Politik Dan Pemerintahan

Kedungjajang-Dua Rancangan Peratuturan daerah (Raparda) yakni Raperda RTRW dan Raperda Kebencanaan, molor karena kesibukan Eksekutif. Menurut Achmad jauhar, wakil Ketua DPRD kabupaten Lumajang,Legislatif sudah menjadwalkan tanggal 3 sampai 11 Desember 2012 untuk menyelesaikan pembahasan dua Raperda tersebut. "kita sudah agendakan pembahasan 2-11 Desemeber 2012," Ungkapnya Sabtu (08/12/12). Namun,karena adanya Peringatan Harjalu 757 Tahun, mulai tanggal 3 sampai 8 Desember 2012, Eksekutif tidak bisa mengahadiri rapat kerja dengan Legislatif. Ketidakhadiran Eksekutif itu, juga dilengkapi dengan surat resmi dari Eksekutif. "Sekda sudah berkirim surat kepada DPRD," Ujarnya,. Pemerintah juga dimungkinkan sudah mengagendakan kegiatan lain, saat pembahasan dua Raperda tidak tuntas dalam pembahasan awal. Legislatif mulai tanggal 10 hingga 14 Desember 2012, akan melakukan rapat paripurna secara moraton. DPRD akan mengajak Eksekutif untuk rapat siang malam guna menuntaskan dua Raperda tersebut. Bila dua Raperda itu molor permbahasannya, maka dimungkinkan berdampak pada molornya pembahasan RAPBD tahun 2013. "kita Kan lakukan Rapat siang malam gna tuntaskan dua Raperda RTRW dan Kebencanaan," Pungkansya.(Yd)

Lumajang-kasak kusuk ptusausan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara PKB Dr.H.Ali Mudhori dan PKB H Rofiq akhirnya ditegaskan oleh  Dewan pengurus Pusat (DPP PKB) Menurut Ketua Lakum Ham DPP PKB, yang juga ketua Majlis Tahkim PKB, Anwar Rahman, hingga kini surat putusan MA masih turun. "Surat Putusan MA hingga kini belum turun," ungkapnya saat menghadiri acara Rakercab dan Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Lumajang di Hotel prima, Sabtu (08/12/12). Meski belum turun DPP PKB tetap yakin bahwa keputusan MA Nantinya tidak akan jauh dari putusan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Tahkim DPP PKB. "Terlepas putusan MA turun atau tidak, DPP PKB mengaskan bahwa kepengrusan yang diakui adalah di bawah kepemimpinan Ali Mudhori," Tabahnya. Anwar menganggap Putusan PN Lumajang adalah putusan yang main-main. Sebab, dalam Putusan PN Lumajang tidak ada klausul yang membatalkan SK kepngurusan PKB periode 2011-2016. Putusan pengadilan tersebut, sebagai keputusan yang kabur, Sebab tidak jelas membatalakan SK DPP PKB terhadap PKB Ketua Ali Mudhori. "Keptusan PN Lumajang tidak bepengaruh kepada SK yang telah diterbitkan DPP PKB atas Kepengurusan PKB Periode 2011-2016," Pungkasnya.(Yd)

Jakarta - Terkait isu kelangkaan energi dan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang masih tertunda saat ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prof Dr Widjajono Partowidagdo pun dihadirkan dalam diskusi yang digelar oleh ITS di gedung Rektorat lantai 1, Kamis (5/4/2012). Diskusi bertajuk Kebijakan Energi Nasional, Penghematan dan Subsidi BBM tersebut juga dihadiri oleh sejumlah dirjen ESDM, direktur BUMN seperti Pertamina dan PGN, para anggota Dewan Energi Nasional, serta sejumlah mahasiswa ITS yang juga menawarkan pola subsidi integratif sebagai solusi lain untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pada kesempatan tersebut, Wamen ESDM menegaskan akan meminta Pertamina mencabut peraturan yang mengharuskan semua SPBU hanya boleh menjual barang milik Pertamina. “Nanti saya akan minta agar aturan tersebut segera dicabut. Kalau peraturan itu sudah dicabut, maka penjualan BBG (bahan bakar gas) di SPBU bisa lebih mudah,” tandasnya. Bila peraturan tersebut telah dicabut, lanjut Wdjajono, maka pemerintah juga tidak perlu memikirkan pendirian stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Karena pejualan gas bisa ikut dilakukan di semua SPBU. “Tinggal taruh gas saja di SPBU, hanya dibutuhkan satu trailer dan dispenser untuk penjualan gas tersebut,” ujarnya memberi solusi. Langkah ini diharapkan bisa segera mendukung keberhasilan program pemerintah tentang konversi minyak ke gas, termasuk untuk penggunaan BBM ke BBG bagi kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan masyarakat sudah tidak lagi tergantung pada BBM, terutama BBM yang bersubsidi, yang direncanakan naik harganya. Untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini, Widjajono juga mengusulkan pemakaian premium berangka oktan (RON) 90 atau yang disebut premix untuk menekan besaran subsidi BBM. Premix 90 ini merupakan campuran antara bahan bakar minyak bersubsidi premium RON 88 dengan pertamax RON 92. Widjajono mengatakan, harga premix RON 90 ini cukup terjangkau yakni sebesar Rp 7.250 per liter. Sehingga diharapkan masyarakat yang selama ini menggunakan premium bisa beralih ke produk premix ini. Begitu pula bagi pengguna pertamax yang tentunya juga merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM nantinya. Menurut Widjajono, ini pilihan buat pemakai pertamax, jika mereka memandang tidak ingin menggunakan BBM nonsubsidi sebab relatif mahal. Sementara pemakai BBM bersubsidi pun tetap terpenuhi kebutuhannya dengan adanya premix RON 90 ini. Namun, ia tetap berharap pengguna premix RON 90 ini adalah mereka yang tidak menggunakan kendaraan mewah. “Premix ini seharusnya hanya digunakan oleh mereka yang memiliki kendaraan yang berkapasitas di bawah 1.300 cc, bukannya para pengguna mobil mewah yang masih mampu untuk membeli pertamax,” tukasnya mengingatkan. Sebelum melakukan diskusi, Wamen ESDM ini sempat bertemu dengan Rektor ITS Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono DEA untuk meminta masukan-masukan tentang strategi mengantisipasi kelangkaan energi saat ini. Termasuk dukungan riset-riset dari sivitas akademika ITS yang telah banyak menghasilkan sejumlah karya terkait energi alternatif. Dalam diskusi tersebut, Wamen ESDM menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara yang kaya minyak. Sehingga pemilihan penggunaan BBM merupakan p[ilihan yang mahal. Sementara itu, cadangan gas Indonesia justru lima kali lebih banyak dibandingkan minyak. Sehingga gas terutama dalam bentuk compressed natural gas (CNG) atau yang dikenal gas kota merupakan pilihan yang baik. Ia mencontohkan Iran yang penduduknya sudah banyak menggunakan gas kota dalam kehidupan sehari-hari. Wamen EDSM juga mencontohkan bahwa batubara secara teknologi telah dapat diubah menjadi bentuk gas ataupun cair (liquid). Sehingga potensi batubara di Indonesia untuk menggantikan keberadaan minyak juga cukup besar.   Bahwa tidak tumbuhnya energi alternatif selain BBM karena biaya operasional bahan bakar alternatif tidak sebanding dengan biaya operasional BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dia menunjukkan pada saat harga minyak tanah dihilangkan subsidinya, maka banyak orang akhirnya bersedia beralih ke elpiji.

Partai Hanura memastikan optimis bisa berebut kursi Bupati Bojonegoro. Bahkan, jago yang dielus cukup mengejutkan. H. Moh. Choiri atau akrab disapa Mas Ambik sehari-hari sebegai Kepala Desa Plesungan. Rekomendasi bernomor SKEP/B/574/DPP-HANURA/III/2012 itu tertanggal 29 Maret 2012 itu ditandatangani Ketua Umum Wiranto dan Sekjen Dossy Iskandar Prasetyo. DPC Partai Hanura Bojonegoro dalam surat rekomendasi itu diminta all out mengegolkan H. Moh. Choiri sebagai calon bupati Bojonegoro dan memenangkannya pada pemilihan yang akan berlangsung November 2012. "Kami akan segera konsilidasi untuk mensosialisasikan rekomendasi itu," kata Ketua DPC Partai Hanura Bojonegoro M. Farkhan, Kamis (5/4/2012). Dengan ditetapkannya bakal calon yang juga sudah mengantongi rekomendasi dari PKNU dan PPP sebagai bakal calon yang diusung, otomatis menutup peluang para pendaftar bakal calon lainnya yang selama ini merapat ke Hanura.

Jakarta - Harga BBM tak jadi naik 1 April 2012. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono, menyatakan berbagai kompensasi dampak kenaikan harga BBM ditunda. "Yang berkaitan kompensasi, meskipun sudah diputuskan dalam RAPBN dan menjadi APBNP 2012, tidak dilaksanankan seluruhnya. Kompensasi BBM tidak jadi dilaksanakan sepanjang tidak ada kenaikan BBM, bahkan apabila nanti kenyataannya dari waktu ke waktu semakin menurun dan mudah-mudahan kembali ke harga lama USD 80 per barel dan betul-betul tidak ada kenaikan," kata Agung dalam jumpa pers di kantornya, gedung Kemenkokesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2012). Agung menyampaikan berbagai bentuk kompensasi yang ditunda selain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah bantuan siswa miskin, subsidi angkutan desa, dan penambahan beras miskin. Namun, hanya satu jenis bantuan yang tetap dilanjutkan oleh pemerintah karena dinilai dapat menekan kenaikan harga yaitu program pasar murah. "Dari paket kompensasi BBM, yang tidak dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Sementara, bantuan siswa miskin, subsidi angkutan desa, penambahan raskin, dan hanya satu yang diteruskan yaitu program pasar murah. Karena dipandang turut membantu menekan kenaikan harga, oleh karena itu program pasar murah tetap dilaksanakan pemerintah pusat maupun di daerah," jelas menteri kelahiran Semarang, 62 tahun silam ini. Agung menjamin bahwa alokasi dana BLSM tersebut akan dibekukan hingga kemungkinan harga BBM naik. "Sementara program BLSM akan dibekukan dan dana tersebut tidak akan lari kemana-mana sampai BBM naik," yakinnya. Mantan ketua DPR periode 2004-2009 ini pun menjelaskan bila tidak ada kenaikan harga BBM, maka pemerintah bisa mengajukan kembali rancangan APBN untuk menutupi kebutuhan tambahan subsidi selama sembilan bulan. "Kalau tidak ada kenaikan harga BBM, maka karena sudah masuk APBNP mungkin sudah bisa diajukan ke dalam rancangan APBN kembali, dan bisa direlokasikan untuk menutupi kebutuhan tambahan sebagai akibat tidak ada kenaikan BBM. Karena tiap bulan pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan subsisidi sebesar Rp 5 triliun, berarti total keseluruhannya Rp 45 triliun selama 9 bulan, yang harus ditambahkan pemerintah," tutup Agung.