lumajang hari ini

Lumajang(lumajangsatu.com)- Untuk di Pra-PORPROV, Tim Lumajang harus berjibaku dengan tim-tim yang memiliki akar sepak bola kuat. Lumajang berada di Group 6 bersama dengan Jombang, Madiun dan Kota Batu sebagai tuan rumah. Untuk pertandingan akan helatkan dimulai tanggal 15 Februari 2015. PSIL yang mengusung target lolos ke PORPROV sangat berat, pasalnya Tim Jombang dan Madiun adalah kekuatan sepak bola bagian Barat Jawa Timur. "Target kita lolos dari Pra-PORPROV, karena kita belum pernah bisa lolos," ungkap Hasyim, assisten Manajer Tim Lumajang. Lumajang usai dikalahkan kota Pasuruan dengan skor 0-1 harus jadi cambuk. Agar sepak bola Lumajang bisa menjadi barometer di Jawa Timur. Ayo rek...ojo jago kandang tok.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang sedang menyelidiki dugaan penyebab dari pencemaran sungai Asem yang ada di Jugoyudan. Hasil laboratorium air yang diduga tercemar itu hingga saat ini juga masih belum diketahui dan masih terus dilakukan penelitian. "Teman-teman sudah melakukan tindak lanjut dan saat ini hasil lab dari air yang diduga tercemar masih belum keluar," ujar Nurul Huda Kepala DLH Lumajang kepada sejumlah wartawan, Selasa (27/01/2015). DLH juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kelurahan untuk mencari sumber penyebab pencemaran. Jika diketahui sumbernya, apakah dari limbah keluarga atau limbah pabrik, maka akan diambil langkah selanjutnya. "Kita belum tahu pencemaran yang berasal dari selokan itu berasal dari limbah rumah tangga atau pabrik," paparnya. Sementara itu, Donartono salah seorang warga sekitar menyatakan bahwa sejumlah ikan mati yang diduga akibat air sungai Asem tercemar. Tak hanya itu, air sungai Asem juga berbau menyengat dan jika digunakan mandi pasti akan mengakibatkan gatal-gatal pada kulit. "Kita duga ada pencemran air, karena banyak ikan mati. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah untuk mencari sumber penyebabnya," terangnya.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Tim PORPROV Lumajang mengalami kekalahan pertama saat melakoni Uji Coba dengan Tim Kota Pasuruan di Stadion Untung Suropati dengan skro 0-1. Kekalahan perdana ini disebabkan lemahnya kerjasama dan kekompkan pemain dalam menyerang dan bertahan. Assisten Manajer Lumajang, Hasyim mengaku, anak-anak Lumajang tidak kompak dalam memainkan bola dan kalah dalam perebutan bola di tengah. Tidak adanya jenderal lapangan tengah, asupan bola ke striker jarang terjadi. "Kita masih lemah dalam organisasi," ujar Hasyim. Dengan kekalahan perdana akan dijadikan evaluasi pelatih dan pemain. Pasalnya, tim di PORPROV sudah menyiapkan tim lebih dari sebulanan."Tim pelatih akan evaluasi, mengenai kekurangan dan kelebihan pemain," jelasnya. Mengenaiu kurang padunya antar lini, Tim Lumajang akan mengelar uji coba dengan tim Jember waktu dekat.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Keluhan lambannya pembuatan kartu keluarga (KK) dan identitas kependudukan yang lainnya langsung direspon oleh Komisi A DPRD Lumajang. Komisi A yang digawangi oleh Dra. Hj. Nurhidayati M.Si langsung turun dan melihat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Selasa (27/01/2015), Setelah kita sidak ditemukan bahwa ada sejumlah server di beberapa kecamatan terkena petir dan ada lagi jangkauan listrik yang tidak stabil yang berakibat layanan kependudukan menjadi terganggu selama dua minggu terakhir, ujar Nurhidayati kepada lumajangsatu. Yang menjadi kendala juga, sudah tiga hari kepala Dipsendukcapil Dra. Novi Handayani Pragolowati menunaikan ibadah umroh. Sedangkan hingga saat ini SK PLH dari Plt Bupati juga belum keluar. AKibatnya, pejabat yang ditunjuk tidak bisa melakukan tanda tangan. Kita juga temukan sudah 3 hari kepala Dispendukcapil umroh dan SK PLH belum keluar dari Plt Bupati, paparnya. Komisi A memeinta kepada Plt Bupati agar segera mengeluarkan SK PLH pejabat yang ditunjuk agar pelayanan kependudukan bisa kembali normal. Hingga tadi siang saat kami sidak SK PLH belum turun dari Plt Bupati, sehingga pelayanan kependudukan menjadi terhambat, pungkas politisi NasDem itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Ada yang cukup istimewa dalam kegiatan rutin menanam setiap mingguan di Gunung Lemongan pada hari ini, Minggu (25/01). Jika biasanya yang terlibat menanam hanyalah para relawan Laskar Hijau yang berasal dari masyarakat di sekitar Gunung Lemongan yang nota bene mayoritas Muslim, tapi kali ini terlibat juga dua orang Pastor dari Keuskupan Surabaya, yakni Romo Rudy Hermawan dan Romo Parno Ignatius. Kedua Pastor ini tidak datang hanya berdua saja, mereka datang bersama rombongan dari Yayasan Kasih Bangsa Surabaya (YKBS), Sanggar Merah Merdeka, Wadah Asa Solidaritas (Wadas), Solidaritas Relawan Kemanusiaan, Pusat Pengembangan Sosial juga dari Masyarakat Peduli Alam Nusantara (Mapan) yang kesemuanya bermarkas di Surabaya.   Rombongan yang berasal dari latar belakang agama yang beragam ini datang ke Gunung Lemongan sejak hari sabtu siang, mereka menginap di Posko Laskar Hijau dengan fasilitas ala kadarnya. Namun demikian tidak mengurangi suasana keakraban dan kehangatan dalam diskusi tentang upaya pemulihan kawasan hutan lindung Gunung Lemongan yang berlangsung hingga larut malam. Pagi harinya mereka secara bersama-sama melakukan penanaman ratusan bibit Bambu Petung yang dibawanya dari Surabaya dan bibit Jambu Mente di lereng selatan Gunung Lemongan pada ketinggian ±700 mdpl.   A’ak Abdullah Al-Kudus selaku tuan rumah dalam kegiatan ini menyatakan senang sekali dengan keterlibatan berbagai umat beragama dalam upaya pemulihan kawasan hutan lindung Gunung Lemongan. Pada hari itu Posko Laskar Hijau seolah berfungsi sebagai Masjid dan juga sebagai Gereja. "Ini merupkan yang pertama kalinya yang beda untuk penghijauan dilereng Gunung Lemongan sebagai upaya pelestarian alam," ujar A'ak koordinator Lasakar Hijau, Senin (26/01/2015). Masing-masing orang bisa melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa ada yang merasa mayoritas ataupun minoritas. “Dunia ini akan sangat indah, jika kita bisa bekerjasama dalam perbedaan untuk melakukan kebaikan bagi hidup dan kehidupan” pungkas A’ak.(Yd/lh/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)-Menyusul wafatnya, Bupati Lumajang,  Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyatakian pemerintahan di Lumajang akan dikendalikan oleh Wakil Bupati, As'at Malik. "Secara Otomatis,Pemerintahan sekarang dikendalikan oleh pak Wabup," kata Soekarwo, saat ditanya wartawan mengenai pemerintahan Lumajang saat ini. Menurut dia, pemerintahan Lumajang seperti pesawat yang lepas landas dan berada di udara. Sehingga, pemerintahan di Lumajang harus mengurusi masyarakat bawahnya. "Pemerintahan ini harus fokus dalam pelayanan masyarakat bawah, kalau kelas menengah dan atas sudah terjamin," terangnya. Soekarwo juga sudah memikirkan dalam waktu dekat untuk estafet pemerintahan di Lumajang. "Ya segera dipikirkan, disini khan ada Pak Wabup, kalau partai belakangan,": ungkapnya, saat ditanya mengenai Bupati Sjahrazad juga menjabat sebagai ketua partai Demokrat.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com) - Gubernur Jawa Timur, SOekarwo merasa kehilangan temannya yang sangat ahli dibidang pengembangan dibidang Sumber Daya Manusia(SDM) di Birokrasi. Pasalnya, Almarhum Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar dikenal sangat ahli dibidang penataan SDM dibirokrasi, bahkan pernah menjadi PNS teladan ditahun 80-an. Dia teman yang baik dan sangat piawai dalam mencetak SDM birokrasi, ujar Karwo. Lanjut dia, Dirinya kerap terlibat bercanda yang luar biasa, bahkan Almarhum sangat piawai memasak sendiri ketika di Benhil di Penjompongan-Jakarta.Jadi waktu kita diklat bareng, Pak Masdar malah ngucek sendiri sambalnya menggunakan cabe dan kecap, terangnya. Kedekatan Orang Nomor satu di Jawa Timur tidak hanya pribadi, bahkan secara kekeluargaan sangat dekat.Jadi kami tidak hanya pribadi, keluarga kami saling kenal, paparnya. Kedatangan Soekarwo disambut oleh anak-anak Almarhum. Bahkan ketika menyapa istri Almarhum, Supadmi Masdar meneteskan Air mata.Saya turut berduka cita, semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi-Nya, ungkap Soekarwo.(ls/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Siapa yang tidak kenal dengan Aiptu Maryanto Kanit Patroli Satlantas Polres Lumajang ini. Polisi satu ini sangat ditakuti, karena sering melakukan tilang kepada para pengendara yang melanggar aturan. Disela-sela pengamanan kedatangan Gubernur Jawa Timur untuk takziah kepada almarhur Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar di Pendopo, Aiptu Maryanto menilang seorang pengendara. Dua cewek yang masih dibawah umur yang menaiki Honda Beat Nopol 3412 UC langsung diberhentikan karena tidak memakai helm. "Pelanggarannya terlalu menyolok mas, lewat di Alun-alun tidak pakai helm, itu kan nekat banget," ujar Maryanto kepada lumajangsatu.com, Senin (26/01/2015). Tak hanya tidak pakai helm, gadis yang masih berumur belasan tahun itu juga tidak membawa surat-surat kendaraan berupa STNK. Alhasil, keduanya disuruh pulang dengan berjalan kaki untuk mengambil STNK agar bisa membawa pulang sepeda motornya. "Tak suruh pulang ambil STNK-nya dulu, katanya anak Tempeh Tengah mas, ke Lumajang hanya ingin jalan-jalan saja," terang mantan anggota Polsek Candipuro itu. Lebih lanjut Maryanto menjelaskan, setiap hari dirinya minimal menilang 5 hingga 16 kendaraan yang melanggar. Rata-rata pelanggarannya karena tidak memakai helm atau memakai ban kecil. "Biasanya sehari saya menilang 5 sampai 16 kendaraan," paparnya. Maryanto bertekad tidak memberikan kompromi kepada pengendara yang melanggar. Ia berharap para pengendara di Lumajang bisa tertib, sehingga akan mengurangi angka kecelakaan.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Senduro tanggal 23 Januari 2015, Komisi A DPRD Lumajang menemukan kantor Desa Kandangan kosong melompong. Tinggal satu perangkat desa yakni Sekretaris desa (sekdes) yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS). "Kita kemaren kunjungan ke Desa Kandangan dan menemukan kantor Desa kosong melompong hanya sekdes yang ada," ujar Dra. Hj Nurhidayati, M.Si Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Senin (26/01/2015). Hasil kunjungan Komisi A mencatat beberpa poin yakni di Kecamatan Senduro ada dua desa yang belum menggelar Pilkades yakni Desa Kandangan dan Desa Pandansari. Balai Desa Kandangan dalam keadaan kosong yang ada hanya Sekdes yang merupakan PNS. Catatan ketiga, Pj Kepala Desa tidak pernah hadir untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Masa Pj Kades Kandangan berakhir tanggal 20 Februari 2015, sedangkan Pj Kades Pandansari berakhir tanggal 23 Maret 2015. Semua perangkat Desa Kandangan kosong sejak 2 tahun lalu, yang ada hanya Sekdes dan satu Kasun Tlutur, sedangkan tiga kasun yang lainnya kosong. Desa Kandangan merupakan satu-satunya desa yang masih menunggak PBB 13 juta tahun 2013 karena SPPT tidak diberikan kepada wajib pajak oleh Pj Kades. Catatan kedelapan, kendaraan dinas desa berupa sepeda motor Honda Mega Pro sudah lama hilang. BPD Desa Kadanngan juga tidak ada, karena diberhentikan oleh Samsuri kepala desa yang saat ini menjabat sebagai Pj Kades. Yang menarik lagi, Desa Kandangan merupkan satu-satunya desa di Lumajang bahkan mungkin di Indonesi yang menolak program BLT sejak pertama kali dikucurkan. Dimana, warga kurang mampu yang berhak menerima BLT berjumlah 160 kepala keluarga (KK). "Darai hasil temuan itu, Komisi A meminta kepada pimpinan DPRD agar merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan tersebut," pungkas politisi NasDem itu.(Yd/red)

Lumajang(lumajangsatu.com)- Harapan sekolah gratis di Kabupaten Lumajang nampaknya jauh panggang dari api. Pasalnya, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) komisi D DPRD Lumajang kesejumlah sekolah, masih banyak ditemukan tarikan tidak jelas alias pungutan liar (pungli). Kita masih banyak temukan pungli di sekolah dengan dalih berbagai macam alasan, ujar Sugianto Ketua Komisi D DPRD Lumajang kepada lumajangsatu.com, Senin (26/01/2015). Dalam melakukan tarikan. pihak sekolah berlindung pada peraturan buptai (perbup) yang memberikan celah sekolah melakukan tarikan kepada siswa dengan persetujuan komite sekolah. Padahal, bupati dalam jawaban pemerintah saat pandangan akhir frkasi dengan jelas meminta sekolah tidak lagi melakukan tarikan dengan alasan apapun. Para kepala sekolah berlindung pada peraturan bupati yang memperbolehkan tarikan dengan persetujun komite sekolah. Padahal, Permendikbud 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan pendidikan sudah jelas sekolah dasar dilarang melakukan tarikan, terang politisi PKB itu. Oleh sebab itu, Komisi D meminta kepada Diknas untuk memberikan surat edaran kepada sekolah tentang laranagn tarikan dalam bentuk apapun. Hal itu sebagai konsekwensi, karena DPRD telah menyetujui dana BOS pendamping dari APBD ditembah. Kita minta Diknas memberikan surat edaran tentang larangan pungli, karena DPRD telah setuju dana BOS dari APBD ditambah, jelasnya. Saat sidak, Komisi D menemukan alasan tarikan kepada siswa untuk pembuatan sarana olah raga, gedung serba guna, pembanguan pagar hingga pembanguan plensengan.(Yd/red)