Politik Dan Pemerintahan

Jakarta(lumajangsatu.com)-Penyelidikan soal ijazah palsu masih terus dilakukan Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar kepolisian membuka saja siapa pengguna ijazah palsu.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang merasa kecewa saat melakukan sidak monumen perjungan Lumajang diwilayah Rowokangkung tepatnya dijalan leter S Lumajang-Kencong. Pasalnya, kondisi monumen perjungan Sukartijo sangat menyedihkan karean belum ada perbaikan sama sekali.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, As'at Malik belum menerima surat mengenai DPRD mengingatkan pengajuan 2 nama cawabup tinggal 4 hari. Pasalnya, dari hasil konsultasi ke Mendagri tidak ada jawaban tertulis mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 32 desa di Lumajang masih harus menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran 2015. Pasalnya, dana yang disiapkan untuk pilkades tidak cukup, sehingga harus dianggarkan melalui PAK terlebih dahulu.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Warga desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian nampaknya masih harus bersabar lagi. Pasalnya, perbaikan jalan poros desa yang telah diajukan oleh pihah desa ke Pemkab Lumajang ternyata salah alamat.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang memanggil para pimpinan perbankan yang ada di Lumajang. DPRD ingin mengatahui jumlah Corporate social responsibility (CSR) dari masing-masing perusahaan tersebut.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Adanya dua kepengurusan DPD Golkar di Lumajang yang dikomandani oleh Sujatmiko dan Lutfi bisa menganggu dalam pengusulan nama Cawabup di partai berlambang beringin itu. Demokrat akan memilih sesuai pertemuan 3 kepengurusan parpol pendukung SA'AT saat bertemu dengan Bupati.

Lumajang(lumajangsatu.com) - Batas pengajuan 2 nama cawabup dari 3 partai pengusung ke DPRD Lumajang untuk dipilih, ternyata sudah tinggal hitungan hari. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono di kantornya, Rabu(03/06/2015).   "Pengajuan 2 nama kandidat cawabup dipilih di DPRD tinggal 5 hari lagi," ujarnya.   Masih kata agus, sesuai dengan PP No. 49 tahun 2008 dalam pe milihan cawabup, ada tenggat waktu 60 hari pengusulan cawabup. "Untuk itu, hari ini kita surati Bupati," ungkap politisi PDIP itu.   Bila dalam 5 hari tidak ada pengusulan, DPRD akan melakukan konsultasi lagi ke Gubernuran dan Mendagri. Dalam pengisian kekosongan cawabup harus dilakukan seperti apa.   "Ya kita akan ambil langkah konsultasi," jelasnya.   DPRD lumajang sudah melihat tidak ada keseriusan dari 3 parpol dan Bupati Lumajang dalam pengisian cawabup. "Oleh karena itu, kami kirim surat, melalui setwan," tambah Agus.(ls/red).

Lumajang (lumajangsatu.com) - Setelah ratusan aktivis lingkungan yang dimotori Laskar Hijau menolak rencana pengeboran geothermal (Energi Panas Bumi), kini giliran warga sekitar gunung Lemongan yang melakukan penolakan. Warga mengaku segera melakukan konsolidasi antara warga Desa Papringan dan Sumberwringin. "Kita juga pasti melakukan penolakan mas, karena kita khawatir pengeboran panas bumi itu akan merusak lingkungan dan mencemari sumber mata air kami," ujar Yuli Susanti salah seorang warga Papringan Kecamatan Klakah, Selasa (02/06/2015). Warga akan memobilasi semua wali murid, muslimat, fatayat dan warga untuk melakukan penolakan rencanapengeboran tersebut. Saat ini, warga mulai mencari informasi tenatng kabar pengeboran panas bumi yang kabarnya akan dilakukan di wilyah Teres-Probolinggo. "Kita akan mobilisasi semua masyarkat untuk melakukan penolakan mas, tapi kita saat ini sedang mencari informasi tentang rencana pengeboran panas bumi tersebut," paparanya. Semenatara itu, A'ak Abdullah Alkudus, koordinator Laskar Hijau menyatakan sepakat dengan pemanfaatan energi pans bumi. Namun, yang ditolah oleh para aktivis adalah cara pemanfaatannya tersbut yang dinilai tidak ramah lingkungan. "Metode Fracking atau Hydraulic Fracturing itu sangat tidak ramah lingkungan, karena membutuhkan banyak air dan akan menyebabkan pencemaran berat," paparnya. Berikut potensi yang akan ditimbulkan jika pengeboran panas bumi menggunkan metode Fracking. 1. Pencemaran air, yang terjadi oleh kontaminan mematikan seperti Arsenik, Antimon dan Boron seperti yang terjadi di negara-negara bagian di Amerika, terutama negara yang ada di Marcellus Shale, di mana air-air tercemar dan air kran bisa menyala ketika disulut dengan api. Di Indonesia kasus ini bisa ditemukan di Mataloko, NTT. 2. Amblesan (Subsidence), seperti yang terjadi di Wairakei, Selandia Baru, dengan kecepatan 200 mm/tahun dan diperkirakan akan mencapai 20±2 meter pada 2050. 3. Fracking dan Gempa Bumi, yang diakibatkan oleh menurunnya kohesivitas (daya ikat) pada batuan. Juga karena pertambahan fluida dalam reservoir yang kemudian menyebabkan kenaikan tekanan. Reservoir terfasilitasi untuk mengalami pergerakan (slip) karena gaya gesek statis (static friction)nya terlampaui yang kemudian menjadi gempa bumi. 4. Hancurnya air mancar panas (geyser) karena pengeboran ke bawah permukaan dan ekstraksi panas lewat power plant, sehingga membuat geyser alami kehilangan tekanan dan lama-kelamaan kering. Seperti yang terjadi di Nevada, Islandia dan di Selandia Baru.(Yd/red)

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pada tahun 2015 Pemkab opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat dari tahun sebelumnya. Jika tahuan 2014 Lumajang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2015 Lumajang menerima opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). "Alhamdulillah, 2015 kita mendaptkan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) yang kemaren saya ambil langsung dari BPK yang ada di Surabaya," ujar As'at Malik Bupati Lumajang kepada lumajangsatu.com, Selasa (02/06/2015). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah. Lembaga itu juga dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.  Kabupaten Lumajang menerima penghargaan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Untuk peroleh WTP tersbut, Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan staf yang bekerja keras untuk melaksanakan tugas, khususnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang.  "Kepada pimpinan SKPD kalau kita mau berhasil, mulai awal mari kita selalu bekerja sama dan selalu berkoordinsani satu sama lain," pinta Bupati.(Yd/red)