Author : Redaksi

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ratusan warga dusun Welang, desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian menolak penggunaan alat berat masuk pada lokasi penambangan pasir besi. Puluha warga berjaga sejak pagi, bahkan sejumlah senjata tajam telah dipersiapkan warga untuk menghadang kedatangan alat berat, Kamis (28/11/2013). Melihat banyaknya warga yang menolak, aLat berat yang sudah datang dengan diangkut mobil tidak berani masuk ke lokasi pertambangan. Namun, kondisi mulai memanas dan ricuh saat salah seorang warga yang medukung kedatangan alat berat tetap memaksakan masuk alat berat yang sudah datang. Benar saja, kericuhan dan bentrok antara warga yang pro dan kontra tidak terhindarkan. Bahkan, salah seorang warga yang pro menjadi bulan-bulanan warga yang lain. Namun, kericuhan tidak berlangsung lama, karena berhasil didamaikan oleh aparat kepolsian yang berjaga dilokasi. Mayoritas warga yang datang adalah warga yang menolak kedatangan alat berat. Sebab, jika ada alat berat maka mata pencaharian warga akan hilang, sehingga warga lebih memilih bertahan menambang dengan cara manual. Kalu menggunakan alat berat, maka mata pencaharian kita akan hilang karena tidak lagi menggunakan tenaga manusia, ujar Sulaiman salah satu warga yang menolak kedatangan alat berat. Tak ingin kericuhan semakin meluas dan mengakibatkan korban jiwa, polisi akhirnya meminta alat berat untuk tidak masuk ketambang milik warga. Akhirnya, alat berat yang sudah tiba dlokasi dan siap untuk beroperasi kembali dan tidak jadi masuk kelokasi tambang warga.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Diduga kinerja humas tidak maksimal dalam mempublikasikan hari jadi lumajang (Harjalu) ke 758 untuk acara pengajian Umum di Pendopo dengan pembicara KH. Sya'roni Fadlan dari Sidoarjo, jam.19.30 WIB Rabu(27/11) malam. Wakil Bupati Lumajang, membuat undangan bagi wartawan dan para sahabtanya melalui pesan singkatnya. Isi dari udangan itu, "Asslamu'alaikum Wr Wb!, dalam rangka menyongsong tahun baru 1435 H, Pemkab  mengadakan pengajian umum  nanti malam, Rabu malam kamis jam 19.30 bertempat di Pendopo Kabupaten dengan Pembicara Kh Sya'roni Fadllan (Kaji Dangdut di JTV) dari Sidoarjo. Jika tidak ada udzur mohon berkenan hadir berserta sahabat, syukron,". Udangan pribadi wabup yang menyemarakan kegiatan pengajian tahun baru islam dan Harjalu itu. Menjadi rasan-rasan masyarakat dan wartawan yang dikirim SMS, pasalnya kegiatan keagamaan tidak di publikasi dengan baik. (yan/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Hj. Siti Romlah Anggota DPR RI Fraksi Demokrat yang saat ini duduk di Komisi VII, prihatin dengan pengelolaan sampah yang dirasa masih kurang maksimal. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang untuk mengatasi persoalan tersbut. "Ini bentuk kepedulian kita kepada lingkungan, khususnya tentang pengelolaan sampah yang menjadi salah satu biang terjadinya banjir di sejumlah kota besar," ujar Siti Romlah disela-sela pelatihan pengolahan sampah di Gedung Kartika Batalion 527 Lumajang, Rabu (27/11/2013). Ia mencontohkan, di Jakarta problem sampah menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga mulai mendapat penanganan serius, karena sampah yang tidak dikelola dengan benar bisa menimbulkan banjir. "Saya saat melintas di Pasuruan terjebak banjir dan dampaknya sangat besar sekali untuk semua sektor," terangnya. Dengan bantuan yang diberikan melalui DLH Lumajang, diharapkan pengelolaan sampah di Lumajang semakin baik. Sehingga, banjir akibat sampah yang terjadi disejumlah kota besar tidak menjadi persoalan di Lumajang. "Kita berharap di Lumajang sampah tidak menjadi biang banjir," paparnya. bantuan yang diberikan oleh Kementrian kepada rakyat Lumajang berupa 100 tempat sampah yang akan dipasang disejumlah lembaga sekolah dan tempat umum, 4 unit mesin pencacah rumput dan 300 skrop pasir untuk warga yang ada di Kecamatan Pasirian. "Ada beberapa bantuan yang diberikan, semoga bisa bermanfaat bagi rakyat Lumajang," Pungkas Siti Romlah yang kembali maju menjadi caleg Demokrat nomor 3 dapil Lumajang-Jember itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Jharan kencak pada peringatan hari jadi Lumajang (Harjalu) 758 tetap menjadi ikon utama. Pad Harjalu kali ini festival jharan kencak akan dilaksanakan pada Minggu, 1 Desember 2013. Rute festival akan dimulai dari alun-alun kabupaten Lumajang menuju stadion semeru. Pawai ini akan menampilkan atraksi dari 200 ekor kuda terbaik di sepanjang jalan utama kota Lumajang. Tentu saja tidak akan ketinggalan pula atraksi dari para pawang kuda dengan tari kopyahnya yang unik dan lucu. A’ak Abdullah Al-Kudus, ketua Paguyuban Jharan Kencak Lumajang mengaku sangat senang karena festival ini bisa diselenggarakan lagi pada tahun ini, dan ini adalah festival yang ke tiga. “saya sangat senang atas respon baik pemerintah daerah terhadap pelestarian kesenian Jharan Kencak ini, dan antusias masyarakat juga sangat tinggi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga keinginan kami untuk menjadikan Jharan Kencak sebagai icon budaya Lumajang bisa terwujud”, ujar A'ak, Rabu (27/11/2013) Festival Jharan Kencak ini pada tahun 2011 dan 2012 yang lalu diselenggarakan pada setiap tanggal 15 Desember, berbarengan dengan acara prosesi Harjalu. Namun sejak tahun ini akan diupayakan untuk diselenggarakan pada setiap tanggal 1 Desember sekaligus sebagai tanda dimulainya peringatan Hari Jadi Lumajang setiap tahunnya. Sementara itu, Gawat Sudarmanto Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang menegaskan Pemerintah Daerah akan mengupayakan agar Festival Jharan Kencak ini bisa dilaksanakan secara rutin tiap tanggal 1 Desember. Hal ini dimaksudkan supaya Festival Jharan Kencak ini masuk menjadi agenda wisata nasional. "Kita upaykan ini digelar secra rutin," paparnya. Untuk diketahui bersama, bahwa Jharan Kencak adalah kesenian tradisional khas Lumajang. Kesenian ini lahir pada masa kerajaan Wirabhumi di bawah kepemimpinan Arya Wiraraja yang wilayahnya meliputi Tapal Kuda dan Madura bahkan hingga ke Bima, dengan pusat kerajaannya yang berada di Lumajang (Kuta Raja Lamajang) tepatnya di Desa Biting saat ini. Pada jamannya, kesenian ini adalah bentuk-bentuk ekspresi suka cita masyarakat dari sebuah wilayah yang makmur sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Ada juga yang menyebutkan bahwa kesenian ini sebagai bentuk penghormatan kepada kuda kesayangan Ranggalawe putra dari Arya Wiraraja yang bernama Nila Ambhara yang terkenal sebagai kuda paling tangguh dan pintar pada jaman itu. Sebagaimana banyak diceritakan, bahwa baik Arya Wiraraja maupun Ranggalawe merupakan raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Diyakini, orang yang pertama kali menciptakan kesenian ini bernama Klabisajeh, seorang pertapa suci yang tinggal di lereng Gunung Lemongan. Berkat kesaktiannya Klabisajeh bisa membuat kuda liar tunduk jinak dan pandai menari sehingga jadilah Jharan Kencak, Jharan artinya Kuda, Kencak artinya Menari.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Kerentanan terjadinya konflik pilkades nampaknya akan semikin mencuat, seiring pendaftaran para calon kades. Pasalnya, dalam peraturan daerah pemkab Lumajang, calon yang akan maju sebagai bakal calon kades maksimal hanya lima orang. "Sesuai Perda, maksimal calon kades 5 orang," ujar H. Achmad, wakil sekretaris Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (26/11/2013). Menurutnya, jika bakal calon lebih dari 5 orang, maka dilakukan tes tulis di Pemkab untuk merengking 5 nilai terbesar, untuk kemudian sisanya akan gugur. Proses tes ujian calon kades dilakukan di Kebupaten untuk menghindarkan konflik di tingkat desa. "Kalau calonnya 8 maka yang masuk tetap lima yang 3 gugur dengan mekanisme tes ujian di pemkab," terangnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, proses pengumuman hasil tes ujian calon kades juga dilakukan dengan cepat pada hari itu juga, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama calon. Jika ada calon kades yang memiliki suara dan masa kuat namun tidak lolos dalam tes, ketika terjadi gejolak ditingkat desa, maka dikembalikan kepada aparat keamananan untuk mengatasinya. "Ya kalau ada calon yang memiliki masa kuat namun tidak lolos, maka kita coba sampaikan kepada masyarakat, kalau timbul kerawanan maka itu ranahnya aparat keamanan TNI/Polri," paparnya. Komisi A DPRD berharap kepada tim yang akan menguji untuk melakukan tes dengan baik dan benar. Sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada Pemerintah dan tidak memantik konflik ditingkat desa."Kemaren kita sampaikan saat pembahasan, agar proses ujian dilakukan dengan transparan," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Peyerapan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) masih kurang maksimal. Pasalnya, dana yang kembali ke kas daerah dari jamkesmas dan jamkesda hampir 50 persen. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, H. Bukasan SP.d, MM meminta agar rumah sakit pemerintah dalam hal ini RS. Dr. Haryoto sebenarnya bisa bekerjasama dengan rumah sakit lain (swasta) yang ada di Kabupaten Lumajang.  Dengan begitu, serapan dananya bisa maksimal, yang dibarengi meningkatnya layanan kesehatan ke masyarakat. Berikut tidak lagi terjadi ungkapan 'eman' karena dana harus kembali hampir 50 persen Ketika rumah sakit pemerintah menyatakan sudah penuh untuk pelayanan masyarakat yang berhak atas dana Jamkesmas dan Jamkesda, rumah sakit pemerintah bisa memberi rujukan kepada pasien yang berhak mendapat layanan dana tersebut untuk berobat ke rumah sakit lain (swasta). Dari pengamatan Komisi B DPRD terungkap, banyak sebab mengapa masyarakat yang sesungguhnya tidak mampu namun memilih rumah sakit swasta, walaupun resiko harus mengeluarkan dana sendiri. "Masyarakat sebenarnya ingin memaksimalkan peran rumah sakit untuk mendapatkan layanan, namun jika pihak rumah sakit tidak mampu mengcover semua pasien yang datang, maka harus ada langkah lain," paparnya, Selasa (26/11/2013). Dijelaskan oleh Bukasan, kerjasama ini memang perlu dilakukan. Agar dana Jamkesmas dan Jamkesda bisa terserap. Buktinya, kata Bukasan, daerah lain sudah bisa melakukan kerjasama antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit lain yang ada di daerah itu. Sebenarnya, dana yang tersedia untuk Jamkesmas dan Jamkesda jumlahnya cukup besar, dan seharusnya dana yang besar itu bisa terserap untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2012 lalu, dana tersebut masih tersisa dalam jumlah yang cukup besar hampir mencapai 50 persennya, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan rumah sakit swasta jika layanan di rumah sakit milik pemerintah dalam kondisi penuh.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Komunitas Pinter mendatangi gedung dewan, selasa, (26/11/2013) guna melakukan audensi dengan anggota DPRD Lumajang. Komunitas Pintar menyampaikan beberapa tuntutan kepada wakil rakyat terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diluncurkan mulai januari 2014 tersebut. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar ada jaminan seluruh rakyat miskin di Kabupaten Lumajang tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sehingga, nantinya secara otomatis akan tercover sebagai peserta JKN katagori penerima bantuan iuran (PBI). Mereka juga mendesak agar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin dan tidak mampu serta warga yang cacat total di Kabupaten Lumajang. Tujuannya adalah untuk memastikan agar mereka nantinya tercover dalam program JKN kategori PBI. Menurut A’ak Abdullah al Kudus, anggota komunitas Pinter, selama ini pendataan untuk masyarakat miskin selalu carut marut. Semisal, untuk program Raskin maupun program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) beberapa waktu lalu. “Masih banyak masyarakat yang mestinya tercover, ternyata tidak dapat bantuan program tersebut, sebaliknya, masyarakat yang tergolong mampu malah mendapatkan program dari pemerintah pusat itu," paparnya Komunitas Pinter juga meminta memastikan dan menjamin bahwa selama proses transisi hingga 2019, sebanyak 40% penduduk Lumajang dicover dalam Jamkesda dan bagi yang belum tercover dalam Jamkesda masih bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat. “Sehingga,  anggaran sebesar Rp 5 milyar dari APBD untuk program tersebut dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran,” imbuhnya. Mereka juga meminta agar DPRD Lumajang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN di Kabupaten Lumajang. Juga, ikut mengawal terbentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kabupaten Lumajang agar program ini bisa berjalan dengan baik dan professional. “Fasilitas pelayanan kesehatan, juga perlu diawasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan utama dari program Jaminan Kesehatan Nasional ini,” jelasnya. Komunitas Pinter ditemui Wakil Ketua DPRD Lumajang, Achmad Jauhari, ketua Komisi D, Bukasan, Wakil Ketua Komisi D, Syaiful Adi, dan Sekretaris Komisi D, Habib Muttaqien. Mereka mengatakan, bahwa kertas tuntutan yang disampaikan kepada dewan sudah selaras dengan DPRD Lumajang. Jauhari mengatakan bahwa, program tersebut memang baru diketahui oleh segelintir orang saja. Meskipun, dia mengakui bahwa program JKN tidak semudah mengembalikkan tangan. “Di awal tahun ini pasti carut marut, karena beberapa regulasi masih belum rampung. Tapi, kita harus mendukung program ini agar berjalan sukses,” terag Jauhrai. Sementara itu Bukasan menambahkan, bahwa pendataan selama ini memang menjadi masalah besar. Sebenarnya pihaknya sudah meminta agar dinas kesehatan melakukan pendataan mandiri terkait dengan progam Jamkesmas. Dinkes pun akhirnya meminta bidan untuk melakukan pendataan. “Tapi, itu juga tidak efektif, karena memang bukan tugasnya bidan,” jelasya. Untuk itu, dia meminta kepada Dinkes untuk sering-sering berkoordinasi dengan BPS agar data penerima Jamkesmas benar-benar tepat sasaran. “Pendataan memang menjadi problem. Mosok Abah saya masuk penerima program BLSM,” pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang kembali menggelandang belasan pelajar yang kedapatan berkeliaran dialun-alun saat jam pelajaran berlangusng. Belasan pelajar yang diketahui sebagai siswa Yayasan SMA Katolik Sugiyo Pranoto langsung diangkut petugas satpol PP menggunakan mobil. "12 siswa ini tadi diamankan oleh petugas satpol PP yang ada di alun-alun, namun mereka tidak bolos akan tetapi dipulangkan lebih awal oleh para gurunya," ujar Sofyan staf penyidikan Satpol PP Lumajang, kepada sejumlah wartawan, Senin (25/11/2013) Menurutnya, saat diperiksa dikantor satpol PP belasan siswa tersebut diketahui dipulangkan awal, karena para guru ada agenda ngelayat mantan guru yang meninggal dunia. Setelah diberi penjelasan, jika berkeliaran saat jam pelajaran apalagi ditempat keramaian seperti alun-alun para pelajar pasti akan diamankn oleh satpol PP. "Ya kita beri penjelasan jika ingin main, jangan pakai seragam sekolah, apalagi saat jam pelajaran kalau tidak kita tertibkan dilihat masyarakat pasti akan ada persepsi yang macam-macam, satpol mebiarkan lah," paparnya. Selama ini, satpol PP sering mendapat aduan dari sekolah agar membantu mengamankan siswanya, jika berkeliaran saat jam sekolah. Para siswa, kata sofyan biasanya menggunakan alasan dipulangkan awal oleh sekolah. "Kita sering mendapatkan pengaduan oleh sekolah untuk menertibkan siswanya yang bolos, seperti banyak di jembatan perak Piket Nol," terangnya. Sementara itu, Agus salah satu Guru SMA Katolik Sugiyo Pranoto membenarkan bahwa siswanya dipulangkan lebih awal karena para guru ada agenda ngelayat mantan guru yang meninggal. Ia menegaskan bahwa siswanya tidak bolos atau lari dari kelas saat jam pelajaran berlangsung. "Kami tegaskan ya, siswa kami tidak bolos tapi karena dipulangkan lebih awal," akunya. Ia menjelaskan, para siswa yang diamankan rata-rata adalah siswa panti asuhan yang biasanya dijemput oleh mobil. Karena dipulangkan lebih awal, maka para siswa berjalan menuju mobil jemputan yanga ada di gereja baratnya alun-alun. "Mereka sedang menuju mobil jemputan yang ada di gereja," pungkasnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus menyoroti carut marutnya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Lumajang. Sebagai kota yang menyandang gelar Adipura, sudah selayaknya gelar tersebut tidak hanya dinikmati oleh elit saja, namun juga bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Lumajang. "Selama ini kita mendapat gelar Adipura, namun yang mendapat manfaat hanya formalitas dari pemerintah saja," ujar Supratman, legislator PDI Perjuangan Lumajang, Senin (25/11/2013). Fakta di lapangan sangat jauh berbeda dengan gelar yang didapat, karena sampah masih menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat, baik yang diperkotaan maupun ditingkat kecamatan. PDIP berharap kepada dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas Pasar, untuk melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan sampah. "Kami berharap kepada dua lembaga itu, untuk bekerjasama dengan baik guna mengelola sampah yang ada di pasar-pasar Kecamatan," terangnya. Dalam pembahasan dengan mitra kerja beberapa waktu lalu, PDIP memberikan masukan agar dua dinas tersebut menempatkan kontainer sampah di pasar kecamatan. Dimana, kontainer sampah kewenangannya berada di DLH, sedangkan tempatnya dikewenangannya berada di dinas pasar. "Kami minta agar kontainer sampah bisa diletakkan di pasar-pasar kecamatan, seperti Senduro, candipuro dan Yosowilangun," terangnya. Ia juga menyoroti sampah-sampah disungai yang ada ditengah kota. Pasalnya, sejumlah sungai yang ada di dalam kota Lumajang sangat kotor dengan sampah. "Lah apalagi yang didepan mata ini, kita juga mempertanyakan penilaian Adipura, sehingga perlu ditingktkan pengawasannya agar sampah tidak menjadi persoalan lagi," pungkasnya.(Yd/red)