yang saat itu masih kecil percaya saja bahwa tamu yang datang menemui ayahnya itu bernama Hussein. Namun, belakangan itu baru mengetahui bahwa Hussein sebenarnya adalah seorang pejuang besar bernama Tan Malaka . "Lalu beberapa tahun kemudian, ibu saya mengatakan pada saya, 'kamu ingat gak Pak Hussein Banten yang sering datang ke rumah? itu Tan Malaka itu," kata Gus Dur. Ilyas Hussein merupakan salah satu nama samaran Tan Malaka . Saat kembali ke tanah air pada Juni 1942, Tan Malaka tetap menggunakan nama samarannya itu. Tan Malaka kembali ke Hindia Belanda (saat ini Indonesia) setelah Belanda menyerah kepada Jepang.  Tan Malaka yang saat penjajahan Jepang menjadi tahanan politik dan dilarang menginjakkan kakinya di tanah air, sadar kondisi di Indonesia telah berubah dengan peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Artinya, dengan berkuasanya Jepang dia bisa kembali ke tanah air karena status buangan politik otomatis sudah hilang. Meski demikian dia tetap menyembunyikan identitas aslinya karena pihak Jepang telah mengetahui sepak terjangnya semasa penjajahan Belanda. Seperti yang diceritakan Gus Dur, Hussein alias Tan Malaka berasal dari Banten. Tan Malakamemang pernah tinggal di Bayah, Banten, setelah sebelumnya sempat tinggal di Kalibata, Jakarta. Saat tinggal di Kalibata, Tan Malaka rajin memantau kondisi dunia pergerakan para tokoh nasional saat itu. Tan Malaka yang sudah sangat lama meninggalkan Indonesia karena dibuang Belanda saat itu tak lagi erlalu memahami kondisi politik dan pergerakan di tanah air. Dia pun mempelajari kondisi politik dan pergerakan saat itu sambil tetap menutupi identitas aslinya. Di tempat itu pula Tan Malaka menghasilkan karyanya yang berjudul 'Madilog.' Seperti dikutip dari buku 'Tan Malaka: Pahlawan Besar yang Dilupakan Sejarah' Karya Masykur Arif Rahman, Tan Malaka pindah ke Banten setelah kegiatannya mulai dicurigai oleh mata-mata Jepang saat itu. Di Bayah, Banten, Tan Malaka bekerja sebagai buruh di lokasi pertambangan romusha.  Dia tertarik bekerja di tempat itu karena bisa langsung berada di tengah-tengah buruh pekerja paksa dan bisa mendidik mereka. Meski berada di Banten, Tan Malaka kerap mondar-mandir Jakarta. Tokoh komunis ini kerap menemui tokoh pergerakan, salah satunya adalah Wahid Hasyim. Gus Dur menjadi saksi bahwa ayahnya yang notabene seorang nasionalis dan tokoh agama menjalin hubungan persahabatan dengan seorang komunis. Hal ini di kemudian hari diakui Gus Dur sebagai salah satu dasar pemikirannya untuk mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966. Pada tahun 1999, Gus Dur dipilih menjadi Presiden RI yang ke-4. Di masa kepemimpinannya itu, Gus Dur melontarkan idenya untuk mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966 tersebut. TAP tersebut berisi soal pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme," demikian isi TAP MPRS XXV Tahun 1966. TAP tersebut dikeluarkan setelah tragedi pembunuhan para jenderal revolusi yang biasa disebut Gerakan 30 September/G30S. Rezim Orde Baru menuding PKI sebagai otak pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat (AD) itu. Namun, hingga kini peristiwa sebenarnya masih menjadi misteri. Gus Dur sendiri pernah menyatakan TAP tersebut melanggar hak hukum orang. Selain itu, besar kemungkinan TAP itu telah menghukum orang tidak bersalah secara sewenang-wenang, karenanya harus dicabut. "TAP tersebut jadi karena semata-mata hawa nafsu seseorang yang takut dinamakan dia PKI. Saya ini lahir dari keluarga bukan PKI, tetapi saya tahu hak orang," demikian kata Gus Dur dalam dialog rutin usai Shalat Jumat di Masjid Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta, Jumat 31 Maret 2000 lalu. Namun, keinginan Gus Dur untuk mencabut TAP tersebut urung terjadi. Pasalnya, Gus Dur keburu jatuh dari kursi Presiden pada 2001. Tan Malaka sendiri pernah menjabat sebagai pimpinan PKI pada 1921. Namun, perbedaan pendapat antara dirinya dengan sejumlah elite PKI seperti Semaun, Muso, Alimin dan Darsono akhirnya membuatnya memilih keluar dari PKI. Salahh satu contoh perbedaan pemikirannya dengan para elite PKI itu adalah soal pemberontakan PKI pada 1926-1927. Tan Malaka saat itu tak setuju dengan pemberontakan yang akhirnya berujung pada kegagalan itu. Meski tak lagi berada di PKI Tan Malaka tetap konsisten berjuang dengan paham komunis yang dianutnya. Sebab, komunisme bagi Tan Malaka adalah jalan hidup dan metode untuk memperbaiki dunia. Meski seorang komunis, Tan Malaka adalah sosok yang percaya akan adanya Tuhan. Sejak kecil dia sudah hapal Alquran. Bahkan saat berpidato di Kongres Komunis Internasional (Kominter) pada 1922, Tan Malaka dengan lantang menyatakan Pan-Islamisme bukanlah musuh komunis. Pan-Islamisme justru sahabat untuk menghancurkan kapitalisme. "Kalau saya berdiri di depan Tuhan, saya adalah seorang muslim. Bila saya berdiri di depan manusia saya bukan seorang muslim," demikian pidato Tan Malaka di hadapan Lenin saat itu. Pernyataan itu dapat diartikan bahwa Tan Malaka memisahkan urusan agama dengan urusan sosial duniawi. Untuk akhirat dia adalah seorang muslim. Tapi untuk urusan dunia dia menggunakan komunisme sebagai jalan untuk membebaskan dunia dari keserakahan kaum kapitalis.(Merdeka.com)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Persebo-Bondowoso sudah mengajukan Stadion Semeru Lumajang ke PSSI Pusat sebagai kandang untuk mengarungi kompetisi Divisi Utama 2014. Pasalnya, Pengkab PSSI Lumajang menyatakan Bupati menyetujui Stadion Semeru jadikan home base klub asal Kota Tape. "Sembilan puluh sembilan persen di Lumajang. Kita sudah ajukan ke PSSI, tinggal mengajukan surat ijin sewa ke Bupati," kata Marzuki, pemilik Persebo. Menurut dia, sekarang tinggal menunggu verifikasi dari PSSI soal kelayakan stadion. Bahkan, pemain Persebo sudah melakukan seleksi pemain. "Pemain kita masih di Surabaya," ungkap pria yang juga pengurus Asosiasi PSSI Jatim itu. Sekadar diketahui, kick off Divisi Utama 2014 akan dilangsungkan tanggal 15 April mendatang. Saat ini, PSSI masih melakukan verifikasi kesiapan klub peserta. (red)

Lumajang(Lumajangsatu.com)- H Thoriq kembali dipercaya untuk menukangi klub sepak bola kebanggaan Lumajang PSIL oleh pemilik klub lokal dan pengurus PSSI. Para insan sepak bola di kaki Gunung Semeru menilai H Thoriq mampu mengairah dan membawa PSIL lebih maju. Hadi Prayitno, pemilik klub Persegen menilai, H Thoriq sosok ketua umum dan Manajer yang sangat mengerti kebutuhan tim. Selain itu, dia lebih mengutamakan potensi pemain lokal untuk berkiprah. "Abah Thoriq sangat mengerti apa kebutuhan tim," kata mantan pemain PSIL. Hal senada disampaikan, Suharto, pelatih Rajawali FC Jatiroto, dipilihnya H Thoriq dikarenakan selalu hadir lapangan untuk memantau pemain dan kesiapan tim. Bahkan, selalu meluangkan waktunya untuk bisa bersama tim dalam segala hal. "Bang Thoriq memang layak untuk ngurusi PSIL, dia memiliki komitmen," jelasnya. Sementara, H Thoriq mengaku tidak bisa menolak, karena para pemilik klub dan pengurus PSSI Lumajang sudah mempercayakan. Dirinya hanya ingin mendapat doa dan dukungannya. "Bila dipercaya berarti ini amanah, saya siap membawa PSIL ke Divisi Utama," ungkap pria yang sudah 2 tahun pegang PSIL. Ketua Pengkab PSSI Lumajang, Ngateman, berharap dengan ditunjuknya H Thoriq menjadi Ketua Umum dan sekaligus Manajer membuat program untuk seleksi dan siapa pelatih yang ditunjuk. "Ya program harus segera disusun, H Thoriq memang pas untuk tangan PSIL," pungkasnya.(red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Untuk ke-3 kalinya, H.Thoriq di percaya untuk mengurus klub sepak bola Kebanggan Lumajang. Sejak PSIL mengarungi kompetisi divisi II dan I, kini dipercaya oleh insan dan pelaku bola di Lumajang. "Kalau saya dipercaya urusi PSIL, berarti ini Amanah. Jadi mohon do'a dan dukungan masyarakat," kata Bang Thoriq sapaan akrabnya. Dalam mengurusi sepak bola, kata dia, harus dipercaya dulu oleh para masyarakat Lumajang. Kemudian, baru berkerja dengan menentukan programnya seperti cari pelatih, seleksi pemain, ngurusi kebutuhan pemain hingga pertandingan. "Selain itu, perlu juga saran dan kritik membangun tim. Inilah yang membuat PSIL masuk divisi satu Nasional dan disegani," ujarnya. H.Thoriq mengaku keberhasilan PSIL hingga ke kasta tertinggi kompetisi tertinggi Liga Amatir, bukan diri seorang. Melainkan dukungan Bupati, Wabup, DPRD, KONI, PSSI, Klub-klub internal dan Masyarakat umumnya. "Saya ini hanya mengantarkan dan memenejemen saja. Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan masyarakat Lumajang, tinggal selangkah lagi masuk divisi Utama," ungkap pria yang tinggal di Jl. Kapten Ilyas No.121 Kota Lumajang.(red)

Sukodono(lumajangsatu.com) -Belasan pejabat Pemkab hilir mudik dan keluar masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Lumajang, Rabu (12/2). Sekitar 12 pejabat pemkab Lumajang menghadiri panggilan Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur soal kasus pasir yang sempat menyeruak di media massa sebulan lalu. Sejumlah pejabat yang keluar masuk ke kantor kejaksaan, Kadis Lingkungan Hidup, Nurul Huda, Kadinkes Sulsum Wahyudi, Kasatpol PP Totok Suharto, Kabag Ekonomu Dra Ninis, mantan Assisten Ekbang Sekda, Kusnan, Kabag Organisasi Mansur Hasan dan Kabag Hukum, Taufik SH. Para pejabat keluar masuk dengan membawa tas dan map. Bahkan, staf bawahannya keluar masuk membawa map diduga berisikan soal perijinan pasir. Kabag Hukum, Taufik mengatakan, para pejabat datang ke kejaksaan memenuhi undangan. Selain itu, ada kemitraaan kerja. "Ya ada sesuatu yang harus disampaikan teman-teman," ungkap pria berkacamata itu. Sementara, Kajari Lumajang, Sudiyanto saat dihubungi, terkait kasus dugaan apa para pejabat pemkab ke kantor kejati. Dia menjawab ada urusan dengan tim jaksa Kejakasaan Tinggi Jawa Timur melakukan tugasnya.  "Itu dengan tim jaksa dari kejati Jatim," ujar melalui pesan singkatnya ke beritajatim.com ditanya soal belasan pejabat hilir mudik ke kantornya.(bjc/red)

Jakarta(lumajangsatu.com)-Bawaslu menyoroti penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di 10 kementerian yang menterinya menjadi caleg. Bawaslu mengkhawatirkan penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan kampanye sang menteri. Apa modusnya? "Pertama, belanja Bansos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan lain-lain," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2014). "Kedua, pada saat pemberian Bansos sering muncul atribut Partai," imbuhnya. Modus penyalahgunaan ketiga, dana bansos diberikan kepada basis pendukung partai atau konstituen menteri yang menjadi caleg. "Keempat, acara serah terima Bansos bersamaan dengan kegiatan partai. Kelima, menteri memiliki wewenang yang sangat besar yaitu sebagai Pengguna Anggaran. Menteri dapat menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban bansos," ujarnya. Oleh karena itu, Bawaslu sudah meminta data dan informasi tentang Data Alokasi Bantuan Sosial/Tugas Pembantuan 2012, 2013 serta rencana tahun 2014 per Kabupaten/Kota beserta Pokmas/OMS penerima bantuan. "Dalam Keppres No 37 tahun 2012 tentang rincian APBN 2013, total belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 69.541.588.695.000," paparnya.   Daniel mengatakan, kegiatan Bansos menjadi kebijakan yang populis di mata masyarakat, karena menyentuh langsung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. "Oleh karena itu, program/kegiatan Bansos sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu pihak pihak tertentu," tegasnya. Berikut 10 menteri yang menjadi caleg dan kementeriannya yang tengah diawasi oleh Bawaslu: 1. Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan 2. Menteri Perhubungan EE Mangindaan 3. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin 4. Menteri ESDM Jero Wacik 5. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo 6. Menteri Pertanian Suswono 7. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring 8. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan 9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar 10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini   sumber : detik.com 

Surabaya (lumajangsatu.com) - Mendagri RI Gamawan Fauzi melantik pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2014-2019. Sebelum pengambilan sumpah dan janji, Sekretaris DPRD Jatim Sukardo membacakan surat Keputusan Presiden nomor 135/P/Tahun 2013. Di mana, mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan masing-masing, Soekarwo dari Gubernur dan Saifullah Yusuf dari wakil gubernur periode 2009-2014. Kemudian, mengangkat kembali KarSa sebagai gubernur dan wagub 2014-2019. "Keputusan Presiden ini berlaku sejak pelantikan jabatan dan akan ditindaklanjuti Mendagri RI. Surat ditetapkan di Jakarta pada 15 November 2013," kata Sukardo. Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan pelantikan mengatakan, dirinya menyampaikan salam dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Beliau mendoakan semoga provinsi ini lebih maju ke depan. Saya mohon maaf, pesawat dua kali delay. Saya mohon maaf atas keterlambatan pesawat hari ini," ujarnya. Mendagri mengucap syukur karena pilgub Jatim 2013 berlangsung satu putaran dan memerlukan sedikit biaya dibandingkan pilgub 2008 lalu yang tiga putaran dan menghabiskan Rp 1 triliun lebih. "Patut kita contoh dan ditauladani keharmonisan mereka Pakde Karwo dan Gus Ipul dalam memimpin Jatim. Dan, capaian kinerja pembangunan sukses. Semangat otonomi daerah, butuh inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pertahankan prestasi Jatim dalam pengelolaan keuangan daerah yang tiga kali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI," imbuhnya. Dia menjelaskan, Jatim adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. "Kita bayangkan jumlah penduduk Jatim 10 kali dari penduduk Singapura. Saya berharap ada hubungan baik dan erat antara bupati/walikota dengan gubernur serta wakil gubernur. Para ulama dan tokoh masyarakat juga harus ikut menyejukkan Jatim," pesannya.(bjc/red)

Ditulis oleh : Derek Manangka